SISTEM EKONOMI ISLAM MENYEJAHTERAKAN DAN MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (BAGIAN 2)



C.  PROGRAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
Seiring dengan krisis ekonomi dunia di era kini, negara demokrasi kapitalis-neolib menyusun berbagai program membangun ketahanan keluarga. Dengan menjadikan perempuan sebagai penggerak ekonomi. Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-60 pada 14 – 24 Maret 2016 di Kantor Pusat PBB, New York  mengambil tema Women’s Empowerment and The Link to Sustainable Development. Perempuan harus menjadi motor penggerak roda perekonomian kapitalis yang kolaps melalui agenda-agenda yang berkesinambungan. Pada 15 Juli 2016, markas PBB meluncurkan Global Coalition of Young Women Entrepreneurs (Koalisi Global Wirausaha Perempuan Muda). Deputi Direktur Eksekutif UNWomen, Lakshmi Puri menyatakan bahwa mendorong kewirausahaan bagi perempuan muda tidak hanya untuk menjadi pencari nafkah tetapi juga penting untuk mencapai Agenda 2030 dan memberantas kemiskinan.           Indonesia masuk dalam 10 negara yang berkomitmen membawa program planet 50-50, di tahun 2030. Di tahun 2030, Indonesia harus mampu memenuhi indokator stop pernikahan anak di usia muda, memperhatikan pemenuhan hak pekerja migran, mendorong sebanyak mungkin perempuan duduk di kursi legislatif, stop kekerasan atas perempuan, dan akses ekonomi bagi perempuan agar berkembang. Gubernur Bank Indonesia -Agus Martowardojo- menyebut kaum perempuan sebagai kelompok yang cocok mengembangkan sektor kreatif dan UMKM. Agus menjumpai industri kreatif berskala kecil di seluruh wilayah Indonesia, penggeraknya adalah kaum perempuan. Dalam peringatan Hari Ibu 2011 jargon yang diangkat adalah "Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Menuju Kesejaheraan Bangsa". Di tahun 2013 mengusung tema ‘Peran Perempuan dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Melalui Wadah Koperasi dan UMKM Menuju Kesejahteraan Bangsa’.
            Logika yang dipakai memang sangat sederhana dan mudah dimengerti, tapi patut kita cermati secara cerdas. Jika nafkah dari para ayah tidak cukup, atau laki-laki tidak bisa mendapatkan pekerjaan, maka perempuan dituntut juga mencari nafkah. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa kemiskinan merebak di negeri-negeri kaum muslimin yang memiliki aset sumber daya melimpah ruah? Kenapa luasnya aset tidak diiringi dengan luasnya lapangan kerja, sehingga menyerap semua pekerja laki-laki? Kenapa juga tidak pernah terbukti ada negara yang sejahtera ketika para wanitanya disuruh bekerja? Sangat aneh ketika program ‘janji palsu’ ini terus diikuti oleh negeri-negeri kaum muslimin, termasuk Indonesia.
            Mekanisme selanjutnya untuk membangun ketahanan keluarga, adalah peluncuran Program Keluarga Harapan (PKH).  Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Peserta dan Jumlah Lokasi PKH Menurut Tahun Realisasi 2013 adalah 2,3 juta orang. Target 2015 adalah 3,2 juta orang. Bantuan tetap per RTSM/KSM per tahun minimal Rp. 950.000 dengan arahan alokasi utama untuk pendidikan dan kesehatan. Pada tahun-tahun mendatang besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan negara. Bagaimana mungkin kemiskinan bisa teratasi jika yang bisa dijangkau jumlahnya jauh dari total angka kemiskinan. Itupun masih akan dievaluasi melihat kemampuan APBN. Mengapa negara tidak memberikan perannya secara langsung, menyediakan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bebas biaya dengan pengaturan dana langsung dari kas negara? Mengapa harus menempuh jalan yang bertele-tele?
            Terlihat bahwa solusi yang dilakukan Negara tidak integral, tampak pada banyak kebijakan yang kontraproduktif seperti:
1.      Mengandalkan keluarga sebagai pemeran penting dalam membangun ketahanan keluarga, namun kebijakan yang ada justru  mengaruskan kaum ibu untuk memasuki dunia kerja yang eksploitatif demi mendongkrak ekonomi keluarga dan Negara, mengejar eksisistensi diri dengan program pemberdayaan ekonomi perempuan, sehingga Ibu terampas waktu dan tenaganya untuk mendidik anak secara optimal.
2.      Keluarga ditetapkan sebagai pembina dan penjaga moral anak, namun Negara memfasilitasi bisnis dan media yang menawarkan racun kepornoan. Akibatnya anak menjadi korban kekerasan seksual.
3.      Negara memiliki program untuk membangun ketahanan keluarga, namun alih-alih menguatkan, negara justru mengaruskan ide-ide penghancuran keluarga dengan program pengarusutamaan gender.
            Bila bangsa ini terus  mengadopsi model peradaban Barat dengan nilai-nilai liberal dan materialistik serta sistem ekonomi kapitalistik maka harga mahal yang harus ditanggung adalah kerusakan masayarakat. Ditandai dengan merebaknya  krisis sosial, keruntuhan institusi keluarga, meluasnya kriminalitas, serta mewabahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.  
            Bila telah nyata bahwa banyak kebijakan yang kontradiktif antar lembaga dan sistem yang  kontraproduktif dengan misi yang dicanangkan, selayaknya semua pihak berkomitmen melakukan perubahan fundamental. Islam mengharamkan Negara melempar tanggung jawab dalam membangun ketahanan keluarga. Islam mewajibkan Negara mengambil tanggung jawab penuh dalam mewujudkan kesejahteraan dan membangun ketahanan keluarga. Dan Negara Khilafah Islam telah terbukti berhasil mewujudkan itu semua.

Tabel: Program Ketahanan Ekonomi Keluarga

Peradaban Demokrasi Kapitalis-Neolib
Peradaban Khilafah Islam
Program PEP skala internasional
Perempuan sebagai penggerak ekonomi. Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-60 pada 14 – 24 Maret 2016 di Kantor Pusat PBB, New York mengambil tema Women’s Empowerment and The Link to Sustainable Development.
Indonesia masuk dalam 10 negara yang berkomitmen membawa program planet 50-50, di tahun 2030. Di tahun 2030, Indonesia harus mampu memenuhi indokator stop pernikahan anak di usia muda, memperhatikan pemenuhan hak pekerja migran, mendorong sebanyak mungkin perempuan duduk di kursi legislatif, stop kekerasan atas perempuan, dan akses ekonomi bagi perempuan agar berkembang.
Perempuan aktif berkiprah di masyarakat dan tetap sejahtera meski bukan pencari nafkah utama.
Dalam kehidupan Negara Khilafah, bekerja bagi seorang perempuan betul-betul hanya sekadar sebuah pilihan, bukan tuntutan keadaan.
Dalam Negara Khilafah, pilihan bekerja ini bisa diambil perempuan secara leluasa, karena Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah ada pada suami/ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami/ayah atau mereka ada tapi tidak mampu, serta jaminan Negara Khilafah secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapapun yang akan menafkahinya seperti para janda miskin
Program pengentasan kemiskinan
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
Bantuan tetap per RTSM/KSM per tahun sebesar Rp. 950.000.
Terus dikaji ulang sesuai kemampuan keuangan negara.
Itupun dengan alokasi utama untuk pendidikan dan kesehatan yang di dalam Islam justru digratiskan.
Subsidi diberikan dalam jumlah yang cukup besar untuk memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja. Dengan demikian fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan. Rasulullah saw. pernah memberi subsidi 400 dirham (sekitar Rp 28 juta). Tersedia dana yang besar karena besarnya jumlah keuangan negara berbasis syariah (Baitul Mal)
DAMPAK EKONOMI
Gagal membangun ketahanan ekonomi keluarga. Kemiskinan menjadi problem laten yang tidak terpecahkan.
Berhasil mewujudkan kesejahteraan dan membangun ketahanan ekonomi keluarga selama berabad-abad.
DAMPAK SOSIAL
Kerusakan masyarakat. Ditandai dengan merebaknya  krisis sosial, keruntuhan institusi keluarga, meluasnya kriminalitas, serta mewabahnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
Masyarakat hidup tenang dan sejahtera. Anak-anak dan perempuan dinafkahi dengan baik. Para laki-laki tenang dan produktif dalam bekerja.

      Merusak relasi keluarga
      Mekanisme membangun ketahanan keluarga dengan PEP bukannya mewujudkan ketahanan keluarga tapi justru merusak bangunan keluarga


      Membangun keluarga yang kokoh dengan pembagian peran yang jelas.
      Negara berperan aktif mewujudkan tatanan ekonomi yang produktif karena berbasis syariah. Berdampak pada terbuka luasnya lapangan pekerjaan.
      Strategi laki-laki sebagai pencari nafkah utama untuk kebutuhan pokok individu dan peran Negara Khilafah menyediakan kebutuhan pokok massal bebas biaya, berhasil mewujudkan ketahanan keluarga


  
 Diambil dari makalah Kongres Ibu Nusantara ke-4 DKI Jakarta, 24 Desember 2016 di Balai Sudirman Jakarta Selatan



           

            

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget