Sehari Rata-Rata 30-40 Orang Penderita Gangguan Jiwa Berobat Ke RSUD Di Jawa Barat




BDG.NEWS, Bandung-Jumlah warga masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di Jawa Barat masih tinggi. Setiap bulan, ada sekitar 1.200 orang pengunjung gangguan psikotik yang datang ke rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jawa Barat. Padahal, sejak 2014 pemerintah Indonesia sudah mencanangkan bebas pemasungan, namun fenomena pasung tetap terjadi di masyarakat.

"Untuk itu, DPRD Jawa Barat membahas Raperda Penyelengaraan Kesehatan Jiwa yang rencananya akan disahkan Senin 13 Feruari 2017," kata Ketua Badan Pembentuk Perda DPRD Jabar, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, dalam pernyataannya, Minggu 12 Februari 2017.

Menurut Habib, dalam sehari rata-rata 30-40 orang atau 900-1200 orang/bulannya yang datang ke klinik gangguan psikotik di RSUD yang ada di Jawa Barat. "Salah satu penyebabnya modernitas kehidupan kian melahirkan kompleksnya ragam permasalahan. Kompleksitas kehidupan, signifikan dengan semakin bertambahnya penderita kejiwaan," ucapnya.

Menurut Habib, sejak 1966 Indonesia telah menunjukkan dukungan pelayanan kesehatan kejiwaan melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 3 Tahun 1966. "Saat ini, political will pemerintah untuk memenuhi hak-hak orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ini secara tersurat telah terakomodasi pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ oleh negara, khusunya masyarakat di Jawa Barat," ucapnya.





Aksi pemasungan, kata Habib, menjadi bukti tugas pelayanan kesehatan kejiwaan belum optimal. "Pemerintah sejatinya tidaklah tinggal diam, upaya pelarangan aksi pemasungan pada tahun 1977, hingga tercanangkannya program nasional bebas pasung 2014. Ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan masalah," ucapnya.

Kekhawatiran adanya aksi pengrusakan, menghindari adanya perlakuan kasar, ancaman aksi pembunuhan serta wujud cinta kepada penderita kerap menjadi alasan bagi keluarga dan masyarakat untuk melakukan pemasungan. "Selain pemasungan juga dengan aksi pembuangan/ pelepasan antarkabupaten maupun antarprovinsi hingga. Terdapat beberapa titik favorit pada wilayah di Jawa Barat yang kerap dilakukan saat dini hari," katanya.

Jawa Barat masih memiliki keterrbatasan dokter spesialis jiwa. "Tidak seluruh RSUD/Puskemas di Jawa Barat melakukan kegiatan kesehatan jiwa. Itu pun dengan keterbatasan jumlah psikiater, psikolog dan dokter spesialis jiwa," katanya.

Akhirnya, beberapa tempat terpaksa menggunakan dokter spesialis yang telah purnabakti dan berimbas pada terbatasnya waktu pelayanan. "Masalah lainnya pada daya tampung rumah sakit. Hingga saat ini, RSUD kabupaten/kota di Jawa Barat belum sepenuhnya mampu untuk memberikan layanan rawat inap dengan baik karena belum tersedianya ruangan penderita gangguan jiwa," ucapnya.

Dalam keadaan mendadak ditemukan penderita gangguan jiwa ditempatkan di ruang jenazah. Ketersediaan obat juga jadi masalah. Berdasarkan data, hanya 38,93% puskemas di Jawa Barat yang memiliki persediaan obat yang cukup. Hal ini menjadikan penanganan ODGJ tidak dapat optimal.

Demikian pula dengan Peran BPJS Kesehatan Terdapat beberapa temuan terkait penolakan oleh BPJS. "Salah satu alasannya diduga ditengarai oleh pemberlakuan dasar yang berbeda, karena saat ini di Indonesia berlaku kitab PPDGJ 3 (Pedoman dan Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi ke-3), namun bagi klaim BPJS berlaku sesuai ICD 10 (international statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)," katanya.

Hal itu diperparah dengan stigma yang lahir di masyarakat saat ini bahwa penderita gangguan jiwa merupakan penyakit spritual, sehingga penyembuhannya tidak dilakukan secara medis. 

"Namun dengan bantuan pengobatan alternatif atau kepada dukun. Hal ini berimbas pada upaya penyembuhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tak ada tolok ukur atau penilaian yang baik. Tidak dapat dipastikan bahwa setiap penderita yang telah menempuh pengobatan ini akan sembuh, tidak jarang justru semakin memburuk," katanya.



Bahkan, setelah penderita gangguan jiwa dirawat dan dinyatakan sembuh juga ada penolakan pihak keluarga. Penderita justru dianggap sebagai beban tambahan, sehingga walaupun telah sembuh secara medis telah dilakukan tindakan, namun penilaian beban tersebut tidaklah hilang.

Habib Syarief juga menengarai adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap penanganan yang dilakukan oleh petugas. Penilaian dini tersebut menjadi salah satu ketakutan petugas untuk menjalankan peran dan fungsinya.

Untuk itu, sebagai wujud kepedulian DPRD Jawa Barat mengajukan Perda inisiatif tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. "Melihat ruang lingkup permasalahan Pemerintah dan perguruan tinggi perlu bekerja sama untuk mendorong lahirnya dokter, psikolog dan psikiater baru dengan memberikan beasiswa pendidikan," katanya. 

Sumber : Pikiran Rakyat
Editor : Hadi Rasyidi

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget