Demi Kepentingan Kapitalis, Utang Luar Negeri Indonesia Terus Bertambah



Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol: VII November 2016,  Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan III 2016 tercatat sebesar USD325,3 miliar atau tumbuh 7,8% (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN jangka panjang tumbuh 8,7% (yoy), sementara ULN jangka pendek tumbuh 1,8% (yoy). Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.

Utang Luar Negeri Indonesia untuk  Pembangunan Infrastukrur
Pemerintah beranggapan bertambahnya Utang Luar Negeri untuk pembangunan infrastruktur, sebagaimana pernyataan Ekonom Kenta Institute Eric Sugandi bahwa, ULN sektor publik dari pemerintah berpotensi meningkat karena ada kebutuhan pembangunan infrastruktur. ’’Utang pemerintah mungkin bisa naik karena pinjaman jangka panjang untuk proyek-proyek pembangunan. (indopos.co.id, 21/11/2016).

Pemerintah pun kian kencang menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan sarana pariwisata melalui pinjaman utang. Sebagaimana pembangunan tiga kawasan pariwisata prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pemerintah menggunakan dana US$300 juta atau setara Rp3,9 triliun dari utang Bank Dunia.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Mathari Ichwan mengatakan, dana pinjaman tersebut untuk pengembangan infrastruktur di tiga destinasi tersebut.

Bank Dunia sudah bisa mengucurkan pinjaman US$200 juta. Sedangkan sisanya, US$100 juta akan segera menyusul kemudian. "Dana US$6 juta akan langsung digunakan untuk menyusun rencana induk di tiga kawasan tersebut," kata Rido. (Katadata.co.id, 28/10/2016).

Demi Kepentingan Kapitalis
Menurut Pengamat Ekonomi Arim Nasim semakin bertambah utang luar negeri berarti menambah beban APBN. “Bertambahnya utang berarti bertambahnya beban APBN untuk membayar utang baik pokok maupun bunganya,” ujar Arim.
Seperti lingkaran setan, beber Arim, salah satu penyebab utang naik adalah untuk menutupi defisit APBN baik yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam APBN ataupun disebabkan kegagalan pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak sehingga defisit semakin tinggi dan ditutupi dengan penambahan utang.

Meski pemerintah berdalih bertambahnya utang untuk  pembangunan infrastukrur, tapi Arim menilai pembanguna infrastruktur tersebut bukan untuk kepentingan rakyat. “Tapi hanya untuk kepentingan para kapitalis, contoh: kereta api cepat dibangun bukan untuk kepentingan rakyat!” tegasnya.
Maka, jadilah rezim Jokowi seperti rezim-rezim sebelumnya. “Ini menunjukkan bahwa Rezim Jokowi sama dengan rezim sebelumnya, gemar berutang untuk ‘membangun’ ekonomi Indonesia. Jadi rezim Jokowi sama dengan rezim sebelumnya bahkan lebih kapitalis dibandingkan dengan rezim sebelumnya,” pungkas Arim. (hizbut-tahrir.or.id, 24/5/2016).

Utang dalam Pandangan Syariah
Maliki (2009:230) mengatakan bahwa “Terkait dengan individu-individu, hutang hukumnya mubah, adapun tentang berhutangnya negera, maka itu tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara urgen dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan dan kebinasaan.”

Negara boleh berhutang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib diberikan nafkah, seperti kepada orang-orang fakir miskin, ibnu sabil dan jihad, para tentara, dan gaji para pegawai negeri manakala di Baitul Mal tidak terdapat harta dan dikhawatirkan terjadi kerusakan akibat penangguhan pemberiannya, namun jika tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan maka pemberiannya ditangguhkan hingga harta terkumpul di Baitul Mal, baru setelah itu diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu negara juga boleh berhutang ketika terjadi kejadian-kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi atau serangan musuh.

Inilah kejadian-kejadian yang menghendaki negara berhutang jika negara tidak mampu menunaikan kewajibannya. Adapaun terkait kejadian-kejadian selainnya negara tidak boleh berhutang. Misalnya, adanya proyek-proyek infrastruktur seperti pembuatan jalan, pengeboran sumur, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan yang sejenisnya yang termasuk perkara-perkara infrastruktur.

Maka telah jelas bahwa pemerintah salah langkah dalam menjalankan amanahnya mengurus rakyat. Para kapitalis diperlakukan bak raja sedangkan rakyatnya ibarat buruh di rumah sendiri. Sistem kapitalis terbukti gagal memberikan kesejahteraan bagi Indonesia, justru membawa Indonesia ke lembah kemiskinan dan kesengsaraan. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh Indonesia akan sejahtera.
Wallahu’alam

[Irfan]

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget