“Proyek Dari Global Fund Ini Tidak Dapat Dikontrol Oleh Siapapun ”

EXPERT FORUM HTI BANDUNG BAHAS SKEMA FINANCIAL ENGEENERING

DAKWAH HTI BANDUNG


Bandung Pada Sabtu (12/03), HTI Bandung selenggarakan Expert Forum di Kantor HTI Jabar, Jl. Jakarta No. 41 Bandung dalam rangka mendalami  konsep Public Private Partnership (PPP) bersama Riza Lesmana Wazdi, MBA (Analis & Compliance Assessments JP Morgan, Konsultan untuk Project Financing Skema Non-Resource Loan Proyek-proyek Infrastruktur di Indonesia).

Konsep PPP ini praktiknya mengalihkan pihak yang berutang, yang berutang adalah swasta, bukan lagi negara. Menurutnya, jika negara berutang dan gagal bayar serta dinyatakan bangkrut,  maka negara akan diambil alih oleh pemberi kredit, seperti contoh kasus Yunani.

Adapun mekanisme lama dengan menggunakan tender dianggap tidak efektif dalam proyek pembangunan infrastruktur, dikarenakan ketika mengajukan permohonan dana, ada syarat  untuk menyediakan jumlah uang tertentu dari total proyek. 

Sedangkan PPP tanpa tender, mendapatkan dana yang tidak terbatas dari global fund

Di banyak negara di dunia yang maju, hampir tidak ada yang tidak melibatkan pihak swasta,”

tambahnya.

Dijelaskan pula, global fund dananya tidak terbatas, karena uangnya merupakan uang masa depan yang dipegging terhadap asumsi Gross Domestic Product (GDP) masa depan. Jadi uang ini hakikatnya adalah pinjaman dari masa depan. 

"Menariknya, proyek dari global fund ini tidak dapat dikontrol oleh siapa pun. Karena murni swasta, dan pemerintah hanya sebagai regulatornya. PPP marupakan kerjasama pemerintah-swasta dalam satu proyek dalam waktu tertentu, dimana pada waktu tersebut swasta yang menjadi operator"

Resiko dari mekanisme ini selain hilangnya kontrol pemerintah adalah inflasi karena hitungan uangnya dengan asumsi. Ekses ekonomi lainnya adalah asumsi meleset sehingga operator gagal bayar.


HTI Bandung sendiri memiliki beberapa catatan terkait konsep PPP. Titik kritisnya ada di akad kerjasama investasi pada fasilitas publik (jalan, monorail, LRT, RS, dll) dan lepasnya tanggungjawab pemerintah dalam kurun waktu tertentu. 

Jenis akad tidak jelas dan sumber dana dari pinjaman "dana masa depan" dengan jaminan "GDP masa depan" yang absurd/manipulatif dan sarat dengan permainan skema finansial dari global funding. 

Demikian juga selama jangka waktu itu swasta yang mengoperasikan infrastruktur tersebut, swatsa berfungsi sebagai pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu model PPP adalah pola BOT (build-operate-transfer).


“Ketika yang dibangun adalah fasilitas umum, Islam memiliki pandangan bagaimana pembangunan infrastruktur yang merupakan kepemilikan publik. Kalaupun harus pinjam ada aturannya. 


Jadi hal ini perkara serius, dan semakin mengerdilkan peran pemerintah dalam pelayanan publik.” tandas salah satu pengurus HTI Bandung. []







Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget