BKLDK Jawa Barat Mempertanyakan Pemerintah Mengeluarkan Perpu Keormasan Untuk Kepentingan Siapa



Bdg.News.Bandung (13/7/2017) – Ketua Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Jawa Barat, Mashun Sofyan mempertanyakan untuk kepentingan siapa pemerintah mengeluarkan perpu keormasan. Mashun mengungkapkannya pada acara diskusi publik “Mengawal Negara: Perpu Versus Gerakan Anti Pancasila” di Centropunto cafe, Jalan Trunojoyo 58 Bandung, Kamis (13/7/2017) yang menghadirkan Dr. Indra Prawira (Dosen FH UNPAD), Dr. Muradi (Dir. PSPK UNPAD) dan Firman Manan, MA (Dosen FISIP UNPAD)sebagai pembicara.

"Ada kejanggalan saat perppu ini dikeluarkan dengan alasan kegentingan memaksa yang terjadi di indonesia. Maka kami menanyakan apakah tuduhan kegentingan benar adanya atau hanya tuduhan sepihak dari pemerintah, atau bahkan pemerintahlah sebagai sumber utama pembuat kegentingan" paparnya.

Mashun mengungkapkan, "pemerintah inkonsisten dengan menghapuskan jalur pembuktian dalam pengadilan kepada ormas yang dituduh 'radikal'. Jalan menempuh peradilan sebagaimna UU ormas no 17 tahun 2013 adalah agar pihak penuduh dan tertuduh bisa melakukan pembuktian secara adil. Sehingga pihak penuduh bisa mengutarakan tuduhannya dan pihak tertuduh dapat melakukan pembelaannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan".

Beliau menambahkan, "Khilafah yang merupakan ajaran Islam dan diperjuangkan banyak kelompok, yang diantaranya adalah HTI ini selalu dikambing hitamkan oleh rezim berkuasa sebagai sebagai paham yang bententangan dengan pancasila. Tentu ini juga jadi pertanyaan, apakah pemerintah mengkaji cita-cita HTI dengan objektif atau tidak? Apakah pemerintah serius dalam mencari solusi atas persoalan negeri atau tidak? Lantas paham neoliberalisme dan kapitalisme global saat ini yang begitu kuat mencengkram indonesia apakah tidak bertentangan dengan pancasila? Bukankan justru penjajahan gaya baru inilah dengan mengkakomodir kepentingan asing untuk mengeksploitasi SDA yang layak dianggap sebagai pihak yang melahirkan kegegentingan begitu rupa, sehingga perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah? Bukan justru mengkambinghitamkam kelompok kritis, konstruktif dan solutif seperti halnya gagasan-gagasan HTI. Kami khawatir posisi pemerintah saat inilah yang mewakili kapitalisme global, dengan melihat beberapa waktu lalu kontrak PT freeport segera diperpanjang sampai 2041, Hutang RI memuncak sampai 3.600 T, penjualan aset-aset negara ke asing dengan segala rupa masih terus digencarkan, subsidi BBM dicabut, Listrik naik".

“BKLDK senantiasa hadir di tengah-tengah umat untuk menjelaskan dan mencerdasakan mengenai problematika saat ini. Agar umat jelas dalam melihat permasalahan negeri ini dan melihat solusi dari kacamata Islam” Pungkasnya. []

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget