Kenaikan Tarif BBM Akan Kembali Disesuaikan Harganya









BDG.NEWS, Bandung - Bank Indonesia Jawa Barat berharap, DPRD Jabar ikut mendorong pertumbuhan perekonomian. Dengan begitu, antara perencanaan dan pelaksanaan memiliki output bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Jawa Barat (Jabar) Juda Agung mengatakan, perekonomian Jabar butuh akselerasi. ”Jadi harus ada sinergitas antara legislatif dan eksekutif,” kata Juda saat bertemu dengan ketua DPRD provinsi Jabar Ineu Purwadewi di Gedung DPRD Jabar, kemarin (13/3).

Dia menilai, persoalan ekonomi di Jabar sebenarnya cukup berat. Untuk mengantisipasinya, kerjasama antar lembaga menjadi sangat penting. Sebab, bidang fiskal dan keuangan negara memiliki peran sebagai stabiltar dan regulator perekonomian.

”Beberapa tantangan perekonomian ke depan dipredikasi akan semakin berat. Sebab beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan tarif bbm akan kembali disesuaikan harganya,” ungkapnya.

”Dampaknya, kemungkinan akan terjadi inflasi yang cukup tinggi. Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut kami akan mendorong ekonomi inklusif,” tambahnya.

Disinggung kapan ada kenaikan bbm tersebut, dia belum bisa menyebutkan teknisnya. Sebab kewenangan kenaikan merupakan keputusan mutlak dari pemerintah pusat.

Meski demikian, BI juga berusaha meminimalisir terjadinya inflasi dengan cara mendorong pengembangan kluster di sektor pangan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat menengah bawah. Sebab kenaikan bbm seiring sejalan dengan kenaikan harga bahan pokok.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuat program mengembangkan ekonomi berbasis syariah, pengembangan wirausaha serta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan nonpertanian.

”Jadi seberat apapun tantangan ekonomi, bila pondasi perekonomian bangsa ini kuat maka keterpurukan perekonomian tidak akan terjadi,” jelas dia.

Di tempat sama, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan, siap membantu keinginan BI dalam meningkatkan perekonomian di Jabar. Sebab selama ini DPRD Jabar sesuai fungsi dan perannya memiliki kewajiban untuk membuat Jabar maju dalam segala bidang.

”Tantang ke depan cukup berat, untuk itu kami akan berusaha bersinergi bersama pemprov Jabar untuk memajukan perekonomian Jabar,” tutur Ineu.

Ineu mengatakan, DPRD Jabar selalu melakukan tugas dan fungsinya seperti dalam penganggaran dan kontrol penggunaan anggaran yang setiap periode.

Senada dengannya, Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, masalah kesejahteraan sosial saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya masalah kemiskinan.

Dia mengakui, angka kemiskinan di Jabar masih tinggi, khususnya di daerah Jabar Selatan. Namun, setelah pemprov Jabar telah melakukan pengembangan dan pemerataan pembangunan, kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut perlahan mulai berkurang.

”Wilayah selatan dibuka dengan suntikan dana infrastruktur yang cukup besar dari APBN dan APBD. Secara tidak langsung membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah,” ucap dia.

Haris menambahkan, untuk mempercepat pengentasan masalah kemiskinan ini pihaknya berinisiatif agar dibentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan. (bandungekspres)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget