Dipersilakan Tempuh Jalur Hukum, Nyatanya Langsung Sikat.



bdg.news- Jakarta, Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia lewat surat keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto kepada awak media dikantornya Crown Palace, Jalan Prof. Soepomo Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017) menyatakan pembubaran HTI oleh pemerintah adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata.
"Mencabut badan hukum HTI adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata" menurutnya, HTI selama ini tidak pernah mendapat surat teguran maupun sanksi dari pemerintah atas kegiatan yang selama ini dijalankan.
"Sampai detik ini, kami belum menerima surat peringatan dari pemerintah, jadi kami tidak tahu apa kesalahan kami" tegas Ismail
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kepada pihak yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum
"Kita negara hukum. Kita beri ruang kepada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,"tegasnya usai peresmian Akademi Bela Negara (ABN) oleh Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, minggu (16/7/2017).
Namun, pernyataan Presiden RI ke 7 ini tampaknya tidak digubris pemerintah, terutama oleh mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan langsung mengeluarkan surat keputusan Pembubaran.
Hizbut Tahrir tidak pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya lewat jalur hukum.
"Dalam kasus ini, pemerintah telah menghilangkan proses peradilan, dimana ormas tidak bisa melakukan klarifikasi atau pembelaan diri". Ismail juga menambahkan, pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan, yaitu dengan penerbitan Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 dan mencabut badan hukum tanpa surat peringatan.
"Dengan mencabutnya badan hukum dan tidak memberikan surat peringatan kepada kami (Hizbut Tahrir.red) maka pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan atau double kedzaliman" tutupnya. (Adi)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget