Majelis Ta’lim Al Hikmah Kopo Menolak Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017



Pada hari Senin, 28 Agustus 2017, Majelis Ta’lim Al Hikmah yang bertempat di Mesjid Al Hikmah Kopo mengadakan mudzakaroh menolak Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017. Mudzakaroh ini dilakukan karena pada saat ini ada sesuatu yang mengganjal dalam pergerakan perjalanan dakwah untuk meninggikan kalimat Alloh SWT, seperti yang disampaikan Ust. Roni Sarosih Hidayat sebagai Ketua Majelis Ta’lim Al Hikmah sekaligus sebagai tuan rumah dalam acara ini.
”Alhamdulillah pada malam ini kita sebagai umat Islam hadir dalam acara ini, sebagai bukti kepedulian kita terhadap keberlangsungan dakwah Islam. Kondisi sekarang merasa ada sesuatu mengganjal dalam pergerakan perjalanan dakwah untuk meninggikan kalimat Alloh, terutama dakwah Syariah dan khilafah yang telah mendapat dukungan sangat besar dari umat Islam Indonesia. Maka untuk menghambat gelombang dukungan tersebut munculah Perpu No. 2 tahun 2017. Hal ini merupakan hal yang biasa karena dakwah Islam akan menghadapi rongrongan dari orang-orang yang anti Islam. Seperti di jaman Rosululloh SAW, ketika dakwah yang dilakukannya mendapat dukungan dari penduduk Mekah ketika itu, maka para pembesar Quraisy yang takut kedudukannya hilang mengadakan rapat di Darun Nadwa dan bersepakat membuat Konsensus menghadang Dakwah Nabi kita, bahkan membuat rencana pembunuhan. Kondisi ini sama dengan sekarang munculnya Perpu No. 2 Tahun 2017 merupakan “Konsensus” untuk menghadang dakwah Islam di Indonesia. Tapi umat Islam tidak boleh takut, tetapi harus yakin bahwa ketika orang orang kafir dan antek-anteknya membuat makar, maka Alloh SWT akan membalasnya membuat makar " beliau sambil mengutip ayat Al-Qur’an Surat Ali Imran (3) ayat 54
“Orang-orang kafir itu membuat makar, dan Allah membalas makar mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar”.(TQS Ali Imran (3) ayat 54).
“Maka umat Islam harus terus maju dan menolak Perpu Ormas ini, karena sangat mengganjal dakwah untuk meninggikan kalimat Alloh SWT” pungkas beliau.

Hadir juga dalam acara ini Ust. Toni Hermanto (Alumnus Pondok Pesantren Gontor) beliau mengingatkan bahwa Perpu ini menimbulkan kondisi umat Islam tidak tenang, tidak tentram dan tidak damai, seperti yang beliau sampaikan,
" Kaum Muslimin bersaudara, dan kaum muslimin saat ini kondisinya sangat mengiris hati seperti kaum muslimin Rohingya, pemerintahnya membunuh kaum muslimin secara terang terangan. Semoga Alloh SWT memberikan pertolongan kaum muslimin di seluruh Dunia yang sedang di dzolimi. Ketidak tenangan ini juga terjadi di Indonesia. Undang undang yang diharapkan memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman bagi rakyat, tetapi justru Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017 memunculkan sebaliknya bagi umat Islam”. Dalam Perpu ini pasal 59 ayat 4c bahwa ormas yang dilarang adalah ormas yang ‘’menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud ayat tersebut “antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme”. Tetapi justru aneh pemerintah tidak menindak pihak yang menyebarkan ajaran tersebut, seperti partai pendukung penguasa yang menjalin kerjasama baik dengan Partai Komunis Tiongkok, bahkan akhir-akhir ini pemerintah mengundang Partai Komunis Vietnam untuk bekerja sama. Jadi sangat jelas Perpu ini hanya ditujukan untuk Ormas Islam, jadi umat Islam harus menolak Perpu ini” tegas alumnus Ponpes Gontor ini.

Perwakilan dari Forum Tokoh dan Ulama Jawa Barat hadir juga dalam acara ini yaitu Ust. Asep Soedrajat, beliau memulai dengan hadis Nabi SAW
"Suatu saat umat Islam seperti makanan yang dikerumuni musuh musuhnya”.
Beliau merupakan salah satu Ulama yang pernah hadir dalam Aliansi Ulama Nusantara yang pernah mendatangi DPR RI dalam pembahasan RUU Ormas , yang sekarang sudah menjadi UU Ormas tahun No. 17 Tahun 2013. Beliau menegaskan bahwa,
“Perpu Ormas Ini juga menunjukan ke diktatoran rezim penguasa, karena
1. Perpu ini di keluarkan tidak dibutuhkan karena undang-undang ormas sudah ada
2. Tidak ada kegentingan yang memaksa, karena ormas tidak genting.
3. Berorganisasi itu hak warga negara, tetapi perpu ormas ini memasung hak berorganisasi. Inti perpu ini adalah untuk memberangus hak berorganisasi.”

Bahkan beliau juga menegaskan bahwa Perpu ini menunjukan kediktatoran pemerintah, buktinya yaitu,
1. Pembubaran ormas tidak lewat pengadilan tetapi hanya lewat surat peringatan satu kali, tujuh hari setelahnya bisa dibubarkan.
2. Pengurus, anggotanya bisa ditahan seumur hidup maksimal 20 tahun dengan jeratan anti Pancasila menurut tafsiran pemerintah.

Jadi beliau menegaskan Perpu Ormas ini persoalan politik maka kita harus melawan secara politik. Sehingga semua umat Islam harus melakukan penolakan secara politik terutama para ulamanya. Karena Perpu ini jelas alat untuk memberangus ormas Islam. Bahwa para ulama akan mengawasi Sidang DPR RI jika ada agenda membahas Perpu ini untuk dibuat Undang-Undang, para ulama akan mengingatkan bahwa mereka (anggota DPR RI) suatu saat akan “Mati” dan dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika mereka mendukung Perpu ini yang jelas membuat madharat bagi umat Islam maka mereka tidak akan pernah mencium bau Surga. Acarapun sempat dihentikan sesaat karena bersamaan dengan acara tersebut ada Jemaah masjid tersebut meninggal dunia. Jadi kematian akan selalu datang tidak terduga. Perpu Ormas ini jelas bermadharat bagi Umat Islam, jadi barang siapa yang mendukungnya termasuk anggota DPR RI harus mempertanggung jawabkannya di yaumil akhir kelak. (MS).

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget