Kasus Ahok Tak Cepat Selesai, Publik Bisa Distrust ke Jokowi







BDG.NEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa kehilangan pengakuan publik (delegitimasi) bila kasus dugaan penistaan agama ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat dan adil.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago saat menghadiri acara diskusi rutin redaksi Okezone(Redbons), Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).
"Ini kan bukan persoalan biasa, ini persoalan yang sangat kompleks. Kalau sudah masuk wilayah ini, Ahok sudah masuk ke wilayah maha sensitif," ucap Pangi.
Menurutnya, Jokowi telah menghambur-hamburkan energinya untuk mengurusi persoalan ini saja, sementara masih ada persoalan lainnya yang melanda Republik ini.
"Bagaimana mungkin Presiden bisa seperti ini? energi Presiden luar biasa, cost politik (untuk melakukan pertemuan dengan parpol, ulama, ormas, dan militer) cukup besar. Habis energinya menyelesaikan silang sengkarut ini," ungkapnya.
"Ini cabai mahal, banjir, kenapa Presiden terlalu masuk ke wilayah ini? Ini bisa delegitimasi, distrust," tambahnya.
Sekadar diketahui, saat ini tengah berlangsung gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Mabes Polri. Proses hukum yang tengah berlangsung itu dilaksanakan secara tertutup.
Sementara itu, lima pelapor yang diperbolehkan masuk yakni Habib Novel, Syamsul Hila, Hj Irena Handono, Habib Muchsin, dan Pedri Kasman.
Sementara itu, terlapor Ahok berhalangan hadir karena ada agenda sosialisasi sebagai calon gubernur petahana DKI Jakarta di rumah Lembang.
Alhasil Ahok hanya diwakili oleh kuasa hukumnya Sirra Prayuna. Untuk ahli sendiri ada lima dari Polri, enam dari terlapor, dan enam dari pelapor.
Hasil gelar perkara tersebut akan segera diumumkan tidak lebih dari dua hari. (news.okezone)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget