NEGARA PILAR UTAMA KESEJAHTERAAN KELUARGA (Evaluasi Kondisi Bangsa di Tahun 2016)



Hari ini, amat mudah kita temukan kondisi keluarga yang jauh dari kata sejahtera.  Hajat hidup mendasarnya tidak terpenuhi.Ketika ada anggota keluarganya sakit, jangankan untuk mengobatinya, untuk merawatnya di rumah saja, kekurangan karena tidak tersedianya pangan dengan gizi yang memadai. Kebersihan dan kesehatan rumah sulit didapat karena rumah yang tidak layak huni, sedikit akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai.  Mereka pun kesulitan saat hendak menyekolahkan anak, berat dalam membayar keperluan transportasi, listrik dan migas.  Akibatnya keluarga menjadi rapuh, rentan diserang berbagai penyakit,di samping beban sosial, fisik, psikologis di luar batas kemanusiaan. Tak jarangberujung stres, kekerasan, perceraian dan berbagai kejadian buruk lainnya. Dimana negara? Bukankah semestinya negara berada di depan sebagai perisai bagi masyarakat serta yang paling bertanggung dalam urusan pemenuhan hajatpublik?Sudah cukupkah perannya dengan posisinya sebagai fasilitator antara keluarga dengan pengusaha saja? Adakah yang salah dari program yang diimplementasikannya? Ataukah ada yang salah pada cara pandang negara dalam mengurusi rakyatnya?

Pemerintah Berlaku Zalim
 Mahalnya harga berbagai hajat pokok kehidupan, ketersediaan yang bermasalah serta rendahnya daya beli masyarakat adalah pil pahit yang harus ditelan jutaan keluarga. Tatkala negara mengukuhkan kehadirannya sebatas regulator,pemberi izin dan pembuat  aturan sesuai kepentingan operator (korporasi).  Hajat hidup keluargapundibawah kendali  korporasi, swasta murni maupun plat merah. Melalui sejumlah logika dan konsep batil yang menyertainya, seperti desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah, Public Private Partnership (kemitraan pemerintah dan swasta dalam melayani kebutuhan publik), anggaran berbasis kinerja, dan lain sebagainya, negara berperan sebagai fasilitator saja.  Dan inilah sebenarnya sumber malapetaka yang dirasakan keluarga dan masyarakat.

Kesehatan.  Memasuki tahun ke tigapelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) makin tampak bahwa program ini dipaksakan pemerintah demi kesuksesan hegemoni penjajah kafir,meski mengorbankan hak pelayanan kesehatan jutaan rakyatnya sendiri.  BPJS Kesehatan pelaksana program JKN yang diberikan hak oleh pemerintah menguasai hajat kesehatan publik Indonesiapun kian semena-mena.
Rakyat dipaksa membayar premi dan tunduk pada ketentuan pelayanan kesehatankapitalistikasuransi kesehatan massal. Berupa, sistem rujukan, paket pembayaran casemixdan penggajian kapitasi.  Di saat yang bersamaan pemerintah “memaksa”puskesmas dan rumah sakit pemerintah dikelola diatas konsep bisnis Badan Layanan Umum (BLU). Hasilnya, tidak saja membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat namun juga penistaan kemanusiaan yang luar biasa. Misal, tidak sekali dua kali diberitakan bayi disandera rumah sakit karena orang tuanya tidak mampu membayar.  Di saat bersamaan idealisme insan kesehatanpun tersandera.
Kesemena-menaan BPJS Kesehatan, atas restu pemerintah dan negara tentunya, terlihat dari sejumlah aspek berikut, yaitu: kenaikan nilai premi tanpa diikuti peningkatan mutu pelayanan,pemaksaan pembayaran premi satu keluarga sekaligus (satu virtual account), pemberian sanksi bagi para penunggak premi, ketetapan masa aktivasi kartu  BPJS Kesehatan paling cepat 14 hari dari setelah pendaftaran, dan bayi dalam kandungan harus didaftarkan sejak sudah ada denyut nadi,serta pemberlakukan sanksi bagi yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.Pemerintahpun  terus menempuh road map  menggandeng sejumlah korporasi yang bergerak di bidang kesehatan seperti asuransi kesehatan komersial,industri farmasi, industri rumah sakit, bagi realisasi target pada 2019 seluruh rakyat Indonesi menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Semestinya negara hadir untuk mengakhiri sesegera mungkin program JKN yang sudah nyata kebatilannya.  Kemudian mengurusi secara langsung serta sepenuhnya kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat agar memperoleh haknya.  Berupa pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik.  Puskesmas dan rumah sakit pemerintah harus dikelola diatas prinsip pelayanan tanpa bayaran sepeserpun.  Negara pun wajib menggunakan konsep anggaran mutlak, ada atau tidak ada kekayaan negara untuk pembiayaan pelayanan kesehatan maka wajib diadakan.

Pendidikan tinggi dan riset. Kendati sudah banyak kritikan terhadap ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT),karena dampak buruknya sudah begitu nyata sebagai akibat biaya pendidikan tinggi yang semakin mahal,namun  ketentuan batil ini tetap dipaksakan pemerintah.  Pemerintah pun cuci tangan dengan berbagai program beasiswa,yang benar-benar telah melecehkan hak pendidikan tinggi generasi.  Karena tidak saja sulit memperolehnya,dari segi jumlah juga jauh dari memadai dibandingkan mahalnya biaya  hidup saat ini. Inilah fakta pendidikan tinggi plat merah yang dikelola secara otonom.  Negara telah membenarkan keberadaan pendidikan tinggi negeri khususnya sebagai lembaga bisnis BLU dan PTN BH,pra syarat penting menuju World Class University (WCU).
Sejalan dengan semua itu dilakukan penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi, agar pendidikan tinggi benar-benar siap menjadi mesin penggerak industrialisasi, yang tunduk pada kepentingan korporasi dan agenda hegemoni negara penjajah. Identitas keislam generasipun tidak lagi dijadikan ukuran standar keberhasilan pendidikan tinggi, namun digantikan dengan standar neoliberal, indeks daya saing bangsa. Pada tataran inilah krisis identitas keislaman yang kian massif pada output pendidikan tinggi era WCU merupakan keniscayaan, di samping persoalan pembajakan potensi intelektual dan agenda neokolonialisasi itu sendiri melalui pembukaan puluhan hingga ratusan science dan technopark.
Pemerintah dan negara yang visioner harusnya segera mengakhiri program WCU dan triple helix A-B-G. Meluruskan visi dan misi pendidikan tinggi dan riset melalui penerapan tata kelola pendidikan tinggi yang benar dan menerapkan kurikulum yang sohih.  Agar segara terpenuhi hak pendidikan gratis berkualitas terbaik, disamping menjadikan pendidikan tinggi berikut riset-risetnya sebagai pilar peradaban Islam, penguat identitas keislaman generasi.  Hendaknya negara bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya atas semua urusan pendidikan tinggi dan riset, apapun alasannya tidak dibenarkan hanya sebagai regulator.

Pendidikan dasar dan menengah.  Pemerintah kembali gagal menjalankan tugas dan kewajibannya memenuhi hak pendidikan dasar dan menengahberupa pendidikan gratis berkualitas terbaik bagi semua anak bangsa.  Program wajib belajar  yang dari aspek peran pemerintahdipahami sebagai kewajiban negara dan pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa biaya,sungguh jauh panggang dari api.  Jangankan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan wajib belajar 9 tahun saja masih jauh dari harapan.  Terlihat antara lain dari hal-hal berikut: banyaknya  siswa putus sekolah dan putus jenjang sekolahkarena mahalnya biaya pendidikan;, Infrastruktur sekolahjauh dari memadai, diperkirakan ada 10.000 desa yang tidak memiliki sekolah.  Dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu dalam kondisi baik.  Dari 212 ribu sekolah ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan.Buruknya kualitas infrastruktur sekolah;,, Minimnya anggaran pendidikan di sejumlah daerah;Kekurangan guru, distribusi guru tidak merata, disamping persoalan kualitasnya.
Peran negara sebagai regulator dikukuhkan melalui formulasi kemitraan “Tri Pusat Pendidikan”, yaitu: satuan pendidikan-keluarga-masyarakat (baca:korporat).  Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh satuan pendidikan hanyalah penghubung antara masyarakat sebagai konsumen dan korporat sebagai penghasil jasa. Di antara turunan konsep Tri Pusat Pendidikan” yang paling menonjol adalah konsep pengelolaan berbasis sekolah.
Adapun tentang konsep pengelolaan berbasis sekolah (MBS: Manajemen Berbasis Sekolah) yang merupakan wujud otonomi (baca:komersialisasi) pada pendidikan dasar menengah, meski telah nyata mudaratnya namun  tetap diterapkan pemerintah.  Melalui apa yang dinamakan “komite sekolah” (unsur dari sentra kemitraan dengan masyarakat), berdalih sumbangan dan peran serta masyarakat dan orang tua, satuan pendidikan dibenarkan memungut berbagai biaya yang takjarang memberatkan orang tua.
Hal lain yang juga memprihatinkan adalah pemerintah masih saja menerapkan kurikulum sekuler meski terbukti gagal mencerdaskan akal dan cara berperasaan generasi.Serta begitu nyata bahayanya terhadap masa depan bangsa dan identitas generasi umat itu sendiri.  Tampak dari mudahnya ditemukan berbagai fakta buruk berikut: Krisis moral, krisis percaya diri, visi hidup yang rendah, krisis kepemimpinan, ketertinggalan dalam hal sain dan teknologi hingga kemudahan dipecundangi negara kafir penjajah.
Kurtilas (K-2013) dengan pendekatan science – metode berfikir ilmiah, tidak saja untuk ilmu-ilmu sain, seperti fisika, kimia, biologi, akan tetapi pada semua pelajaran, termasuk mata pelajaran agama Islam. Ditegaskan,“Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik”.  Ini sama sama saja menegasikan metode berfikir rasional  (aqliyah) kunci bagi terwujudnya kecerdasan akal dan perasaan, serta satu-satu metode berfikir agar sampai pada kebenaran pemikiran-pemikiran Islam, yang menjadi fondasi bagi terwujudnya identitas keislam generasi.  Di dalam K-13 ini pun disisipkan berbagai pemikiran sekuler liberal, seperti agenda liberalisasi kesehatan reproduksi remaja pada mata pelajaran biologi dan penjas, dan terus diupayakan agar dijadikan mata pelajaran;agenda hegemoni deradikalisasi, agenda multikulturalisme yang hakekatnya adalah sekulerisme itu sendiri.
Pada akhirnya bisa disaksikan bersama betapa pemerintah dan negara sistem politik demokrasi benar-benar telah kehilangan ketulusan dan visinya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan bangsa serta perannya sebagai pelindung akal dan jiwa bangsa dari berbagai pemikiran kufur berbahaya. Ketulusan dan pengabdian yang seharusnya untuk kemuliaan generasi  justru digunakan untuk melayani kepentingan asing kafir penjajah.
Sungguh telah nyata kerusakan akibat kelalaian negara dan pemerintah.  Karenanya inilah saatnya pemerintah dan negara untuk berubah.  Segera menggunakan visi dan misi yang mulia bagi pendidikan generasi bangsa ini. Mencampakan tata kelola pendidikan liberal berikut kurikulumnya yang sekuler.  Menerapkan tata kelola pendidikan bersyari’ah berikut kurikulum yang mencerdaskan akal dan perasaan. Niscaya dalam waktu singkat akan lahir generasi yang memiliki identitas keislam yang kuat, berbudi luhur, memiliki visi mulia, dan bibit terbaik bagi lahirnya para pakar yang mendedikasikan ilmu dan kepakarannya untuk peradaban mulia, peradaban Islam yang agung dalam naungan negara Khiilafah ‘ala minhajin nubuwwah.

Pangan. Sepanjang tahun 2016, kesulitan pangan terus mendera keluarga dan masyarakat, antara lain terlihat dari gejolak harga pangan yang tidak kunjung  reda.  Dapat diperkirakan daerah rawan pangan tahun ini jumlahnya tidak berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana ditunjukan oleh sejumlah penelitian. Pemerintah terus berlaku zalim, meneruskan berbagai program neoliberal pada bidang pangan khususnya.  Pada aspek produksimisalnya, program food estate yaitu neoliberalisasi produksi pangan, yang dicanangkan diakhir pemerintah rezim neolib SBY hingga saat  terus menjadi program primadona pemerintah, dengan memasifkan investasi asing korporasi pangan. Disaat yang bersamaan pemerintah abai dalam men-support para petani kecil dan miskin dengan membiarkan terjadinya alih fungsi lahan dan kapitalisasi sarana produksi pertanian.  Bahkan pemerintah semakin membebani petani dengan  program batil asuransi pertanian. Pada aspek distribusi kelalain negara terlihat antara lain dari keberadaan BULog (Badan Urusan Logistik) yang semestinya berperan sebagai lembaga perpanjangan fungsi negara dikelola di atas paradigma untung rugi, bukan pelayanan.
Demikian pula halnya dengan program toko tani Indonesia. Adapun rencana pemerintah memprivatisasi BUMN pangan dalam wujud holding company meniscayakan kian pupusnya aspek public service obligation  dan fungsi pelayanannya.    Semuanya ini meniscayakan pemenuhan hajat pangan publik dan keluarga berada dibawah kendali korporasi.
Hasilnya, distribusi dan akses pangan masyarakat kian memburuk. Sementara itu program rastra yang sebelumnya program raskin hanyalah bentuk  pelecehan terhadap hak pangan masyarakat.  Karena tidak saja kualitasnya yang buruk, namun juga tidak memadai dari aspek kebutuhan gizi.
Jika negara dan pemerintah benar-benar tulus, maka semua program dan agenda kapitalisasi pangan harus dikubur.  Negara wajib men-support para petani  baik berupa bantuan saprotan maupun lainnya agar lahan pertanian terkelola maksimal.  Disamping menormalisasi dan menghentikan alih fungsi lahan.  BULog dikembalikan pada fungsi normalnya sebagai institusi yang menjadi perpanjangan fungsi negara.

 Perumahan. Pemerintah kembali gagal memenuhi kebutuhan hunian  jutaan keluarga miskin. Ditenggarai program sejuta rumah yang saat ini memasuki tahun kedua tidak akan pernah tercapai. Angka backlog tahun ini bisa diperkirakan tidak jauh dari data Kemen-PUPR tahun 2015 yang mencapai 11,4juta unit rumah. Ini di satu sisi, di sisi lain tidak sekali dua kali pemerintah melakukan penggusuran yang tidak manusiawi.
Akses masyarakat pun semakin sulit pada hunian layak akibat kapitalisasi lahan, dan berbagai bahan bangunan yang sebagian berasal dari harta milik umum, seperti kayu, pasir, dan besi dan harga hunian terus melangit. Kebanyakan bank tanah cenderung dikuasai oleh swasta bukan negara. "Bank tanah harus diselenggarakan negara dan harus profesional, jangan swasta seperti BSD yang menangani bank tanah karena terus melakukan ekpansi dan Pak Sofyan saya harap bisa menyelesaikan ini," kata Profesor Hukum Pertanian dan Pertanahan Universitas Indonesia Arie S Hutagalung, kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2016). Bank tanah dianggap sebagai salah satu solusi untuk memenuhi perumaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) Joan Clos, bagi warga kota di negara negara berkembang harus mengumpulkan 12-13 tahun gajinya untuk bisa membeli rumah layak huni.Kondisi ini diperparah oleh maraknya bencana ekologi yang sudah tidak sedikit memakan korban jiwa, akibat program pembangunan kapitalistik MP3EI yang mengabaikan fungsi ekologis dan kelestarian sumber daya alam.
Ironinya pemerintah masih saja meneruskan program dan agenda neoliberal perumahan.  Seperti program SSB (Subsidi Selisih Bunga) lanjutan program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), program Tabungan Perumahan Rakyat (TaPeRa), program hunian berimbang. Korporat dibiarkan menguasai hajat perumahan keluarga,termasuk organisasi pengembang properti Real Estate.  Keuntungan menjadi yang pertama dan utama bagi mereka, pelayanan nomor ke sekian.  REI hanya menargetkan pembangunan230.000 rumah dantidaktercapaitahun ini.Terlebihlagirumah yang terbanguntidakmemenuhikelayakanhuni. Disamping itu pemerintah semakin menguatkan konsep pemukiman dan hunian sekuler kapitalistik sebagaimana yang terlihat pada konsep kota mandiri, smart city dan liveable city.
Semestinya negara segera mengakhiri berbagai program batil tersebut dan hadir secara secara benar dengan menerapakan sistem kehidupan Islam.  Mengelola langsung dan sepenuhnya hajat hunian jutaan keluarga miskin. Menghentikan liberalisasi lahan dan bahan bangunan.  Ini di satu sisi, di sisi lain pembangunan konsep hunian dan pemukiman didasarkan diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan masyarakat yang benar, yaitu masyarakat Islam.
Energi.  Pemerintah kembali gagal menjamin akses masyarakat dan keluarga  terhadap energi listrik dan migas gratis/murah dan berkualitas.Krisis listrik di banyak daerah masih saja terjadi yang ditandai dengan byarpet dan pemadaman bergilir yang tak  jarang tanpa kenal waktu.  Akibatnya sangat fatal karena hampir semua teknologi yang diperlukan untuk kelancaran kehidupan sehari-hari keluarga dan masyarakat membutuhkan listrik.  Mulai dari peralatan di dapur hingga di jalan raya, rumah sakit dan berbagai fasilitas umum lainnya.  Kerugian materil dan immaterial sudah tidak terhitung.  Tidak saja menyulitkan kehidupan namun juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Ironinya ini terjadi ditengah-tengah maraknya pembangunan infrastruktur energi listrik dan potensi sumber daya energi listri yang berlimpah di negeri ini.
Sementara harga listrik terus melangit,bahkan dilakukan pencabutan subsidi daya listrik yang lazim digunakan masyarakat dan keluarga miskin dan hampir miskin, yaitu daya 900 VA.Sedangkan pencabutan subsidi daya 450 VA yang lazim digunakan pendudukan dan keluarga miskin tinggal menunggu waktu saja.,Ini di satu sisi, di sisi lain pemerintah terus memberikan kemudahan kepada para korporat untuk menguasai hajat listrik masyarakat, yang antara lain terlihat dari pembangunan mega proyek pembangunan listrik 35.000 Megawatt yang diperuntukan bagi kepentingan industri (baca:pemilik modal).
Logika neoliberal yang digunakan pemerintah dalam mengelola energi membuatnya begitu berani mengkhianati publik, Di samping matinya rasa tanggungjawab, Pemerintah terus mengukuhkan diri sebagai regulator.  Sehingga pengelolaan migas dari hulu sampi ke hilir berada dalam genggaman korporasi, baik milik swasta murni maupun pemerintah. Misal Blok Masela yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, perbincangan pengembangan blok ini masih dalam bingkai neoliberal, Blok East Natuna diserahkan pada Exxon dan PTT Blok East Natuna memiliki cadangan gas sebesar 46 triliun kaki kubik (TCF), lebih dari 4 kali lipat cadangan gas Blok Masela. Penetapkan formula harga gas baru yang dikaitkan dengan harga minyak dunia dan produk.
Tidak sampai di situ, negeri yang kaya migas ini justru mengalami krisis migas dan harganya mahal. Betapa tidak sebagian besar kebutuhan BBM negeri ini dipenuhi dengan impor. Tak kalah ironisnya kondisi ini juga  terjadi pada gas yang diproduksi secara berlimpah.
Ini semua menegaskan negara dan pemerintah yang menerapkan sistem politik demokrasi  tidak memiliki visi yang jelas dalam pengelolaan energi.Pengabaian hak-hak publik terhadap energi sudah harus diakhiri.  Negara harus hadir sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuh dalam pengelolaan harta milik umum energi listrik maupun migas. Semua hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk sumber energi, dan layanan publik lainnya dalam bentuk gratis.  Yaitu ketika negara hadir untuk menerapkan sistem kehidupan Islam berikut menerapkan konsep-konsep dan aturan yang benar dalam bingkai sistem politik Islam, khilafah Islam.

Transportasi. Tragedi “Brexit” saat mudik lebaran Juli lalu cukuplah sebagai bukti kegagalan pemerintah memenuhi hajat jutaan keluarga Indonesia terhadap transportasi publik yang murah aman dan nyaman. Kemacetan mengular hingga puluhan kilometer selama puluhan jam di pintu keluar tol Brebes Timur.Pada kejadian kemacetan terburuk di dunia ini belasan orang meregang nyawa dalam kondisi kelelahan dan dehidrasi. Peristiwa macet horor “Brexit”juga begitu gamblang menampakan kepada publik betapa pemerintah rezim neolib dengan sistem politik demokrasi dan logika neolib good governanceyang diusungnya miskin visi, lemah perencanaan, konsep dan kepemimpinan, disamping nihilnya empati, ketulusan dan kasih sayang. Pemerintah dalam hal ini menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang semestinya bergegas menyelamatkan ribuan pemudik dalam jebakan kemacetan maut tersebut justru  menolak pemberitaan media bahwa kemacetan telah memakan korban jiwa.  Jonan menegaskan,"Orang meninggal bisa dengan cara macam-macam. Kalau ada yang mengutip ada yang meninggal karena macet kok saya baru tahu ini seumur hidup saya.”
Di samping terjadinya saling tuding dalam lempar tanggung jawab serta telat menyadari kelalaian di antara elit pemerintah. Diberitakan bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyalahkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini menyatakan,"Sebaiknya saya tidak berargumen mengenai hal ini dengan semua pejabat, kasihan pemudiknya. Jalan tol itu memang dipenuhi volume lebih dari tiga kali kapasitasnya."Bahkan Dirut Jasa Marga Adityawarman  menyalahkan para pemudik.  Ia menegaskan, "Karena itu ya mungkin terlalu nikmatnya sampai Brexit. Kalau orang yang pandai pasti dia memilih keluar di (Gerbang Tol) Pejagan karena pasti lebih cepat. Tahun depan kalau belum bisa sampai Pekalongan (Tol Transjawa) mungkin kita akan stop. Lalu akan kita keluarkan di (Gerbang Tol) Kanci dan Pejagan."
Tragedi Brexit juga begitu telanjang sebagai cerminan betapa pemerintah rezim neolib sistem politik demokrasi lebih mengutamakan kepentingan bisnis dan pemilik modal ketimbang keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Diakui sendiri oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto,  bahwa tol yang baru diresmikan tersebut belum layak operasi karena belum di dukung infrastruktur yang memadai.Aksi kejar keuntungan oleh pihak operator terlihat nyata, ketika terjadi kemacetan mengular lebih dari 30 km tidak ada upaya untuk menutup pintu Tol Cikarang Utama sebagai pintu masuk dan mengratiskan pintu tol keluar ‘Brexit’ untuk mengurangi kemacetan. Bahkan ketika sudah ada korban jiwapun pihak pemilik tol tidak bergeming.Sangat jelas pada perstiwa maut macet Brexit pihak operator telah melanggar ketentuan standar minimal (SPM) jalan tol, namun tidak ada sangsi apapun dari pemerintah.Begitu nyata kezaliman dan kelaliman penguasa, apakah tidak mau juga berhenti?
Transportasi publik bukan sekedar urat nadi perekonomian, lebih dari pada itu ia adalah urat nadi kehidupan ratusan jutaan orang.  Karenanya kehadiran negara secara benar dalam urusan ini merupakan persoalan yang tidak bisa ditawar lagi.  Yaitu hadir untuk menerapkan konsep-konsep Islam yang sohih dan penerapan sistem Islam itu sendiri secara kaafah. Apapun alasannya tidak dibenarkan hanya sebagai regulator. Negara pihak yang paling bertanggungjawab disamping bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya dalam memenuhi hajat transportasi publik.  Inilah kunci bagi terangkatnya kezaliman dan kembalinya hak publik terhadap transportasi publik yang murah/gratis, aman dan nyaman.  Tidak saja di pusat-pusat kota tetapi hingga ke pelosok-pelosok negeri ini.

Yang Dibutuhkan Keluarga Indonesia Adalah Kehadiran Khilafah
 Jelaslah yang dibutuhkan keluarga Indonesia hari ini bukanlah kehadiran negara dan rezim pemerintahan neoliberal  yang menerapkan sistem kehidupan kufur dengan berbagai program batil dan agenda hegemoni, akan tetapi kehadiran khilafah.  Hanya Khilafah  yang akan melenyapkan kebatilan dan kezaliman.  Karena khilafah hadir untuk menerapkan sistem kehidupan Islam beserta berbagai program sohih yang selaras dengannya.  Hadir secara benar dalam fungsinya sebagai raa’in dan junnah.  Melayani masyarakat dengan tulus dan penuh kasih sayang.  Memiliki visi yang jelas dalam melayani publik, perencanaan yang matang dan cermat, disamping kepemimpinan kuat lagi terpercaya. Yang semu ini menjadi kunci bagi terpenuhinya hajat hidup tiap individu di tengah masyarakat dan keluarga secara benar dan ma’ruf.  
Sungguh Allah swt telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan” (TQS Al Anfal (8): 24).  Allahu A’lam


Lajnah Mashlahiyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia


Editor: Tresna Dewi Kharisma

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget