Menggugat Peran Negara dalam Ketahanan Keluarga



Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) memandang Pemerintah telah melakukan serentetan kedzaliman kepada masyarakat dalam pelayanan publik dan jaminan kebutuhan dasar. Begitu pun dalam hal ketahanan keluarga. Pemerintah dinilai telah gagal mewujudkan ketahanan keluarga.

Demikian yang disampaikan oleh Nurul Hidayani, S.P. (Koordinator Lajnah Fa'aliyah MHTI Jawa Barat) dalam Konferensi Pers (Konpers) "Menggugat Peran Negara dalam Ketahanan Keluarga" yang diselenggarakan oleh Muslimah HTI Jawa Barat pada hari Kamis (15/12) di Kantor DPP HTI Jabar, Jalan Jakarta 41, Bandung. Dalam Konpers yang dihadiri para tokoh, mubaligah, dan jurnalis ini,  Nurul Hidayani menyampaikan bahwa pemerintah telah mengorbankan hak jutaan rakyat. Di bidang kesehatan ada program JKN dan BPJS yang sebenarnya merupakan bagian dari kapitalisasi kesehatan. Adapun di bidang pendidikan ada program MBS, BLU, PTN BH dan World Class University (WCU) dimana target universitas adalah menjadikan lulusannya sebagai mesin penggerak industrialisasi. Hal serupa pun terjadi di bidang pangan, perumahan, keamanan, dan layanan transportasi.

Di ranah keluarga, Pemerintah lemah dalam membentengi keluarga dan tidak mampu melindungi masyarakat dari berbagai tekanan asing. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, pemerintah tidak mandiri merespon tekanan lembaga internasional. Kedua, banyaknya ratifikasi atas konvensi global terkait perempuan, keluarga dan generasi tanpa menimbang pertentangannya dengan syariat Islam. Hal ini menjadikan keluarga Muslim semakin jauh dari syariat Islam. Ketiga, peningkatan keterlibatan perempuan di sektor publik menuju konsepsi planet 50:50 yang sangat besar pengaruhnya terhadap rapuhnya ketahanan keluarga. Keempat, adanya kontradiksi pada sikap pemerintah dimana berbagai masalah besar yang seharusnya diselesaikan oleh negara justru diserahkan pada keluarga.

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia juga melihat bahwa berbagai pemikiran asing yang ada di tengah-tengah masyarakat kini seperti feminisme, liberalisme, maupun program deradikalisasi sudah demikian lama mengurat akar. Serangan berbagai pemikiran asing ini pada akhirnya merusak ketahanan keluarga.  Negara dalam hal ini telah gagal mewujudkan ketahanan keluarga.

Perlu disadari bahwa berbagai permasalahan yang tersebut di atas merupakan masalah sistemik, bukan masalah individu, keluarga atau kelompok."Ini merupakan permasalahan sistemik, sehingga tidak mampu diselesaikan di tingkat individual, keluarga atau komunitas, termasuk gerakan intelektual. Atau dengan memunculkan kesadaran di tingkat individual atau keluarga seperti yang diaruskan oleh pemerintah," ujar Nurul. Karenanya, perlu ada solusi paripurna yang bersifat sistematik pula untuk menuntaskan masalah sistemik ini, yaitu dengan penerapan sistem Islam oleh institusi negara Khilafah. 

Sebagai informasi, acara Konpers ini diselenggarakan serentak di 14 kota se-Indonesia dan disampaikan juga di dalamnya kaleidoskop Muslimah HTI 2016. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Muslimah HTI merupakan wujud kepedulian Muslimah HTI untuk menyelesaikan permasalahan negeri ini. Muslimah HTI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mewujudkan dan menegakkan Khilafah yang akan menjadi soko guru ketahanan keluarga.[]
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget