FPMI: Perpu Ormas Akan Lahirkan Rezim Diktator yang Represif dan Otoriter



Bdg.news. Bandung. Perwakilan FPMI bersama para aktivis mahasiswa lainnya menghadiri Forum Mahasiswa RRI Pro 2 Bandung 96 FM dengan tema "Pro Kontra Perppu Ormas" pada Senin (17/7/2017).

Mashun Sofyan dari Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) menyangkan akan lahirnya rezim diktator yang represif dan otoriter jika Perppu keormasan diterapkan. "Perppu tersebut berpotensi memberangus ormas-ormas Islam yang selama ini kritis pada Pemerintah dengan dalih tuduhan anti-Pancasila. Padahal di sisi lain kapitalisme dan neoliberalisme yang nyata-nyata diterapkan di Indonesia serta melahirkan banyak problem namun tidak pernah dipertanyakan oleh rezim apakah sesuai dengan pacasila atau tidak" tandasnya.

Beliau menambahkan "di pasal 61 Perpu menghapuskan proses pengadilan dalam Mekanisme pembubaran ormas, sehingga akan melahirkan kesewenang-wenangan, karena pemerintah akan bertindak sefihak dalam menilai, menindak dan menuduh ormas tanpa ada ruang bagi ormas untuk membela diri".

Para aktivis lainnya banyak yang mengkritisi Perppu Ormas terutama pada poin dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas. Bahkan Aktivis KAMMI Bandung Fauzan Irfan mempertanyakan siapa otak dibalik pembuatan perppu tersebut "Ini yang buat Perppu tidak paham sejarah Indonesia, jangan-jangan otak dibalik pembuatan Perppu ini dari luar negeri" ujarnya.

Rifan Abdul Azis perwakilan BE BKLDK kota Bandung menyampaikan bahwa ramainya diskusi Perppu Ormas menjadi pengalihan Isu terkait hutang Indonesia yang sangat genting. "Bila kita melihat ramainya pemberitaan terkait Perppu Ormas maka kita juga bisa melihat tentang berita gentingnya hutang Indonesia yang sudah mencapai 3.600 Triliun, namun dengan maraknya pemberitaan Perppu isu tersebut jadi teralihkan" ungkapnya.

Fauzi Ihsan dari Mahasiswa STKS Bandung juga mengkhawatirkan akan dampak sosial yang buruk dimasyarakat efek dari Perpu keormasan ini. "Perpu ini menjadi tanda tanya karena fihak terduduh yakni ormas yang tidak pernah dibuktikan dalam pengadilan namun sudah diberikan stigma buruk dengan segala rupa, ini akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial negatif" tandasnya.

Hadir juga aktivis lainnya dari perwakilan GEMA Pembebasan Jabar Firmansyah yang mengatakan bahwa motivasi penerbitan Perppu tersebut lebih kepada kepentingan politik Rezim Jokowi. "Seperti yang kita tahu setelah kasus al-Maidah dan kekalahan Ahok rezim ini semakin nyeleneh. Ini karena banyak proyek rezim jokowi yang belum tuntas sedangkan kekuasaanya semakin berkurang dan waktu lengsernya juga tinggal sebentar lagi" pungkasnya. []

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget