Membantah Demokrasi Secara Rasional






Demokrasi yang telah menjamur di penjuru dunia dan menggurita hingga tingkat kota telah menempatkannya ke atas konsep pemerintahan yang dianggap ideal. Kesamaan pandangan dan upaya menerima apa yang telah terterapkan dari zaman dulu seolah menjadi legitimasi yang digunakan untuk memperkuat bahwa sistem yang diterapkan adalah ideal atau telah sempurna sejak diterapkannya. Walaupun kita ketahui sendiri sistem pemerintahan beserta seabrek undang-undangnya adalah warisan kolonial yang telah menjajah kita, menyengsarakan kita, terutama masyarakat di tanah sunda.
Namun demikian, tampaknya fakta sejarah ini terus dikaburkan dengan berbagai upaya pembenaran. Baik dari sisi keanekaragaman masyarakat, dari klaim bahwa demokrasi memberikan tempat kepada masyarakatnya untuk beraspirasi, atau dari sisi memberikan kebebasan dalam memenuhi hak-hak individual agar tidak terkekang oleh aturan lainnya yang dianggap tidak demokratis. Hal demikian menjadi satu bentuk kewajaran ketika tidak ditemukan sistem pemerintahan selain demokrasi sebagai upaya untuk membandingkannya. Atau boleh jadi, dikarenakan demokrasi dinisbatkan kepada segenap rakyat dalam upaya mewujudkan pemerintahan sehingga seolah memenuhi kepentingan rakyat. namun benarkah antara teori demokrasi dengan realitas demokrasi memiliki korelasi dalam tatanan pemeerintahan dewasa ini? Inilah yang menimbulkan polemik sehingga banyak kalangan mencoba mencari gagasan aplikatif untuk menerapkan konsepsi demokrasi itu yang sebelumnya bersemayam dalam teori pemikir-pemikir Barat.
Kemunculan gagasan demokrasi kota tak ubahnya menjadi salah satu upaya untuk mengimplementasikan demokrasi yang dimana gagasan utamanya adalah mendaulatkan rakyat artinya rakyat dalam keseluruhan-nya itu mampu memerintah dan memberikan kebijakan atas perbuatan mereka dan benda-benda yang mereka gunakan dari sisi boleh dan tidaknya. Atau dalam pengertian yang lebih mashyur adalah kedaulatan di tangan rakyat yang mengamini fox populi fox dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Demokrasi kota adalah pijakan kaki kesekian kalinya setelah demokrasi disematkan dengan berbagai konsep dan ide lain misalnya cukup di Indonesia penyematan demokrasi terwujud dalam berbagai tipe, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal, Demokrasi Parlementer dan kali ini isu global mengenai Demokrasi Kota menjadi langkah yang tidak bisa dibendung lagi tampaknya. Akan tetapi, sebelum masuk menyoal Demokrasi Kota ini, demi melihat dengan jernih dan tanpa terkotori oleh pandangan lainnya sehingga mengaburkan substansi demokrasi, tampaknya penggeledahan ide demokrasi menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan lagi demi menyelamatkan kita dari pembiasan ide ini.
Demokrasi sebagaimana didefinisikan oleh banyak kalangan merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. artinya, rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, yakni berdaulat. Rakyat dalam teori ini harus memerintah dan merealisasikan kepentingannya secara bulat, yakni segenap rakyat tanpa satu orang pun terlewatkan dalam melibatkan dirinya untuk memerintah. Dari gambaran ini, jelaslah akan ditemukan peta pemulai atas seluruh tatanan yang terjadi dan dibentuk. Tatanan yang diatur oleh pengaturnya dimana mereka adalah rakyat yang ditempatkan berdaulat. Pemulai itulah yang menjadi asas atas keberjalanan sistem pemerintahan ini yakni kehendak manusia. artinya, secara tidak langsung kehendak manusia yang lahir dari segenap manusia (rakyat) dalam satu wilayah yang diwujdukan sebagai negara demokrasi haruslah menjadi pemutus dan penentu atas segala kebijakan yang diterapkan atas rakyat. artinya rakyat menentukan benar dan salah, baik dan buruk bahkan bicara reward dan punishment adalah diserahkan kepada rakyat. dalam konteks ini rakyat merupakan manusia yang berkehendak itu.
Namun demikian, realitas keluasan negara dan teritorialnya ini menihilkan demokrasi dan konsepsi teorinya, bahkan tidak dapat pernah terwujud sedikitpun barang 2 orang rakyat sekalipun yang memerintah dirinya sendiri itu. Dalih bahwa besarnya wilayah sehingga mendefinisikan demokrasi ke dalam dua bagian menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung adalah definisi yang menentang teori aslinya yakni kedaulatan di tangan rakyat yang dimana kehendak definisi ini adalah segenap rakyat. dari sini dapat kita temukan kegagalan demokrasi sejak dilahirkannya maupun upaya merealisasikannya. Berkaitan dengan poin pertama yakni kegagalan demokrasi sejak kelahirannya adalah terbukti bahwa upaya memerintah dengan kehendak dirinya sendiri tidak mungkin dapat terlahir sebagaimana gambaran yang ingin diwujudkan dengan adil dan ideal. Pemisalan ini dapat difahami dari dua orang yang mencoba mengundang-undangkan kehendak mereka dan menerapkannya atas mereka. Jika A dan B ingin mewujudkan undang-undang atas diri mereka, tentulah harus ada kesepakatan terlebih dahulu dan harus menemukan irisan kepentingan untuk mewujudkan undang-undang yang tersepakati sehingga mereka berdua menerimannya. Gambaran ini bukan membuktikan demokrasi akan memberikan keadilan, akan tetapi masing-masing A dan B memiliki kepentingan yang berbeda, fakta-fakta yang dihadapi berbeda pula, kondisi yang dia dapatkan baik sejak lahir maupun masa pertumbuhannya pun berbeda pula, sehingga akan ada dominasi A kepada B atau sebaliknya. Tergantung siapa yang kuat dalam menahkodai pandangan di antara keduanya baik dari sisi materil maupun pemikiran. Alhasil, mereka yang kuat akan berkehendak atas orang yang lain. Realitas ini umum terjadi di era kekinian karena orang-orang saat ini tengah hidup dalam lingkungan yang dibentuk oleh sistem. Dan sistem menghendaki adanya perbudakan itu.
Dalam konteks perbudakan, penjelasannya akan sangat berhubungan dengan poin kedua yakni upaya merealisasikan kedaulatan itu sendiri. Tampaknya upaya merealisasikan kedaulatan itu telah digagalkan oleh pertama, justru yang terlihat kemunculan kedaulatan individual yang ditopang oleh keadaan yang mendukungnya baik dari posisi kedudukan dia di hadapan orang lainnya atau apapun itu yang menjadikan dirinya berdaulat atas orang lain. Namun demikian, dalam kontes perealisasian dalam negara dengan cakupan yang lebih luas justru hal ini semakin memberikan hasil kesimpulan bahwa DEMOKRASI UTOPIS! Mengapa? Upaya meramu kehendak jutaan manusia dalam satu negara adalah tidak mungkin sehingga dari ramuan itu terwujud aturan yang berkesesuaian dengan kehendak masing-masing itu. Logika ini merupakan logika yang aneh dan tidak masuk akal! Demokrasi menjadi konsep yang tidak relevan dengan realitas manusia sekalipun, apalagi untuk zaman di masa depan.
Tapi mengapa lubang besar cacat demokrasi ini tidak pernah diakui? Bahkan kalangan pejabat terus melakukan pembenaran-pembenaran. Tak kurang dari itu, secara teoritis dilakukan tambal sulam dengan mewujudkan apa yang disebut sebagai Parlemen atau anggota dewan yang tergabung dalam DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). fungsi Dewan ini tiada lain diposisikan sebagai wakil rakyat. yang menampung aspirasi rakyat. benarkah dengan abnormalnya demokrasi sejak lahir karena tidak mampu mewujudkan kesepakatan yang mengamini kehendak manusia itu sendiri dapat meuwujudkan keterwakilan di antara mereka tanpa sedikitpun kepentingan dimana tanpa adanya acuan dari yang mewakilkan dan diwakili? Betapa dangkalnya teori ini, justru dengan adanya dewan parlemen ini tidak malah mewakili aspirasi rakyat, namun yang terjadi perampasan kedaulatan rakyat bila dalam konteks ini masih dalam pembahasan teori demokrasi. Namun jika melihat realita demokrasi yang sama sekali sulit memberikan kedaulatan kepada segenap rakyat melainkan segelongan tertentu bahkan individu yang dominan di sinilah parlemen bermain dan menambah atau menopang kerusakan lubang besar demokrasi sehingga kedaulatan itu tampaknya bersemayam pada aktor pejabat yang memiliki sumber daya yang menunjang untuk menguasai mempengaruhi dan mengendalikan kedaulatan itu.
Dalam hal ini pun, kami ingin membuktikan bahwa benar, demokrasi itu memusatkan personal tertentu sebagai titik akhir pemilik kedaulatan. Dimana pemilik inilah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang mengendalikan penetapan aturan atas seluruh rakyat dan memberangus seluruh kehendak rakyat hingga pada akhirnya mewujudkan PERBUDAKAN yang tersistematis! Hal ini terbukti tatkala demokrasi tidak mampu mewujudkan atau mengundang-undangkan kehendak manusia secara adil dan kemunculan individu personal yang dominan sebagai tanda person tersebutlah yang berdaulat, maka pandangan yang mungkin itu dan pasti itu dibiaskan oleh standar mayoritas. Adanya standar mayoritas untuk memastikan akan keputusan yang benar dan salah. Termasuk memandang baik dan buruk berdasarkan suara mayoritas ini. Konsep ini semakin membelalakkan mata akan kerancuan demokrasi, dan ketidak-mampuan mengakomodir segenap rakyat sehingga suara mayoritaslah yang menjadi standar akan suara segenap rakyat. hal itu karena pasti diakui akan adanya penentangan dari kalangan minoritas atas kesepakatan tertentu mengenai penutasan berebagai problem kehidupan. Suara mayoritas ini menjadi pisau yang merobekkan demokrasi, betapa tidak, bayangkan bila terdapat 1 orang ulama dengan 200 pelacur untuk menentukan soal apakah prostitusi boleh atau tidak? Maka tentu dengan standar jumlah mayoritas, pelacur mendapatkan kedudukan mulia, mereka mendapatkan angin segar untuk merealisasikan kedunguan mereka sebagai pelacur! Demokrasi pula atas standar mayoritas ini telah melahirkan pemimpin kafir sebagaimana di DKI terjadi. Sehingga, mau tidak mau, orang-orang bodoh akan terbuka jalannya untuk berjalan kepada tampuk kekuasaan dan memerintah rakyat dengan sewenang-wenangan.
Namun demikian, atas kondisi yang telah terjadi baik dari sisi teori maupun penerapan demokrasi yang mengadakan lembaga DPR ini menjadikan suara mayoritas hakikatnya suara minoritas, mengapa? Karena kedaulatan yang telah berpusat menyempit ke arah kalangan yang dominan ini menggunakan alat suara mayoritas untuk menentukan undang-undang berdasarkan kehendak sebagian kecil mereka dengan alat mayoritas. Artinya menentukan undang-undang berdasarkan suara mayoritas di dalam kancah minoritas anggota dewan mereka itu sendiri. Jika demikian adanya, lengkaplah demokrasi sebagai sistem yang melahirkan perbudakan di antara manusia. adapun dalih Trias Politika yang menjadi konsep meminimalisir hegemoni di antara lembaga kekuasaan adalah alasan yang dungu, faktanya walaupun DPR, eksekutif dan yudikatif berada pada pensejajaran yang sama, namun realitasnya DPR lah yang mampu membuat undang-undang sedangkan lembaga lain tidak. Artinya kedaulatan memusat pada lembaga ini. Dan lagi-lagi siapa yang mampu mengendalikannya dialah pemilik kedaulatan.
Ada dua hal yang menjadi soal mengenai adanya parlemen ini, pertama kemungkinan yang memiliki kedaulatan ini akan keberadaannya siapa dan kedaua adalah mengenai benar tidaknya undang-undang yang dilahirkan sehingga atas dasar apa undang-undang itu muncul. Berkaitan dengan soal pertama: munculnya kedaulatan kepada personal tertentu tidak luput dari penempatan kebolehan atau kebebasan kepada manusia yang mengharuskan manusia hidup mutlak bebas sehingga mengeliminir adanya ukuran-ukuran yang menetapkan manusia berupa qadha maupun qadar. Manusia dianggap sebagai subjek yang mencipta dengan benar dan seolah ma’sum (suci). Akhirnya, konsep kebebasan ini menjadikan kepentingan manusia secara individual sebagai pemicu lahirnya hukum dan di saat yang sama kepentingan manusia berada pada lingkaran persoalan yang beragam. Alhasil, faktalah yang menjadi sumber atas penetapan hukum itu. Jika demikiran adanya, kepentingan manusia berdaulat dan berdasar pada kemanfaatan yang dianggapnya melihat fakta-fakta persoalan yang harus dihadapi. Maka kemanfaatan inilah yang menjadi kemunculan kelompok pemodal yang memiliki modal begitu besar. Inilah kelompok-kelompok kapitalis. Secara tidak langsung, kalangan Kapital inilah yang mengendalikan, menghegemoni dan menjadikan dirinya sebagai tuan atas rakyat dengan ditopang oleh sistem yang membiaskannya namun menjadi tangan-tangan yang menggurita hingga ke dalam dasar pikiran rakyat.
Mengenai benar tidaknya undang-undang tentulah atas dasar kemanfaatan menjadikan kebenaran sebagai pemikiran yang relatif. Alhasil,, kebijakan yang lahir tidak luput dari penambahan masalah yang terus bertubi-tubi. Rakyat seolah menjadi kelinci percobaan dengan kebijakan yang dirasa-rasa tanpa ada sandaran yang benar namun sandaran kemanfaatan yang dimana para pejabat masih berkompromi antara kepentingan dirinya dan mengurusi rakyat. undang-undang ini pun dengan dasar suara mayoritas telah meniadakan filterisasi pemikiran artinya, tidak membedakan mana konsep benar dan mana konsep yang salah namun benar dan salah bergantung pada mayoritas. Maka, celakalah jika kalangan Kafir mendominasi parlemen, celaka pula kalangan komunis memasuki parlemen, sebagaimana hari ini celakanya negeri ini ketika parlemen didominasi oleh penjilat para kapital yang mencari-cari kepuasan materi belaka! Inilah fakta demokrasi yang merusak. Namun, apakah demokrasi diterapkan dalam kota menjadi mungkin merealitakan konsep demokrasi itu? Tentulah telah terjawab sebagaimana penjelasan di atas, termasuk gagasan demokrasi kota pun menjadi demokrasi yang sama rusaknya tidak akan menemukan kemaslahatan apapun.
Dengan memandang secara ideologis, tentulah sumber hukum dari manusia menandakan hegemoni hukum jahiliyyah, hukum yang berangkat dari kesewenang-wenangan manusia. hal ini sebagaimana firman Allah SWT:
”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al Maidah ayat 50)
Kesimpulan kami, demokrasi adalah sistem rusak dan merusak! Dan merupakan sistem kufur! Maka tidak layak diterapkan apalagi diagungkan menjadi primadona dalam mengentaskan problematika kehidupan. Ganti demokrasi dengan sistem islam !

Indra Lesmana- Ketua GEMA Pembebasan Kota Bandung
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget