Komnas HAM Menolak Perppu Ormas, Ini Alasannya


Bdg.News. Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dalam kesempatan penerimaan pengaduan dari presidium 212 di ruang pengaduan Komnas HAM, Jum'at 14 Juli 2017 menyatakan ketidak setujuan Komnas HAM akan PERPPU ORMAS yang baru diterbitkan oleh pemerintah.

Komnas HAM berpendapat, dengan dikeluarkannya PERPPU ORMAS ini pemerintah telah melanggar beberapa Prinsip. Menurut Komnas Ham, PERPPU boleh dikeluarkan oleh pemerintah jika Negara dalam keadaan darurat, dan negara dalam kondidi darurat itu harus dilalui dengan pernyataan Presiden bahwa Negara kita dalam Keadaan darurat, setelahnya baru PERPPU bisa dikeluarkan. Sedangkan Keluarnya PERPPU ORMAS ini tidak dilalui dengan proses seperti itu. Natalius Pigai terus mempertanyakan, Apakah Ormas-ormas yang ada saat ini dalam kondisi telah membahayakan Negara? dan faktanya tidak seperti itu.

Selanjutnya Pigai menyampaikan bahwa keadaan darurat negara itu terjadi apabila hubungan integral antara rakyat dengan pemerintah goncang, dimana rakyat turun kejalan melakukan mobilisasi sosial, penutupan jalan akses jalan raya, dan sebagainya, namun faktanya juga tidak. Hubungan pemerintah dengan rakyat tidak segoncang itu.

Dan terakhir disampaikan Pigai bahwa kondisi darurat negara itu terjadi apabila Integrasi Nasional terganggu, dan faktanya hal ini juga tidak.

Dengan tiga alasan itu, Komnas HAM berpendapat bahwa PERPPU yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Komnas HAM mengkhawatirkan adanya PERPPU ORMAS ini dijadikan oleh pemerintah sebagai alat pemukul untuk membungkap kekebasan berorganisasi, berpendapat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini jelas bertentangan dengan konfenan PBB tentang sipil dan politik, bahkan bertentangan dengan UUD 1945.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget