Perppu Ormas Kembalikan Kediktatoran Masa Lalu


Bdg.news-Bandung. Aksi damai menolak Perppu no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh ribuan ulama, aktivis seni, pengusaha serta pelajar se-Jawa Barat, Sabtu (15/07/2017) di depan Gedung Sate Jl. Diponegoro Bandung berlangsung tertib.
Meskipun penjagaan ketat dilakukan pihak kepolisian, aksi menolak perppu no 2 tahun 2017 yang diduga akan mengembalikan zaman diktator kembali terjadi. Ini tak menyurutkan para orator membakar para peserta aksi untuk terus mendakwahkan ajaran Islam.

Perwakilan Paguyuban Artis Tobat Moekti Chandra dalam orasinya mengingatkan kepada penguasa dan aparat keamanan agar terus membela Islam, pasalnya aparat keamanan akan menjadi yang pertama berada di surga Allah atau sebaliknya.
"Anda sebagai aparat keamanan (polisi.red) akan menjadi yang pertama masuk surga-Nya kalau anda membela ulama, tapi sebaliknya, akan menjadi yang pertama dimasukkan dalam Neraka-Nya jika memusuhi ulama dan Islam" tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, presiden atas desakan berbagai kalangan berhasil menandatangani Perppu no 2 tahun 2017, dan diumumkan melalui Menkumham Wiranto pada jumpa press kantor kerjanya, Jakarta Pusat (12/7/2017).

Atas pemberlakuan tersebut, menuai banyak kontra dari masyarakat, khususnya para ulama. Jumat (7/7/2017) disalah satu masjid di Bandung, DPP HTI ust. Rakhmat S. Labib mengungkapkan, penerbitan perppu no 2 tahun 2017 ini bukan hanya menyasar pada ormas Hizbut Tahrir, tetapi juga akan memangsa ormas lain yang dianggap bertentangan dengan pancasila atau melakukan kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh aparat negara.
Seperti yang tertuang dalam pasal 59 no. 3 point D berbunyi melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berbagai penafsiran, bisa saja point tersebut digunakan untuk membubarkan ormas FPI yang selama ini selalu merazia tempat-tempat kemaksiatan, atau membantu masyarakat menjaga wilayah rawan genk motor dengan melakukan sweeping malam hari. Atau bisa juga digunakan untuk meringkus kelompok ormas yang selalu membubarkan acara keagamaan.

Di lain kesempatan, Hizbut Tahrir DPD I Jawa Barat melakukan konfrensi press di kantornya Jl. jakarta no. 41. Kepada Wartawan Humas Hizbut Tahrir Jawa Barat Luthfi menegaskan, jika memang Hizbut Tahrir adalah ormas yang bertentangan dengan pancasila, maka silakan buktikan dengan mekanisme pengadilan.
"Jika Hizbut Tahrir dituduh sebagai ormas anti pancasila, maka silakan buktikan oleh pemerintah dengan mekanisme pengadilan."tegasnya.
(adi)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget