Jika Kalah #KekuatanHukum Solusi Terakhir #KekuatanPolitk #TangkapPenistaAlquran









Jika Kalah #KekuatanHukum. Solusi Terakhir #KekuatanPolitik

  1. Hukum adalah produk politik, hukum akan mengikuti siapa pemilik kekuatan dan kekuasaan politik.
  2. Jika pelaku pelanggar hukum berdekatan dengan pemilik kekuatan dan kekuasaan politik, maka ia akan aman, tak akan tersentuh oleh hukum. Hukum hanya tajam kebawah (rakyat), tumpul keatas (pemilik kekuatan dan kekuasaan politik).
  3. Sebagai contoh hukum produk politik, sebelum lahir UU TAX AMNESTY. Pengemplang pajak adalah kejahatan Pengemplang pajak seharusnya dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Namun, kini dengan adanya UU TAX AMNESTY malah sebaliknya.
  4. Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan ataupun kekuatan politik, yaitu bahwa hukum sedikit atau banyaknya selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya (Daniel S. Lev, 1990 : xii). (Daniel S. Lev (lahir di Youngstown,Ohio, 23Oktober 1933 – meninggal di Seattle, Washington, AS, 29 Juli2006 pada umur 72 tahun adalah salah seorang Indonesianis dan profesor ilmu politik paling terkemuka dengan perhatian khusus pada Indonesia)
  5. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.
  6. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuatan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.
  7. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dpengarhi oleh kekuata-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini,
  8. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan (M.Kusnadi, SH., 2000 : 118).
  9. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu.
  10. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan- kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.
  11. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.
  12. Dalam kasus #PelanggaranHukum #PenistaanAlquran#PenistaanUlama. Rasanya akan sangat sulit mengharapkan melalui #ProsesHukum atau #KekuatanHukum.
  13. hal ini sudah sangat terlihat kasat mata, meski menurut penulis barang bukti sudah lebih dari cukup, yaitu;
  14. #Pertama#KeteranganSaksi adalah alat bukti urutan pertama dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki pengertian dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan:
  15. Mencari saksi dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, sangat lah mudah. Panggil saja para pegawai PNS yang ada didalam video tersebut, yang duduk sejajar dengan gubernur, yang merekam. Kemudian panggil juga masyarakat Kepulauan Seribu yang hadir pada 27 September 2016.
  16. #Kedua#KeteranganAhli; Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”
  17. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan pernyataan sikapnya. Bahkan pernyataan” pakar hukum menegaskan hal itu.
  18. #Ketiga#Surat; Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”. Nilai kekuatan pembuktian surat: Secara formal alat bukti surat sebagaimana pada Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bukti yang sempurna.
  19. Terkait surat, kepolisian bisa mengecek SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) atau Memo Dinas.
  20. #Keempat#Petunjuk; Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
  21. Video yang diunggah dilaman youtube pemerintah provinsi DKI, dapat dijadikan alat bukti petunjuk.
  22. #Kelima #KeteranganTerdakwa. "Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016). http://megapolitan.kompas.com/…/ahok.minta.maaf.kepada.umat….
  23. Pernyataan maaf diatas, menunjukkan bahwa pelaku secara sadar telah melakukannya.
  24. Sudah terkumpul bukti permulaan yang cukup, sehingga status Ahok dapat dinaikkan menjadi tersangka. Untuk itu saya meminta pihak kepolisian bertindak sesuai dengan KUHAP.
  25. #KekuatanPolitik
  26. Jika melalui #ProsesHukum atau #KekuatanHukum sangat sulit menghukum #PenistaAlquran, maka jalan terakhir adalah melalui #KekuatanPolitik
  27. Kaum Muslimin seluruh Indonesia harus protes dengan cara #Damai. Kita tunjukkan bahwa kita sebagai #UmmatYangTerbaik.
  28. Kita protes bukan karena kita arogan, melainkan agar diakherat kita ada hujjah (alasan) dihadapan Allah SWT, bahwa kita telah berusaha. (
  29. Sudah saatnya kaum muslimin meninggalkan sistem Kapitalisme (Demokerasi, sekulerisme, Liberalisme, dll) dan sistem Sosialis Komunis serta sistem-sistem lain buatan manusia.
  30. Jika berharap pada sistem kapitalis, sistem sosialis komunis serta sistem lain buatan manusia tidak ada jaminan kemulian kehomatan kaum muslimin dan islam akan terjaga, justru malah akan terulang lagi.


Walahualambishawab
Chandra Purna Irawan,MH.
CEO Sharia Law Institute
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget