Atas Alasan Apa Lagi, PERPPU ORMAS Masih Disahkan?


bdg.news,- bandung. Mengamati kericuhan pro dan kontra penerbitan Perppu no.2 tahun 2017 yang belum lama ini diumumkan oleh Menkumham Wiranto pada jumpa press ditempat kerjanya, Jakarta pusat (12/7/2017) silam. Membuat sebagian media massa bahkan lembaga pemerintahpun lakukan polling melalui akun twitter atas Perppu yang dianggap kontroversial.
Berdasarkan pengamatan bdg.news, polling yang dilontarkan kepada netizen, mayoritas netizen menolak atas pengesahan Perppu no.2 tahun 2017. Berikut hasil polling yang berhasil dihimpun bdg.news.
Tanggal 12 Juli 2017, DPR RI melalui akun twitternya @DPR_RI melayangkan pertanyaan "pemerintah telah menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17//2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya. Hasilnya 37% menyatakan setuju, 57% menyatakan tidak setuju, 4% menyatakan belum tepat, dan 2% tidak peduli. Dengan partisipasi 37.026 votes yang dilangsungkan selama 3 hari.
Tanggal 14 Juli 2017 media JPNN.com melalui akun twitternya @jpnncom melayangkan pertanyaan" Pemerintah telah menerbitkan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), bagaimana pendapatmu?". Hasilnya 12% menyatakan setuju, dan 88% menyatakan Tidak Setuju. Dengan partisipasi 394 votes dilangsungkan 21 jam.
Tanggal 14 Juli 2017, acara salah satu TV swasta IndonesiaLawyerClub melalui akun twitternya @ILC_tvOnenews melayangkan polling kepada netizen "SETUJU ATAU TIDAK SETUJUKAH ANDA MENGENAI PERPPU ORMAS YANG BARU SAJA DIKELUARKAN PEMERINTAH? hasilnya 45% menyatakan setuju dan 55% tidak setuju. Dengan partisipasi 1.715 votes
Tanggal 12 Juli 2017, Harian Bernas pada akun twitternya @harianbernas menjajal opini netizen "Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu, untuk membubarkan Ormas Radkal .... Pendapat anda?" Dari 9.260 votes selama 6 hari, hasilkan 26% setuju dan 74% Tidak Setuju.
Tanggal 12 Juli 2017, situs berita BeritaSatu TV melalui akun twitternya @BeritaSatuTV melontarkan polling "Menurut anda,tepatkah langkah pemerintah membubarkan Ormas antipancasila dengan menerbitkan Perppu?" Hasilnya dari 5.657 votes 9% menyatakan tepat, 90% tidak tepat dan 1% menyatakan tidak tahu.
Masih dichannel yang serupa, BeritaSatu.com melalui akun tweeternya @Beritasatu "menurut Anda, tepatkah langkah pemerintah membubarkan ormas antipancasila dengan menerbitkan Perppu no. 2/2017?" dari 4.560 votes tertanggal 12 Juli 2017 hasilkan 26% tidak tepat, 73% tidak tepat dan 2% tidak tahu.
Akun @PolingYuk juga tidak lepas meramaikan polling Perppu Ormas "Hai tweeps! Setuju ga sih kalian dengan pemerintah yang menerbitkan #PerppuNo2Th2017 mengenai pembubaran ormas? Please RT ya #Perppu" dari 1.355 votes yang dihimpun sejak tanggal 16 Juli 2017 membuahkan 9% Setuju dan 91% Tidak Setuju.
Itulah beberapa polling yang berhasil dihimpun tim bdg.news. Jika demokrasi konsekwen dijalankan seharusnya dengan hasil polling yang beredar luas, pemerintah menghentikan dan mencabut Perppu No. 2 tahun 2017 yang sejatinya merugikan seluruh ormas yang ada. Jadi, atas alasan apa lagi, Pemerintah 'ngotot' atas pengesahan Perppu ormas?! (Adi)





Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget