Dialogika GP Bandung: "Bandung di Kepung Konflik Pertanahan”.


Bdg.News, Bandung (7/12), Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Banndung menyelenggarakan DIALOGIKA bertajuk dengan “Bandung di Kepung Konflik Pertanahan”. Dialogik yang bertempat di Café Panas Dalam mengundang beberapa narasumber, diantaranya Ardhiana NH (Kastra Gema Pembebasan Kota Bandung, Andika (Bandung Political Research) dan Linggo dari Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP).

Linggo menuturkan bhwa kasus pertanahan ini disebabkan oleh maraknya investor yang mencoba melakukan pengembangan bisnis properti tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi tempt hidup masyarkat. Bahayanya, para investor tersebut justru bekerjasama dengan Pemkot Bandung. Tentu saja, apa yang dinyatakan RK terkait dengan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk keberpihakan Pemkot terhadap Warga Bandung dinafikan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta dalam menggerogoti hak tanah rakyat.

Pada aspek lingkungan geologis, Andika PP menuturkan, “jika dikatakan bahwa yang menempati letak geografis adalah cekungan maka akan sangat rentan bahaya jika kawasan bandung didominasi oleh pembangunan pemukiman penduduk dengan memadatkan bangunan berbeton. Akhirnya, Bandung banjir.”.

Selaras akan hal itu, Rizki (HMI Cab. Kota Bandung) memberikan statement bahwa konflik pertanahan adalah wujud ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola kepemilikan tanah. Penguasaan tanah secara paksa dan merampas merupakan bentuk lain dari penjajahan gaya baru atas nama renovasi dan penataan runang.

Dengan sekelumit pandangan mengenai problem sengketa pertanahan ini, Ardhiana NH selaku Kastra GP Bandung menuturkan bahwa konflik terjadi akibat pengabaian negara dalam mengurus kepemilikan tanah, apalagi pemanfaatannya. “Tanah Usyuriah yang terkategorisasi sebagai tanah yang menempatkan warga bandung sendiri memiliki wewenang penuh dalam menguasainya tentu harus mendapatkan jaminan yang sah dari Negara, namun demikian eksistensi Negara kini tidak menunjang jaminan atas hak tersebut, melainkan Negara malah mewakili komplotan kapitalis melalui mekanisme demokrasinya dalam melegalkan langkah perampasan tanah yangtelah dihuni rakyat puluhan tahun.” Papar Ardhiana NH.

Dalam konteks inilah perlu kiranya Pergerakan Mahasiswa untuk menyatukan tekad untuk mengadakan sebuah institusi politik yang menjamin akan hak-hak rakyat tersebut berupa keluasan dalam penguasan tanah sebagai implikasi status tanah Usyuriah. [am]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget