10 Ton Obat Kedaluwarsa Menumpuk Sejak 2012






BDG.NEWS, Majalengka - Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka segera mengajukan proses pemusanahan obat-obat kedaluwarsa seberat kurang lebih 10 ton yang kini menumpuk di gudang Obat Pemerintah Kabupaten Majalengka, untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai penghapusan aset.
Sementara itu DPRD menilai banyaknya obat kedaluwarsa akibat ketdak cermatan dalam mengadaan obat.
Berdasarkan data yang ada kebanyakan obat-obatan yang sudah mengalami masa kedaluwarsa mulai tahun 2012 tersebut diantaranya adalah obat TB paru 1, 2 dan anak, regen yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan darah, oralit, obat herpes serta dekstrometorfan yang pada tahun 2012 lalu ditarik seluruhnya dari peredaran, baik yang ada di Puskesmas, apotik serta stok yang ada di gudang tidak boleh dikeluarkan, serta sejumlah obat sirup dan obat-obatan lainnya baik untuk bayi, anak-anak maupun dewasa.
Khusus dekstrometirfan pelarangan edar obat tersebut hasil kesepakatan antara Bupati Majalengka, pihak Kepolisian, tokoh masyarakat dan sejumlah elemen lainnya yang mengkhawatirkan obat disalah gunakan oleh masyarakat untuk mabuk-mabukan.
“Ketika itu dekstrometorfan banyak disalahgunaan oleh para pemuda dan bahkan ibu rumah tangga, peredarannya dianggap sudah sangat mengkhawatirkan. Hingga akhirnya sejak itu disepakati dekstrometorfan tidak beredar di Majalengka, obat seluruhnya ditarik dari peredaran termasuk hasil pengadaan di tahun tersebut, hingga akhirnya obat menumpuk di gudang,” papar Gandana.
Jumlah obat-obatan yang kini menumpuk diperkirakan sekitar 10 tonan, sebagian diantaranya berasal dari pengembalian Puskesmas yang juga sudah melampaui masa kedaluwarsa. Ada pula yang kemasannya rusak.
Petugas gudang obat mengatakan obat yang sudah tidak dipegunakan tersebut juga termasuk obat yang kemasannya rusak. Obat-obat semacam itu kini diwadahi dengan menggunakan karung. Sedangkan obat lainnya masih utuh terbungkus dus.
“Setelah kami menerima hasil audit dari Inspektorat, kami akan segera minta persetujuan pemusnahan melalui Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, karena obat-obatan tersebut sudah menjadi aset daerah, setelah itu mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati untuk diterbitkan SK penghapusan,” jelas Gandana.
Pemusnahan obat itu sendiri akan dilakukan melalui pihak ke tiga, di Bogor atau bekasi karena di Majalengka tidak ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pemusnahan.
Sementara itu Anggota DPRD Majalengka Ali Imron menyayangkan banyaknya obat yang tidak terpakai hingga habis masa berlakunya. Disisi lain banyak pasien yang kerap tidak mendapatkan pelayanan prima dari pihak dokter atau pasien terpaksa harus membeli obat sendiri karena tidak tersedia di Puskesmas. Kondisi tersebut menunjukan ketidak cermatan melakukan penyediaan obat yang berdampak pada pemborosan anggaran negara.
Ketidak cermatan pengadaan obat ini terbukti dengan banyaknya Puskesmas yang setiap saat membeli obat secara langsung kepada sebuah grosir obat terbesar di Majalengka. Nilai pembelian obat yang dilakukan Puskesmas hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.
“Hampir setiap hari selalu ada kendaraan Puskesmas membeli obat dalam jumlah banyak ke toko obat. Harusnya pengadaan obat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pasien, selain itu pihak PPTK ketika melakukan lelang dan menerima obat dari distributor harus memperhatikan batas kedaluwarsa obat-obatan yang dikirim jangan sampai obat yang masa berlakunya menjelang habis tetap diterima,” ungkap Ali.
Diapun berharap agar para dokter yang ada di Puskesmas atau Rumah Sakit serta dokter rujukan BPJS bersedia mengeluarkan resep obat-obatan yang tersedia di gudang selama obat itu masih ada padanannya, jangan sampai mengeluarkan resep baru sementara obat yang sama masih tersedia.(PR)

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget