Logika Pungli Jokowi






Maraknya Pungutan Liar dari dulu sampai hari ini pasti ada di sistem demokrasi, mulai dari tingkat RT RW sampai pejabat negara. Namun, budaya setor ini justru terus diangkat seolah-olah ingin menyelesaikan yang kecil dulu, baru menyelesaikan masalah besar. Pernyataan tersebut, pasti akan menuai banyak kekecewaan semua pihak. Terutama masyarakat, karena semakin hari bertambah kritis alias mikir. Jangankan menyelesaian permasalahan kecil, masalah besar belum terselesaikan hingga saat ini.

Berikut Logika Pungutan Liar (Pungli) ala Jokowi 

Pertama, Jokowi menuturkan, dirinya ikut turun tangan karena bukan persoalan uangnya. Tak hanya di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang nilainya jutaan, namun pungli yang kecil-kecil juga akan tetap diurus. Bukan hanya Rp500 ribu saja, namun pungli yang nilainya Rp10 ribu juga tetap harus diberantas. “Kecil kecil tapi meresahkan, kecil tapi menjengkelkan,” bebernya.

Logika ini keliru, memang betul bahwa pungli yang berjumlah 10 ribu , 500 ribu dan 1 juta sangat meresahkan dan menjengkelkan masyarakat. Namun kasus korupsi BLBI, sumber waras, reklamasi dan kasus besar lainnya yang tidak selesai sampai hari ini pun juga jauh lebih meresahkan dan menjengkelkan masyarakat karena kasus besar tersebut merampok uang rakyat yang ditarik paksa melalui pajak.
Kedua, pernyataan presiden, "Kalau urusan yang gede-gede, yang miliar, yang triliun, itu urusan KPK, iya enggak? Tapi yang urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp 10.000 juga enggak apa-apa," kata Jokowi.
Logika ini pun keliru, jika presiden bisa mengisntruksikan kepada Menko Polhukam Kapolri dan Gubernur untuk memburu dan membrantas pungutan liar. Harusnya KPK pun juga mendapatkan perlakuan sama. Jika hari ini KPK mandul pada urusan kasus sumber waras yg sudah jelas kerugian negaranya, seharusnya presiden memberikan instruksi keras kepada KPK untuk mengungkap kasus ini lebih cepat.
Jadi, klo urusan kecil saja diurus kenapa yang besar tidak? Jusrtu yang kecil-kecil seharusnya sdh selesai dibawah kontrol kekuasaan presiden sedangkan yang kasus gede-gede justru membutuhkan dukungan politik yang setara dengan kekuatan politik tertinggi dinegara ini yakni presiden karena sering kali kasus gede kalah dengan karena tekanan politik yang dilawan oleh lembaga penegak hukum.
Ketiga, kasus pungli bukan hal yang baru diindonesia, kasus pungli ini sudah marak terjadi diberbagai lembaga dan instansi pemerintahan, hal yang aneh jika jokowi baru akan memberikan perhatian besar pada kasus pungli ini, kecuali memang ada kepentingan lain, hal itu bisa diduga-duga masyarakat tidak lain untuk membangun pencitraan atau menutupi kasus-kasus atau isu-isu yang lebih besar.

Imaduddin Al Faruq 
Muslim Analyze Institute
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget