Ketua DPD HTI Jabar: Rencana Pembubaran HTI Berkaitan dengan Vonis Penistaan Agama, Ahok


Bdg.News. Bandung. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat (Jabar), Muhammad Riyan, mengaku, pembubaran Hizbut Tahrir berkaitan dengan vonis hukuman penjara kasus penistaan agama oleh tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pernyataan tersebut Ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara pertemuan Ulama dan Tokoh Jabar bertajuk “Tolak Rencana Pembubaran HIzbut Tahrir Indonesia” yang diselenggarakan oleh DPD 1 HTI Jabar, bertempat di Masjid Thoriqussalam, JL. Babakan Ciparay. Kota Bandung, Senin (15/5/2017). Ia menjelaskan, Sekitar bulan Oktober, ketika suasana pilkada mulai naik atmosfirnya, Hizbut Tahrir menyelenggarakan acara Aksi Tolak Pemimpin Kafir yang difokuskan di Monas, Jakarta. Ketika itu masyarakat belum banyak yang memahami pentingnya menolak pemimpin kafir dan memilih pemimpin muslim. Kurang lebih satu bulan setalah aksi tersebut, Ahok diduga melakukan penistaan terhadap Islam dan penghinaan terhadap ulama di Kepulauan Seribu. Kemudian lanjut Ia menjelaskan, Umat Islam menunjukkan sikap yang jelas dengan melakukan beberapa kali Aksi Bela Islam sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam dan ulama serta penolakan pemimpin kafir. Hingga akhirnya dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) Jakarta, Ahok kalah karena umat islam lebih banyak memilih pasangan calon dan wakil gubernur muslim. Meskipun, lanjut Ia menjelaskan, alangkah idealnya memilih pemimpin muslim yang menerapkan aturan Islam.

Singkat cerita, satu hari menjelang putusan hakim atas dakwaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok akan dibacakan, pada selasa, (9/5/2017), pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (MENKOPOLHUKAM), Wiranto, menyatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Lebih lanjut Ia menilai, putusan hakim menjatuhkan hukaman dua tahun penjara terhadap Ahok, dikompensasi dengan rencana pembubaran HTI oleh pemerintah. “Ini adalah kebijakan yang zalim. Hizbut Tahrir telah terdaftar secara legal di KEMENHUKHAM sejak tahun 2013. HTI menolak rencana pembubaran pemerintah” ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu alasan pemerintah berencana membubarkan Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir tidak berperan positif terhadap pembangunan Indonesia. Ia menegaskan, Hizbut Tahrir sudah ada di Indonesia sejak dua puluh tahun yang lalu, Hizbut Tahrir berjalan bersama berbagai elemen berkontribusi terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) muslim agar memiliki kepribadian Islam. [IW]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget