Perppu Ormas Bukti Rezim Otoriter

Humas HTI Jabar
Bdg.News. Bandung. Perppu Ormas No. 2 tahun 2017 dinilai akan membawa rezim ini kepada rezim otoriter. Humas HTI Jabar, Luthfi Afandi mengatakan, HTI menolak keras! (Perppu Ormas, red), karena Perppu ini tidak memiliki alasan dengan kegentingan yang memaksa. Hal ini ia sampaikan pada Konfrensi Pers (Konpers) “Menggugat Perppu Ormas, Menolak Rezim Represif” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 Jabar, Jum’at (14/07). “Coba sebutkan apa kegentingan yang memaksa bagi negeri ini?” jelasnya. Lebih lanjut ia memberikan alasan mengapa perppu ini harus ditolak. Pertama, secara substantif, perppu ini akan membawa rezim ini kepada rezim otoriter, karena dihilangkannya proses pengadilan dalam mekanisme pembubran ormas, sebagaimana tertera pada pasal 61. Kedua, adanya ketentuan yang bersifat pasal karet. Seperti yang tertera pada pasal 59-4, yang menyebutkan adanya faham lain yang dianggap bakal menganggu Pancasila. “Ini jelas pasal karet karena tafsiran pasal 59-4 ini akan sekehendak pemerintah” tegasnya.

Ketua HTI Jabar


Selain Luthfi, Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, Muhammad Ryan menegaskan, sampai saat ini, eksistensi HTI masih dalam posisi legal. Ia menepis opini yang menyebutkan HTI telah resmi dibubarkan.  Lebih lanjut. Ia beralasan hal ini harus ditegaskan karena di sebagian daerah ada yang melarang aktivitas dakwah HT. “Sangat disesalkan di sebagian daerah ada yang melarang aktivitas HTI, padahal ketua advokat pembela HTI, Prof. Yusril Ihza Mahendra, sudah menjelaskan tidak boleh ada yang melarang aktivitas dakwah HTI”, ucapnya.
DPP HTI

Saat ditanya, selain HTI siapa saja yang sudah mengatakan menolak perppu ini, Perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) HTI, Dede Tisna, memberikan keterangan sampai saat ini HTI masih melakukan komunikasi dengan organisasi masyarakat (ormas) lainnya. “kami sedang berkomunikasi dan membangun kesamaan opini di tengah-tengah ormas dan tokoh masyarakat” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini yang kami ketahui pemuda Persatuan Islam (Persis) sudah menyatakan penolakannya. Luthfi Affandi memberikan keterangan, selain pemuda Persis, lembaga Bantuan Hukum (LBH) seluruh Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum UNPAD juga sudah penyatakan penolakannya. [IW]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget