Humas HTI Jabar: Pemerintah Gagal Urus Transportasi, Rakyat Jadi Korban!


foto: rappler.com

Menyikapi kisruh yang berujung bentrokan antara transportasi online dan regular, wartawan bdg.news mewawancarai Humas HTI Jabar, Ust. Luthfi Afandi, SH, MH

Apa pemicu bentrokan antara penyedia transportasi online dan regular?
Bentrokan dipicu karena pemerintah dianggap tidak adil menyikapi maraknya transportasi online. Di satu sisi, pemerintah “ketat” pengawasannya terhadap transportasi regular plat kuning, seperti  izin operasional, kewajiban membayar pajak, uji kir setiap 6 bulan, ketentuan tentang jumlah maksimal moda transportasi yang beroperasi dan aturan lainnya. Sementara transportasi online seperti dimanjakan dengan tidak memberlakukan aturan yang ketat sebagaimana halnya transportasi regular. Inilah yang memicu konflik antara transportasi online dan regular. Jadi, ini ketidakadilan dan kegagalan pemerintah urus transportasi sehingga akhirnya rakyat yang jadi korban.

Apa penyebab utamanya?
Penyebab utamanya karena negara ini menganut sistem ekonomi liberal-kapitalis yang menyerahkan semua hal kepada swasta bahkan kepada asing, termasuk diantaranya sektor transportasi. Kita tahu bahwa transportasi ini sektor yang sangat strategis, karena berhubungan dengan jutaan rakyat, maka negara tidak boleh berlepas tangan hanya sebagai regulator saja. Menyerahkan sektor transportasi yang strategis ini kepada swasta, pasti akan menimbulkan persaingan bebas yang akan berlaku rumus, yang “kuat” dialah yang menang. Selain itu, logika pihak swasta adalah “profit” alias keuntungan, maka akan sulit menghasilkan transportasi yang murah. Berbeda halnya jika dikelola pemerintah, yang seharusnya berorientasi melayani, bukan mengambil keuntungan.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Pemerintah harus benar-benar serius mengurus sektor transportasi. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur transportasi publik yang aman, nyaman dan tentu murah, sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Masalah kemacetan misalnya, itu terjadi karena transportasi publik yang disediakan pemerintah kurang memadai, tidak aman dan nyaman, sehingga masyarakat berlomba-lomba membeli kendaraan pribadi.

Hal yang sering dikeluhkan pemerintah adalah soal anggaran, bagaimana menyikapinya?
Ketidakmampuan pemerintah menyediakan infrastruktur transportasi  karena sumber pendanaannya sudah dikuasai para kapitalis. Kembali lagi, ini masalah penerapan sistem kapitalisme. Kita tahu, bahwa sebagian besar sektor strategis seperti pertambangan, minyak dan gas sudah dikuasai perusahaan asing sehingga sebagian besar keuntungan dinikmati mereka. Kalaupun dananya masuk ke pemerintah, dengan sistem korup seperti ini, uangnya pun menguap entah kemana.

Jadi solusi totalnya bagaimana?
Pemerintah harus meninggalkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalis inilah yang menjadi biang kerok berbagai masalah di dunia, termasuk masalah transportasi di Indonesia. Solusi totalnya tentu harus kembali kepada Islam, kepada syariah Islam, kepada khilafah Islam. Fakta menunjukkan, Khilafah Islam sangat serius mengurus masalah transportasi.

Sejarah membuktikan, hingga abad 19 Khilafah Utsmaniyah masih konsisten mengembangkan infrastruktur transportasi.  Saat kereta api ditemukan di Jerman, segera ada keputusan Khalifah untuk membangun jalur kereta api dengan tujuan utama memperlancar perjalanan haji.  Tahun 1900 M Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek “Hejaz Railway”.  Jalur kereta ini terbentang dari Istanbul ibu kota Khilafah hingga Mekkah, melewati Damaskus, Jerusalem dan Madinah.  Di Damaskus jalur ini terhubung dengan “Baghdad Railway”, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya.  Proyek ini diumumkan ke seluruh dunia Islam, dan umat berduyun-duyun berwakaf. Itu diantara bukti keberpihakan Khilafah Islam terkait masalah transportasi.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget