BKLDK Kota Bandung : Yang Genting adalah Hutang Negara bukan Penerbitan Perppu Ormas


Bdg.news. Bandung. Pengurus BE BKLDK Kota Bandung bersama para aktivis mahasiswa lainnya menghadiri Forum Mahasiswa RRI Pro 2 Bandung 96 FM dengan tema "Pro Kontra Perppu Ormas" pada Senin (17/7/2017).

Rifan Abdul Azis selaku perwakilan BE BKLDK kota Bandung menyampaikan pandangannya bahwa ramainya diskusi Perppu Ormas menjadi pengalihan Isu terkait hutang Indonesia yang sangat genting. "Bila kita melihat ramainya pemberitaan terkait Perppu Ormas maka kita juga bisa melihat tentang berita gentingnya hutang Indonesia yang sudah mencapai 3.600 Triliun, namun dengan maraknya pemberitaan Perppu isu tersebut jadi teralihkan" ungkapnya.

Rifan menambahkan "Hutang Indonesia itu setiap tahun semakin naik bahkan untuk tahun ini Pemerintah berhutang untuk bayar hutang. DSR Indonesia juga setiap tahun mengalami kenaikan dan bila terus naik maka Indonesia bisa bankrut seperti Yunani. Itulah kegentingan yang harus diselesaikan pemerintah bukan isu ormas yang dituduh anti- Pancasila yang selama ini gencar dipropagandakan, itu karena bila bankrut negara bisa berhenti beroperasi dan akan banyak PNS yang dipecat seperti di yunani" katanya.

Para aktivis lainnya banyak yang mengkritisi Perppu Ormas terutama pada poin dihilangkannya mekanisme pengadilan dalam membubarkan ormas. Bahkan Aktivis KAMMI Bandung Fauzan Irfan mempertanyakan siapa otak dibalik pembuatan perppu tersebut "Ini yang buat Perppu tidak paham sejarah Indonesia, jangan-jangan otak dibalik pembuatan Perppu ini dari luar negeri" ujarnya.

Selain itu Mashun Sofyan dari Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) juga menyangkan akan lahirnya rezim diktator yang represif dan otoriter jika Perppu tersebut terapkan. "Perppu tersebut berpotensi memberangus ormas-ormas Islam yang selama ini kritis pada Pemerintah dengan dalih tuduhan anti-Pancasila. Padahal di sisi lain kapitalisme dan neoliberalisme yang nyata-nyata diterapkan di Indonesia serta melahirkan banyak problem namun tidak pernah dipertanyakan oleh rezim apakah sesuai dengan pacasila atau tidak" tandasnya.

Fauzi Ihsan dari Mahasiswa STKS Bandung juga mengkhawatirkan akan dampak sosial yang buruk dimasyarakat efek dari Perppu keormasan ini. "Perppu ini menjadi tanda tanya karena fihak terduduh yakni ormas yang tidak pernah dibuktikan dalam pengadilan namun sudah diberikan stigma buruk dengan segala rupa, ini akan meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial negatif" tandasnya.

Hadir juga aktivis lainnya dari perwakilan GEMA Pembebasan Jabar Firmansyah yang mengatakan bahwa motivasi penerbitan Perppu tersebut lebih kepada kepentingan politik Rezim Jokowi. "Seperti yang kita tahu setelah kasus al-Maidah dan kekalahan Ahok rezim ini semakin nyeleneh. Ini karena banyak proyek rezim jokowi yang belum tuntas sedangkan kekuasaanya semakin berkurang dan waktu lengsernya juga tinggal sebentar lagi" pungkasnya. []

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget