Ironis ! Pemerintah dorong Mahasiswa bayar Pajak, tapi kekayaan SDA diserahkan kepada Asing dan Aseng



Menteri keuangan Sri Mulyani mengajak mahasiswa untuk patuh membayar pajak, atau setidaknya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar bisa membayar pajak. Menteri ini juga terus mengungkapkan bahwa dalam keuangan negara, pajak begitu penting.

Pemetaan potensi wajib pajak bagi kalangan mahasiswapun sedang digalakkan oleh Dirjen pajak, nota kesepahaman peningkatan kerjasama perpajakan melalui menristek dikti sudah ditanda tangani oleh menteri keuangan bambang bojonegoro dengan Menristek dikti M. Nasir.

Tidak hanya mahasiswa, bahkan pelajarpun bisa juga wajib bayar pajak jika sudah punya penghasilan, hal demikian menurut pendapat dari Dirjen Pajak Ken Dwijugiastradi. Upaya menambah target pajak terus digiatkan oleh pemerintah, agar penerimaan dari sektor pajak bisa meningkat.

Dalam Perspektif ekonomi liberal sudah barang tentu akan menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan APBN, di tahun 2017 saja target penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.498 T, naik 15 % dari tahun 2016 sebesar Rp.1.355,203 T, reformasi perpajakanpun akan terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Mahasiswa sebagai pihak yang sebelumnya tidak menjadi sasaran pajak, sekarang menjadi target wajib pajak, hal ini hanya dengan alasan bahwa potensi mahasiawa menjadi potensi wajib pajak pasca lulus atau ketika sudah memiliki usaha sambil kuliah bahkan dengan alasan untuk mengingatkan para orang tua mahasiswa untuk rajin bayar pajak.

Spirit reformasi perpajakan sebagai upaya optimalisasi penarikan pajak memang menuai banyak hambatan, hambatan penarikan pajak hari ini adanya upaya mangkir dari wajib pajak, khususnya upaya mangkir pajak dari perusahaan super besar. Mentri keuangan bambang brodjonegoro melaporkan saat ini terdepat 2.000 penanam modal asing (PMA) di Indonesia yang selama 10 tahun terakhir tidak membayar alias mangkir dari kewajiban membayar pajak, akibatnya Indonesia mengalami kerugian hingga Rp.500 T dalam 10 tahun. Dia juga mengungkapkan bahwa ada 6.000 WNI yang memiliki rekening di satu negara asing hanya untuk menghindari pajak. Selain itu data mangkir pajak juga disampaikan oleh Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany bahwa ada 60 % perusahaan tambang tidak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Beginilah nasib negara yang mengadopsi konsep kapitalisme dalam pengelolaan ekonominya, maka negara ini akan membebankan beban negara kepada rakyatnya, dengan cara menarik pajak ke rakyatnya, namun jika dirasa masih kurang maka akan meminjam ke luar negeri. Artinya APBN fokus menggunakan dana pajak dan hutang luar negeri, selain mengambil dari sumber daya alam dengan jumlah sedikit karena kekayaan SDA diserahkan kepada asing dan aseng. Sungguh ironis!

Dalam perspektif Islam, bukan hutang, apa lagi pajak, yang menjadi sumber APBN, tapi hasil dari sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat akan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, selain negera mendapatkan pemasukan dari sumber-sumber lainya. Hal inilah yang membedakan konsep APBN Islam dengan perspektif ekonomi liberal, dimana kekayaan alam malah justru diserahkan kepada asing maupun aseng, serta penarikan pajak kepada warganya dijadikan sumber utama pembangunan []

Mashun Sofyan - Analis MAin Bidang Politik Ekonomi

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget