Heboh Isu Sertifikasi Khatib, Professor Ini Usulkan Sertifikasi Calon Politisi

Heboh Isu Sertifikasi Khatib, Professor Ini Usulkan Sertifikasi Calon Politisi

Heboh Isu Sertifikasi Khatib, Professor Ini Usulkan Sertifikasi Calon Politisi

Bdg.news - Publik tengah bertanya-tanya bahkan resah dengan isu sertfikasi khatib. Bahkan tersiar kabar pendataan kiai sudah mulai dilakukan di wilayah Jawa Timur. Sebagian Ulama berpendapat pola pendataan tersebut mirip yang terjadi di zaman PKI.

Kemenag sendiri beralasan bahwa sertifikasi khatib bertujuan agar isi ceramah jelas, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak mengandung unsur provokasi

Menanggapi wacana tersebut, Prof. Fahmi Amhar, seorang professor di BAKOSURTANAL justru mengusulkan sertifikasi calon politisi yang dianggap lebih penting untuk dilakukan. Dalam laman facebooknya Senin 6/2/17, beliau mengatakan daripada mensertifikasi khatib yang lebih sering tanpa bayaran, lebih baik mensertifikasi  calon politisi yang nantinya mereka akan dibayar dengan uang rakyat, agar ketika menjabat paham dengan UU, mampu menyeleksi bawahan,juga mampu bicara santun di depan publik


Berikut postingan lengkapnya:

SERTIFIKASI CALON POLITISI

Daripada bikin sertifikasi khatib / ustadz yang sudah sering tidak dibayar (atau tidak jelas bayarannya) juga masih rawan dimusuhi preman & dikriminalisasi polisi, mending sertifikasi calon politisi, termasuk calon anggota DPR/DPRD, calon kepala daerah, calon menteri, hingga calon presiden. Bukankah mereka ini jelas akan dibayar dengan uang rakyat yang jumlahnya aduhai, dan setiap keputusannya bisa mempengaruhi hidup mati rakyat banyak?

Malu kalau sudah terpilih ternyata tidak mengerti UU, tidak mengerti cara membaca/menyusun RUU/Raperda, membaca/menyusun RKAKL dan LAKIP, cara menyeleksi bawahannya, hingga cara bicara yang tertata dan santun di depan publik.

 Untuk itu, perlu ada Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk calon politisi. Setelah ada SKKNI-nya, baru bisa dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi, dan LSP ini akan diakreditasi oleh negara.

Tentu saja, sertifikat ini akan ada masa berlakunya. Kalau selama jadi politisi mereka berkinerja buruk, atau mereka divonis oleh Majelis Kehormatan Profesi telah melanggar kode etik profesi, maka dijamin sertifikatnya tidak bisa diperpanjang.

Dengan cara seperti ini, maka orang seperti cagub terdakwa itu tidak bisa nyalon lagi. :D [tribunislam.com/mat/bdg.news]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget