Sejak Gaji Naik, Banyak Hakim Berselingkuh






Wakil Ketua Komisi Yudisial RI, Sukma Violetta, mengungkapkan mengenai adanya fenomena perilaku hakim semenjak adanya kenaikan gaji berlipat-lipat. Salah satunya prilaku hakim yang menonjol adalah terjadinya perselingkuhan.
"Berdasarkan data hakim yang bermasalah masuk ke Komisi Yudisial, ternyata perselingkuhan mengalami peningkatan dibanding sebelum hakim mendapat remunerasi," ujar Sukma Violetta saat berkunjung ke Redaksi Pikiran Rakyat Bandung, Kamis 13 Oktober 2016. Rombongan Wakil Ketua KY tersebut diterima langsung Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat Rahim Asyik Fajar Awanto.
Menurut Sukma, data yang berhasil diungkapnya, memang hakim terkena kasus korupsi masih nomor satu. Tapi tidak disangka, peringkat dua diduduki oleh hakim yang terlibat perselingkuhan. "Data yang kami terima, dari hakim yang bermasalah itu 22 persen terkena kasus perselingkuhan, sisanya paling besar kasus korupsi," ujarnya.
Jadi menurut Sukma, tidak heran kalau ada berita adanya Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang diduga berselingkuh dengan pria lain di sebuah hotel melati. "Memang kasus ini setelah, gaji hakim naik berlipat-lipat, kasus perselingkuhan naik pula," katanya.
Dari kasus yang didalami KY, kasus perselingkuhan itu karena memang mereka punya uang banyak, sementara bertugas jauh dari keluarga hingga akhirnya melakukan perbuatan menyimpang. Untuk itulah, perlu adanya pengawasan serius terhadap para pengadil tersebut agar kewibawaan hakim tetap terjaga. Sukma menjelaskan, kontrol ketat hakim ini sudah digulirkan dalam Rancangan Undang Undang Jabatan Hakim yang kini dibahas di DPR RI. Dalam RUU itu memang diharapkan adanya pembagan peran antara KY dan MA.
"Banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) dan banyaknya prilaku hakim yang menyimpang sudah saatnya mempunyai manajemen hakim. Nanti hakim dinilainya tidak hanya kerjanya saja tapi integritas juga tidak dilihat. Kualitas putusan, juga proses persidangan. Kalau baik dipromosikan. Jadi nanti ada timnya termasuk KY," ujarnya.
Saat ini di Indonesia ada 7.600 orang hakim, 22.000 pegawai MA, dan mengawasi 800 peradilan di Indonesia.(PR)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget