Rakyat Bersama HTI



A. R. Zakarya (Dir. Indonesian Justice Monitor)

Saat ini publik diramaikan dengan hastag #KamiBersamaHTI yang menjadi trending topic di jejaring sosial twitter. Nampaknya publik merasa tak setuju atas langkah pemerintah yang menginginkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bubar. Senin kemarin Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI. “Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” ujar Wiranto. “Mencermati berbagai pertimbangan di atas, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI”, kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (8/5/2017). (detik.com, 8/5/2017).

Hizbut Tahrir Indonesia mendeklarasikan lembaganya sebagai organisasi politik. Karenanya aktivitas yang paling menonjol adalah aktivitas politik. Uniknya HTI membawa warna baru pada perpolitikan di indonesia. Disaat berbagai macam parpol dan politisi berkutat pada persoalan- persoalan politik kekinian yang tak pernah mendapatkan solusi, HTI tampil menawarkan solusi alternatif bagi problematika negeri ini. Solusi yang ditawarkan HTI adalah kembali menerapkan syariah islam dalam bingkai sistem khilafah. Di sinilah keunikan dari gagasan yang dibawa oleh HTI, seolah memecah kebuntuan yang telah menghadang umat menuju kehidupan yang lebih baik.

Yang aneh adalah sikap yang dilakukan oleh pemerintah, apa maksud pemerintah hendak membubarkan HTI? Dimana letak kesalahan HTI? Bahkan hingga saat ini tak ada dialog yang dilakukan pemerintah bersama HTI. Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas HTI cenderung menimbulkan konflik, anti pancasila, memecah belah NKRI, dsb. Pertanyaannya, darimana kesimpulan itu didapatkan? Inilah sikap aneh pemerintah yang menimbulkan pertanyaan besar kepada publik.

Ketika emas dan tembaga di papua dijarah freeport, HTI lantang menolaknya namun justru pemerintah melanjutkan perizinan kepada freeport untuk mengeksploitasi sumber daya tembaga dan emas di sana. Saat minyak bumi dan gas alam di blok cepu dijarah exxon mobil, HTI lantang menolaknya namun pemerintah membiarkan penjarahan terus berlanjut. Saat publik dan HTI menyerukan untuk menghukum penista agama justru pemerintah berperan seolah melindunginya. Ketika persoalan korupsi, ketidakadilan hukum, kemiskinan, kebodohan, disintegrasi, kriminalitas, buruknya kesehatan, narkoba, miras merajalela disebabkan penerapan demokrasi, HTI tampil menawarkan dan memberi solusi islam, namun justru pemerintah berencana membubarkannya. Sebenarnya pemerintah mau membawa indonesia kemana? Apakah terus pada penjajahan dan keterpurukan?

Jika pemerintah benar-benar membubarkan HTI maka publik semakin tahu dan memahami sebenarnya di pihak mana pemerintah itu. Oleh karenanya publik saat ini berbondong-bondong mendukung HTI karena justru HTI menawarkan solusi islam maka layak untuk didukung. Dan terakhir, teruslah berjuang kawan-kawan HTI karena #RakyatBersamaHTI.

Sumber : http://www.bergerak.org/2017/05/09/rakyat-bersama-hti/

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget