Aturan Pelaksanaan Program Perumahan Dan Permukiman Direvisi


BDG.NEWS, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) mengusulkan agar aturan pelaksanaan program perumahan dan permukiman direvisi. Hal itu penting untuk segera dilakukan karena terjadi tumpang tindih aturan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Pada acara diskusi dalam rangka kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang salah satunya membahas masalah Pekerjaan Umum (PU), Kepala Diskimrum Jawa Barat Bambang Rianto menjelaskan, salah satu aturan yang tumpang tindih tersebut yaitu antara Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bambang menuturkan, tumpang tindihnya aturan tersebut mengakibatkan pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) terganjal.

”Ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah. Terkait Rutilahu di UU Nomor 23/2014 kewenangan untuk rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) menjadi kewenangan pusat,” tutur Bambang dalam pertemuan yang digelar di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Jumat 9 Desember 2016 itu.

“Dengan situasi itu, program Rutilahu jadi terganjal, kemudian program sejuta rumah yang dicanangkan juga akan terganjal karena lebih banyak program sejuta rumah itu untuk MBR. Hal itu mungkin perlu diperbaiki, perlu ditinjau ulang karena bertabrakan,” kata Bambang di hadapan Wakil Ketua Komite II DPD Anna Latuconsina.

Selain itu, hal lainnya yang dibahas adalah penyediaan rumah bagi korban bencana. Hal itu mengacu pada program pembangunan rumah MBR yang hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Provinsi tidak diberikan kewenangan menanganinya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang juga hadir dalam diskusi itu mengungkapkan, revisi UU tersebut perlu dilakukan. Menurut Wagub, harus ada sinkronisasi antara UU Nomor 1 Tahun 2011 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait perumahan. Aturan tersebut harus jelas agar aparat pemerintah di daerah bisa melaksanakan program pembangunan dengan baik sehingga tidak ada kebimbangan serta rasa takut akan sanksi yang bisa menjeratnya.

”Kami minta agar lebih sinkron seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan antara pusat dan daerah itu tumpang tindih, kontradiktif di undang-undang tadi,” ujar Wagub.

Sementara itu, Anna Latuconsina memberikan apresiasi atas usulan yang diberikan Pemprov Jawa Barat. Anna mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dengan tujuan untuk berdialog mengenai sejauh mana implementasi atau pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengawasan Permukiman dan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jalan di Provinsi Jawa Barat.

Anna mengatakan, DPD, melalui Komite II, telah mencatat dengan baik segala hal atau usulan dari Pemprov Jawa Barat sebagai aspirasi yang selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Berdasakan data BPS 2016, backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan) di Jawa Barat mencapai 2.479.753 unit. Selain itu, tidak meratanya konsentrasi penduduk menyebabkan pembangunan kawasan tidak seimbang, serta rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, berdampak pada kawasan kumuh di Jawa Barat, yang menurut kewenangan provinsi luasnya mencapai 414.319 Hektar atau sebanyak 34 kawasan. Demikian juga dengan rumah tidak layak huni, yang jumlahnya pada tahun 2015 mencapai 284.784 unit.(PR)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget