Istimewa, Sultan HB X Persilakan Dakwah HTI



bdg.news,Yogjakarta - Setelah menelan korban pertama, Hizbut Tahrir Indonesia resmi secara sepihak tanpa proses pengadilan dan tanpa surat peringatan dibubarkan pemerintah. Pembubaran ini langsung diumumkan melalui keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Pembubaran secara sepihak ini tidak lantas membuat kegiatan dakwahnya terhenti, Gubernur DIY,  Sri Sultan HB X, menegaskan akan menjalankan perintah sesuai dengan perintah pemerintah. Namun dia mengaku tidak akan melarang kegiatan dakwah ormas HTI.

"Itu (pembubaran HTI) urusan pemerintah pusat. Kalau pusat melangkah ya kita laksanakan kewajiban sebagai pemerintah daerah," kata Sultan di Bangsal Kepatihan, Kamis (20/7). "Ya enggak ada toh (pelarangan kegiatan). Hanya membubarkan organisasinya saja," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, netizen ramai mendukung pernyataan Gubernur DIY.
"Moga yogya selalu dlm lindungan Allah n pemimpinnya dimuliakan penghuninya damai sllu dlm prtlongan Allah. Amin kicau akun izal_ardi

Begitupun dengan akun kang_osman menuturkan Barokallah...panjang umur sultan .. semoga Allah merahmati anda. Dengan berada dalam garis yang di ridhai .. tidak memusuhi-Nya.

"Jogja memang istimewa,istimewa kota nya istimewa orang nya" tulis koko_ekslusif

Akun salmafio menuliskan terbaeq pak (emot tanda jempol)

Batal bubar

Sementara itu, wakil ketua DPR Fadli Zon menilai menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) batal berlaku jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dibatalkan parlemen.

"Seharusnya begitu (HTI bisa kembali) karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perppu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Selain itu, menurut Fadli, dengan dibatalkannya Perppu, maka perlu ada aturan atau Undang-undang baru sebagai penggantinya, agar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali berlaku.

Atas dasar itu maka tak ada dasar hukum bagi pembubaran HTI. Terlebih, proses pengajuan badan hukum oleh HTI ditempuh melalui jalur konstitusional dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sebuah organisasi ketika ajukan satu proses untuk mendapatkan badan hukum, pasti melalui proses seleksi, pengecekan. Saya kira organisasi seperti HTI pasti sudah menempuh jalan itu," kata dia.

Dengan asumsi tersebut, Fadli menilai pencabutan badan hukum atau pembubaran HTI merupakan abuse of power atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah.

Fadli pun khawatir pembubaran HTI dapat merembet ke ormas lain dengan hanya berdasarkan subjektifitas pemerintah tanpa menempuh proses hukum terlebih dulu. (Adi)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget