Humas HTI Jabar: Solusi Tuntas Palestina Adalah Jihad dan Khilafah

Foto Humas HTI Jabar Lutfi Afandi dalam Aksi Solidaritas HTI Jabar Mengutuk Pembantaian Kaum Muslim Rohingya


HUmas HTI Jabar:
Solusi Tuntas Palestina; JIHAD DAN KHILAFAH

Bdg.News - Menyikapi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang khusus membahas Palestina, berikut kami tampilkan hasil wawancara bersama Humas HTI Jawa Barat, Ust. Luthfi Afandi. Berikut petikan wawancaranya.

Ustadz, Saat ini (6-7 Maret 2016) sedang diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta. Bagaimana pandangan Ustadz tentang KTT LB OKI tersebut?



Kita patut mengapresiasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) ke-5 Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang khusus membahas tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.  Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengusulkan dua dokumen, yakni resolusi yang berisi pernyataan sikap fundamental OKI terhadap Palestina dan deklarasi berupa langkah konkret OKI untuk membantu Palestina. Ini artinya ada kegelisahan dari negara-negara anggota OKI terhadap permasalahan Palestina yang sudah puluhan tahun belum juga menemui solusi menyeluruh. Pertanyaannya adalah, apakah anggota negara OKI memahami akar masalah Palestina dan solusi tuntas akan hal tersebut? Mengingat sudah berkali-kali konferensi semisal tersebut diadakan, tetapi hasilnya nihil.

Lalu, apa sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan Palestina?

Untuk menyelesaikan secara tuntas permasalahan Palestina, maka harus diketahui lebih dahulu akar masalahnya. Jika upaya menyelesaikan masalah Palestina tidak menyentuh akar masalah, walaupun ratusan kali KTT digelar, Palestina akan tetap merana.

Sesungguhnya akar permasalahan Palestina adalah pencaplokan dan penjajahan tanah kaum muslimin oleh Zionis Israel. Kita mengetahui, bahwa permasalahan Palestina bermula ketika Zionis Yahudi eksodus besar-besaran dari berbagai negara ke tanah Palestina dan mendirikan negara Israel. Upaya yang dimotori oleh keluarga Bankir Rothchilds dan pion-nya Theodore Hertzl tersebut didukung penuh oleh Inggris, yang pada 2 November 1917 pemerintah Inggris secara resmi menyetujui pendirian negara Israel melalui Deklarasi Balfour.

Lima tahun setelah itu yakni pada Desember 1922, Liga Bangsa Bangsa (League of Nations) yang menjadi cikal bakal PBB (United Nations), memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Inggris dengan memberikan mandat pengaturan wilayah Palestina. Setelah itu, sedikitnya 1,3 juta kaum yahudi bermigrasi dari seluruh dunia ke tanah Palestina. Sejak saat itu, kaum muslimin di Palestina diusir dan dibunuh tanpa ada pembelaan dari siapapun. Hal tersebut bisa terjadi karena insitusi penjaga umat Islam, yakni Khilafah Islam pada saat itu sudah sangat melemah dan akhirnya runtuh pada 3 Maret 1924.

Sejak lama, muncul gagasan two state solution, alias solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. Bagaimana menurut pandanangan Ustadz?

Gagasan “two state solution” jelas ide ngawur, tidak menyentuh akar masalah dan batil. Ide untuk menjalankan sistem satu tanah untuk dua negara atau two-state solution sebagai jawaban dari konflik Israel-Palestina telah muncul sejak 1974. Ini dipertegas dalam Perjanjian Oslo tahun 1993. Tawaran solusi ini sebenarnya berasal dari resolusi PBB 181 yang ingin membagi Tanah Palestina menjadi dua bagian: satu untuk Palestina dan satu untuk Israel (two state solution). Dengan solusi ini diharapkan Israel dan Palestina menjadi dua negara yang hidup berdampingan secara damai.

Tawaran solusi ini adalah tawaran yang salah kaprah. Solusi tersebut sama saja artinya dengan mengakui keberadaan negara Israel di tanah wakaf milik kaum Muslim. Ibaratnya, ada perampok yang ingin mengambil sebidang tanah; lalu datanglah pihak lain yang mendamaikan dengan memberikan solusi sebidang tanah tersebut di bagi dua, yakni separuh untuk si perampok dan separuhnya untuk si pemilik asli tanah tersebut. Jelas solusi ini tidak mungkin karena batil. Pasalnya, status Tanah Palestina adalah milik kaum Muslim sampai hari kiamat berdasarkan Perjanjian ‘Illiya. Sikap penguasa negeri kaum Muslim yang turut menyetujui usulan solusi dua negara tersebut hakikatnya merupakan sebuah sikap pengkhianatan terhadap kaum Muslim sendiri

Lalu, apa sesungguhnya solusi tuntas untuk permasalahan Palestina?

Maka, jika negara anggota OKI serius ingin menyelesaikan secara tuntas masalah Palestina, maka yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya. Persoalan yang terjadi adalah adanya invasi dan penjajahan oleh Zionis Israel terhadap Palestina. Karena itu metode syar’i untuk menghilangkan segala bentuk invasi dan penjajahan Israel adalah dengan jihad, bukan dengan metode yang lain. Caranya adalah dengan mengirimkan tentara-tentara dari negeri-negeri kaum Muslim untuk melakukan jihad fi sabilillah.

Di sinilah relevansi dan sekaligus pentingnya Khilafah. Khilafah adalah institusi pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Dengan semangat jihad fi sabilillah, negeri-negeri kaum Muslim kemudian mengerahkan tentaranya untuk mengusir entitas Yahudi dari Tanah Palestina. Bersatunya tentara-tentara dari negeri kaum Muslim tersebut akan membuat gentar entitas Zionis Israel yang hanya berpenduduk sekitar 7,7 juta jiwa tersebut. Tanpa Khilafah, umat Islam akan tetap tercerai-berai, tersekat atas nama nation state (negara bangsa). Akibatnya, mereka sulit untuk bersatu-padu mengusir Israel. Selain itu, para penguasa di negeri kaum Muslim saat ini memang enggan mengirimkan tentaranya untuk membantu bangsa Palestina,  kecuali hanya berani mengutuk dan mengecam serta mengirimkan bantuan dana dan obat-obatan saja.


Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget