Bukan Kapitalisme, Jika Rakyat Tak Terdzolimi

oleh: 
Irfan Wahyudin (Mahasiswa FPEB UPI)

Kebobobrokan sistem ekonomi kapitalisme semakin nyata. Pelan tapi pasti sistem ini sedang menuju kehancurannya. Saat ini dunia sedang menuju ke jurang krisis yang kemungkinan lebih buruk dari “Great Depression” pada era tahun 1930-an (Hizbut-Tahrir.or.id, 01/10/2016). Angka kemiskinan penduduk dunia terus bertambah. Badan Pusat Statistik Indonesia per maret 2016, melaporkan jumlah angka kemiskinan mencapai 28,01 juta orang atau 10, 86%. Malangnya sampai saat ini, Indonesia masih mempraktikan sistem bobrok tersebut. Adam Smith, selaku bapak ekonomi kapitalis. menegaskan bahwa sistem ekonomi kapitalis menolak peran negara dalam perekonomian. Prinsip ini lahir dari konsep Laizes Faire, yang artinya: biarkan semuanya berjalan sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Implikasinya biarkan pasar bergerak sendiri melalui mekanisme harga tanpa peran negara. Prinsip ini dalam perkembangannya, menjadi kerangka dasar atas terciptanya mekanisme sistem pasar bebas.

Penerapan sistem ini telah menyebabkan kesenjangan luar biasa. Prinsip mekanisme pasar telah menyebabkan monopoli Sumber Daya Alam (SDM) sehingga swasta atau para kapitalis menguasai perekonomia suatu negara. Penguasaan para kapitalis atas SDM melahirkan pasar monopoli yang berorientasi laba sehingga harga-harga menjadi tinggi dan hasilnya dinikmati sepenuhnya oleh mereka.     

Petuah Adam Smith secara gamblang dipraktikan oleh Indonesia, harta miliki umum atau publik yang wajib dikelola oleh negara, seperti: air, barang tambang (migas, batubara, emas dan perak), hutan, hasil laut dan lain-lain diserahkan kepada mekanisme sistem pasar bebas. Dampaknya, harga migas melambung tinggi, mendzolimi rakyat dan menguntungkan para kapitalis. Sebagaimana yang terjadi saat ini, terhitung 5 Januari 2017 harga BBM mengalami kenaikan Rp 300 Rupiah untuk semua jenis BBM (VIVA.co.id,4/1/2017). Tak hanya itu, rakyat terdzolimi dengan naiknya biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan BPKB sebesar 100% mulai 6 Januari 2017 (Liputan6.com,3/1/2017) lebih dzolimnya Pemerintah melalui PT PLN (Persero) per 1 Januari 2017 mencabut subsidi listrik golongan 900 VA.

Maka bukan sistem ekonomi kapitalisme jika rakyat tak terdzolimi. Dimanapun negaranya, kapanpun diterapkannya, sistem ini akan menyengsarakan rakyat dan menguntugkan para kapitalis. Pelan tapi pasti sistem ini sedang menuju kehancurannya. Sudah saatnya umat kembali kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti menyejahterakan rakyat dan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam.

Wallahu’alam


Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget