Pakar Pendidikan UPI : Menilai Pelaksanaan UN Hanya Menjadi Syarat Kelulusan Saja




BDG.NEWS, Bandung - Pakar Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Sahid Hamid mengatakan, rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang Ujian Nasional (UN) sudah tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.

Sahid menilai tepat rencana itu, karena selama ini pelaksanaan UN hanya menjadi syarat kelulusan saja dan bukan untuk meningkatkan kualitas siswa.

Melalui UN, penilaian hanya dilakukan pada diri siswa dan hanya saat digelarnya UN saja. Padahal untuk menentukan kelulusan atau mengetahui kualitas siswa, penilaian harus dilakukan setiap saat dan menyasar seluruh aspek.

“Intinya penilaian bukan pada diri siswa saja. Tetapi pada satuan pendidikan, yakni sekolah. Sehingga pemerintah tahu kalau sekolahnya begini, kualitasnya seperti ini, sekaligus mengetahui langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan. Kalau sudah begitu, penilaian akan terus terpantau,” jelas Sahid di Bandung, Minggu (18/12/2016).

Adapun skema penilaian sekolah sebagai pengganti UN, yakni proses belajar mengajar harus sesuai kurikulum yang ditetapkan.

“Dalam kurikulum saat ini sudah tercantum mengenai penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jadi penilaiannya harus berdasarkan itu,” kata dia

Kemudian kualitas guru. Guru adalah faktor penting, sebab pengajar ini akan menjadi penentu kualitas belajar mengajar di kelas.

Dia menilai, guru yang baik akan menerapkan pengajaran sesuai dengan kurikulum serta mampu menciptakan interaksi siswa di dalam kelas. Dalam prosesnya, pembelajaran yang dilakukan pun harus sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

“Kalau kompetensinya menulis, masa diajarkan dengan ceramah, kan tidak mungkin. Begitu pun kalau (kompetensinya) kemampuan berpikir analisis, pasti dengan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman ke anak untuk melakukan analisis,” paparnya.

Ketiga, kondisi lingkungan menjadi faktor penentu lainnya untuk mengetahui kualitas sekolah. Dia menyebut, saat ini banyak sekolah yang lokasinya dekat dengan tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti solokan dan tempat sampah.

Sekolah pun banyak yang tidak memiliki halaman sehingga tidak menciptakan suasana yang kondusif.

“Jadi lingkungan sekolah itu harus bagus,” ujarnya.

Keempat, setiap guru harus bekerjasama dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selama ini, setiap guru berjalan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi satu sama lain.

Dia menyontohkan, guru IPS seharusnya berdiskusi dengan guru IPA ataupun matematika terkait pembelajaran di kelas.

“Sekolah yang baik, mereka bekerjasama, kan muridnya sama. Kalau kerjasama, bisa tahu kemampuan berpikir IPS siswa seperti apa, IPA-nya seperti apa, dan seterusnya,” ujarnya.

Kemudian lingkungan kerja di sekolah pun harus tercipta dengan baik. Kepala sekolah harus diberi kewenangan menciptakan suasana kerja yang bagus,” tutur dia.

Dengan begitu, untuk menentukan kelulusan siswa tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja, melainkan selama proses pendidikan diikuti.

Menurutnya, jika saat ini kelulusan hanya ditentukan saat kelas VI (SD), IX (SMP), dan XII (SMA/SMK), penilaian kelulusan bisa dilakukan saat kelas V (SD), VIII (SMP), dan XI (SMA/SMK).

Sehingga, saat siswa dinilai kurang, dia memiliki waktu satu tahun untuk memperbaikinya.

“Jadi, anak punya waktu satu tahun untuk mengejar kekurangannya,” terang dia.

Melalui penilaian secara keseluruhan ini, menurutnya akan tercipta pemerataan pendidikan.

“Kalau sekarang dengan UN, kita memiliki dua warga negara, yang berkualitas yang dinyatakan lulus, dan yang tidak lulus. Ini kan tidak boleh,” katanya.

Pihaknya berharap pemerintah tidak memberlakukan moratorium UN sekarang.

“Ini kan perlu persiapan. Dan kalau sekarang sudah mau masuk semester genap. Jadi bereskan dulu saja ini, moratoriumnya tahun 2018,” pungkasnya.(fokusjabar)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget