SISTEM EKONOMI ISLAM MENYEJAHTERAKAN DAN MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA (BAGIAN 1)



            Istilah kesejahteraan keluarga  lebih dulu popular dibandingkan dengan ketahanan keluarga. Kesejahteraan keluarga (family well-being) atau kesejahteraan rumah tangga (household well-being) dipopulerkan oleh para ahli ekonomi yang fokus pada unit rumahtangga atau unit keluarga (family economist) di awal abad 19. Sedangkan istilah ketahanan keluarga (family strength or resilience) dipopulerkan oleh ahli ilmu keluarga (family studiest) sejak tahun 1930an di Amerika Serikat sebagai reaksi untuk menanggulangi dampak dari great depression era. Adapun di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pada Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam satu definisi yang sama yaitu ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
            Peradaban kapitalis-neolib berusaha membangun ketahanan keluarga dengan program-program yang justru mereduksi ketahanan keluarga. Sementara peradaban Islam terbukti selama berabad-abad berhasil membangun tatanan keluarga yang kokoh, sejahtera, dan melahirkan generasi yang cemerlang. Berikut ini akan dipaparkan perbandingan antara Peradaban Kapitalis-Neolib dengan Peradaban Khilafah-Islam dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Perbandingan dilakukan terhadap paradigma masing-masing tentang ketahanan ekonomi keluarga, mekanisme mewujudkan, program yang dijalankan dan bagaimana dampak kerusakan atau keberhasilannya.


A.    PARADIGMA MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
            Peradaban kapitalis-neolib membuat negara abai dari tanggung jawabnya dengan mereduksi fungsinya hanya sekedar pembuat regulasi dan bukan sebagai penanggung jawab penuh dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Negara berposisi sebagai tujjar (pebisnis) yang selalu berhitung untung-rugi setiap melakukan proses pelayanan terhadap kebutuhan rakyatnya.
Negara dalam peradaban kapitalis-neolib telah melemparkan tanggung jawabnya untuk melayani rakyat. Pemenuhan kebutuhan pokok individu (pangan, sandang, papan) dan kebutuhan pokok massal (pendidikan, kesehatan) bertumpu pada keluarga secara mandiri. Jika pendapatan seorang kepala keluarga tidak mencukupi, maka pendapatan keluarga harus ditopang oleh anggota keluarga yang lain, terutama perempuan. Tanpa disadari, hal ini berdampak pada menurunnya rasa tanggung jawab pada laki-laki untuk melindungi dan mengayomi perempuan. Laki-laki di era kini memandang perempuan adalah mitra pesaing dalam usahanya mengakses aktifitas perekonomian. Perempuan pun tanpa mereka sadari telah dirampok waktunya yang sangat berharga untuk bersama buah hatinya menyiapkan mereka menjadi generasi cemerlang.
            Sementara Islam membangun ketahanan ekonomi keluarga dengan strategi utama menjadikan laki-laki sebagai pencari nafkah. Strategi ini berhasil dengan baik. Pembagian peran yang jelas membuat fokus aktifitas bisa dilakukan secara baik. Sekaligus jika ada pihak yang mengabaikan perannya, maka proses koreksi dan perbaikan bisa dilakukan dengan mudah.       Negara terlibat langsung dalam melayani dan mengurus rakyatnya. Negara berposisi sebagai ro’in (pengayom, pelindung). Bukan hanya sebagai regulator yang berperan membuat regulasi (aturan) semata. Jika ada satu orang saja yang tidak terurusi dengan baik kebutuhannya, maka Khalifah adalah penanggung jawab utamanya. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena parameter kesejahteraan dalam peradaban Islam bisa dilihat siapapun. Ukuran kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya semua individu rakyat atas semua kebutuhan pokok pribadi (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pokok massal (pendidikan, kesehatan, keamanan).
            Lain halnya dengan peradaban kapitalis-neolib yang mengukur tingkat kesejahteraan dengan angka-angka yang abstrak, dengan standar penilain rata-rata yang juga bisa berubah-ubah ukurannya. Sehingga peradaban ini bahkan untuk sekedar mengukur kesejahteraan saja tidak memiliki alat ukur yang valid , lalu bagaimana mungkin bisa mewujudkannya.

Tabel Paradigma Ketahanan Ekonomi Keluarga


Peradaban Demokrasi Kapitalis-neolib
Peradaban Khilafah Islam
Paradigma tentang negara
Negara sebagai tujjar (pebisnis) terhadap rakyatnya
Negara sebagai ro’in (pengayom, pelindung, pengurus) rakyatnya
Ukuran ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Ukuran ketahanan dan kesejahteraan keluarga: parameter pendapatan perkapita.

Ukuran kesejahteraan keluarga adalah per individu, bisa memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia . Terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan.
Peran keluarga
Tidak ada strategi utama sumber nafkah keluarga
Strategi utama: setiap laki-laki wajib bekerja dan menafkahi tanggungannya secara layak.
Peran negara
--- (tidak ada)
Memastikan tidak ada laki-laki (sumber pencari nafkah) yang menganggur


B.     MEKANISME KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
            Peradaban kapitalis-neolib menjadikan laki-laki dan perempuan berkontribusi sama dalam menghasilkan pendapatan keluarga (tidak ada strategi pencari nafkah utama). Sedangkan posisi negara dalam mengatur pemenuhan kebutuhan pokok keluarga adalah  sekedar sebagai regulator saja, membuat paket-paket kebijakan yang mendorong perempuan ikut menambah pemasukan pendapatan keluarga. Adapun peran negara dalam memenuhi kebutuhan pokok massal (pendidikan, kesehatan, keamanan) adalah dengan memprivatisasi layanan pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan keuangan negara. Akibatnya, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi pos yang banyak menyerap belanja keluarga.
            Sejatinya, masyarakat membutuhkan peran aktif negara untuk mengurus dan melayani mereka membangun ekonomi keluarga yang kokoh. Masyarakat harusnya sadar, tidak mau ditipu dengan slogan-slogan membangun ketahanan ekonomi keluarga secara mandiri. Karena itu sebetulnya adalah bukti nyata ketidakbecusan pemerintah untuk mengurus rakyatnya sendiri. Program membangun ketahanan ekonomi keluarga dengan menggiatkan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga, adalah gerakan menjadikan perempuan sebagai ‘sapi perah’, bahkan oleh negaranya sendiri.
            Peradaban Islam dalam kepemimpinan Negara Khilafah terbukti mampu membangun ekonomi keluarga yang kokoh lebih dari 13 abad. Rahasianya, karena sistem ekonomi yang diberlakukan negara adalah sistem ekonomi yang menggunakan syariat (aturan) ekonomi dari Alquran dan Assunnah. Ekonomi Islam menuntut penguasa agar melayani dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hasilnya terbentuklah ekonomi keluarga yang kokoh, yang mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier dengan kualitas yang sangat baik.
            Pasal 153 dari Rancangan Konstitusi Khilafah yang diajukan oleh Hizbut Tahrir menyatakan: “Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.” Khilafah juga akan melarang privatisasi sumberdaya alam seperti minyak, gas, mineral dan juga air, sehingga akan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang di sektor publik. Negara Khilafah juga akan berusaha keras untuk menciptakan suasana bisnis yang kondusif dan sehat, memberikan bantuan pelatihan teknis, penyediaan lahan, peralatan pertanian bahkan modal untuk mereka yang tidak mampu. Negara Khilafah juga akan menyiapkan para ahli untuk laki-laki yang mampu agar membuka usaha atau bertani di lahan mereka. Khilafah harus menyediakan bantuan keuangan dari Baitul Mal (Departemen Keuangan) bagi perempuan yang tidak ada penanggungnya. Rasulullah saw bersabda: “Siapa saja yang mati meninggalkan harta, maka harta itu bagi ahli warisnya. Siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau tanggungan, maka hutang dan tanggungan itu merupakan kewajiban kami.” Pasal 156 Rancangan Undang-Undang Dasar Khilafah oleh Hizbut Tahrir, menyatakan: Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau jika tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya.           Negara turun tangan langsung memberikan kesejahteraan, membangun ketahanan ekonomi keluarga. Kepala negara dalam Khilafah tidak bersikap sebagai pedagang/produsen/pengusaha. Sebagaimana sikap kepala negara dalam negara demokrasi. Khalifah melayani untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bukan berhitung keuntungan (profit) sebagaimana kepala negara sistem demokrasi.
            Ada dua kebijakan yang dilakukan Negara Khilafah untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. 
            Pertama: mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi tanpa dibiayai oleh Baitul Mal (Kas Keuangan Negara). Peran Negara Khilafah adalah membangun iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif.  Beberapa mekanisme inti yang akan dilakukan Negara Khilafah adalah; menata ulang hukum-hukum kepemilikan, pengelolaan  dan pengembangan kepemilikan, serta distribusi harta di tengah masyarakat; menjamin pelaksanaan mekanisme pasar yang sesuai syariah; menghilangkan berbagai distorsi yang menghambat (seperti penimbunan, kanzul-mal, riba, monopoli, penipuan); menyediakan informasi ekonomi dan pasar; serta membuka akses informasi untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar; mengembangkan sistem birokrasi dan administrasi yang sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan dan profesional; menghilangkan berbagai pungutan, retribusi, cukai dan pajak yang bersifat tetap; menghilangkan sektor non-riil sehingga produksi barang dan jasa di sektor riil akan meningkat.
            Kedua: mengeluarkan dana Baitul Mal (Kas Negara), dalam bentuk pemberian subsidi tunai tanpa kompensasi bagi orang yang tidak mampu. Subsidi negara untuk kaum fuqara danmasakin (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekadar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan. Subsidi diberikan dalam jumlah yang cukup besar untuk memulai bisnis, tidak hanya untuk dikonsumsi saja. Dengan demikian fungsinya betul-betul untuk mengangkat seseorang dari garis kemiskinan. Rasulullah saw. pernah memberi subsidi 400 dirham (sekitar Rp 28 juta). Saat itu harga baju yang paling mahal pada masa itu sebesar 19 dirham (sekitar Rp 1,3 juta) dan baju biasa seharga 4 dirham (sekitar Rp 280 ribu).
            Mengenai hak-hak ekonomi perempuan, berdasarkan dustur yang telah disusun oleh Hizbut Tahrir, dalam pasal 127, dikatakan bahwa politik ekonomi akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh. Disyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan  itu sampai pada tataran perempuan mendapatkan pemenuhan dalam makanan, tertutupi auratnya, dan mendapatkan tempat tinggal.
            Dalam Pasal 114 disebutkan bahwa perempuan diberikan hak yang sama dengan laki-laki, mendapatkan kewajiban seperti yang diwajibkan kepada laki-laki kecuali apa yang dikhususkan atasnya seperti Islam mewajibkan laki-laki untuk pemerintahan. Islam memberikan hak perempuan untuk perdagangan, pertanian, industri, melakukan akad-akad mu’amalah dan untuk memiliki setiap barang yang bisa dimiliki. Demikian juga dalam waris, perempuan memiliki hak.   
            Dalam bab tentang pekerjaan bagi perempuan yang akan dijamin oleh Khilafah sesuai dengan pasal 115, perempuan boleh menjadi pegawai negara dan menduduki posisi dalam peradilan, kecuali sebagai qadhi mazhalim. Dalam kehidupan Negara Khilafah, bekerja bagi seorang perempuan betul-betul hanya sekadar sebuah pilihan, bukan tuntutan keadaan.
            Dalam Negara Khilafah, pilihan bekerja ini bisa diambil perempuan secara leluasa, karena Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah ada pada suami/ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami/ayah atau mereka ada tapi tidak mampu, serta jaminan Negara Khilafah secara langsung bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapapun yang akan menafkahinya seperti para janda miskin.  Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Siapa saja yang meninggalkan kalla maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR Muslim). Kalla adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak maupun orangtua.
            Dalam Khilafah Islam tidak akan ada perempuan yang terpaksa bekerja mencari nafkah dan mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, mereka bekerja semata mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat, sementara tanggung jawab sebagai istri dan ibu juga tetap terlaksana.  Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan yang tetap menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan. Negara Khilafah akan menutup semua akses jenis pekerjaan yang mengeksploitasi dan mengekspose tubuh perempuan. Islam melarang pria dan wanita untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat merusak masyarakat. Dilarang mempekerjakan perempuan dengan tujuan memanfaatkan aspek keperempuanannya. Rafi‘ ibn Rifa’ah menuturkan: Nabi saw. telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda, “Begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, memintal, atau menenun.” (HR Ahmad).
            Semua mekanisme itu untuk merealisasikan kebaikan dalam masyarakat, yang didalamnya terpenuhi kesucian, ketakwaan, kesungguhan, dan kerja (produktivitas).  Semua orang akan merasa tenteram di dalam Negara Khilafah, merasa tenang jiwanya, sekaligus menjamin kehidupan umum agar menjadi kehidupan yang serius dan produktif, mampu memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel: Mekanisme Ketahanan Ekonomi Keluarga


Peradaban Demokrasi Kapitalis-Neolib
Peradaban Khilafah Islam
Posisi keluarga
Laki-laki dan perempuan berkontribusi sama dalam menghasilkan pendapatan keluarga (tidak ada strategi pencari nafkah utama)
Setiap laki-laki mukallaf sebagai pencari nafkah utama dipastikan mendapat akses ke pekerjaan, baik secara mandiri atau melalui bantuan negara
Posisi negara mengatur pemenuhan kebutuhan pokok keluarga
Sebagai regulator, membuat paket-paket kebijakan yang mendorong perempuan ikut menambah pemasukan pendapatan keluarga.
Negara berperan langsung membangun ketahanan ekonomi keluarga dengan cara:
Pertama: mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi tanpa dibiayai oleh Baitul Mal (Kas Keuangan Negara). Peran Negara Khilafah adalah membangun iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara komprehensif.  


Kedua: mengeluarkan dana Baitul Mal (Kas Negara), dalam bentuk pemberian subsidi tunai tanpa kompensasi bagi orang yang tidak mampu. Subsidi negara untuk kaum fuqara dan masakin (orang-orang yang tidak mampu) bukan sekadar dibagi rata dan diberikan dalam jumlah yang kecil-kecil, tetapi juga mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak sampai kekurangan.
Peran negara memenuhi kebutuhan pokok massal (pendidikan, kesehatan, keamanan)
Memprivatisasi layanan pendidikan, kesehatan karena keterbatasan keuangan negara.
Akibatnya, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi pos yang banyak menyerap belanja keluarga.
Memenuhi secara langsung kebutuhan pokok massal dengan dana kas negara Baitul Mal. Menyediakan layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas dan bebas biaya.
DAMPAK
Pemenuhan kebutuhan pokok keluarga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sehingga tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik.
Terealisasi kebaikan dalam masyarakat, yang didalamnya terpenuhi kesucian, ketakwaan, kesungguhan, dan kerja (produktivitas).  Semua orang  merasa tenteram di dalam Negara Khilafah, merasa tenang jiwanya, sekaligus terpenuhi kebahagiaan dan kesejahteraannya.


Bersambung....



Diambil dari makalah Kongres Ibu Nusantara ke-4 DKI Jakarta, 24 Desember 2016 di Balai Sudirman Jakarta Selatan

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget