HTI Kota Bandung Kritisi Konsep Public Private Partnershipnya Ridwan Kamil

HTI Kota Bandung Kritisi Public Private Partnership


Ridwan Kamil
sumber foto : Kompas

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil (Emil), menginstruksikan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk menyiapkan pembentukan unit kerja Public Private Partnership (PPP/kerjasama pemerintah dengan swasta). Emil menilai hal itu penting karena nilai program PPP sangat besar dengan nilai Rp60 triliun.

Dijelaskannya, PPP di Kota Bandung ini telah dimulai dan difokuskan pada sektor transportasi. Untuk itu, Emil telah memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi, agar ada percepatan lelang 40 kilometer Cable Car dan dilakukan bersama satu tim. Emil diharapkan nanti akan menghasilkan sebuah proses yang lebih cepat demi suksesnya program PPP.

Emil mengaku, pihaknya sudah mendapat sejumlah investor dari beberapa negara untuk mengerjakan proyek di Bandung. Menurutnya, investor sudah banyak dari Spanyol, Singapura, Shanghai, Malaysia dan lokal. Wali Kota Bandung mengatakan, kepastian tersebut diperoleh usai mendapat restu dari Kementrian Keuangan beberapa waktu lalu. 


 
PPP merupakan bentuk perjanjian atau kontrak antara sektor publik dan sektor privat yang terdiri atas beberapa ketentuan, antara lain: sektor privat menjalankan fungsi pemerintah untuk periode tertentu; sektor privat menerima kompensasi atas penyelenggaraan fungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung; sektor privat bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari penyelenggaraan fungsi tersebut. Jadi, dalam PPP terdapat pengurangan/reduksi aktivitas atau kepemilikan pemerintah dalam suatu pelayanan atau industri tertentu dikarenakan sektor privat (swasta) berpartisipasi dalam penyediaan layanan (service delivery).

Diantara bentuk PPP adalah Build Operate Transfer (BOT) dan Build Operate Operation (BOO). BOT dan BOO adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (special purpose company), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 20 sampai 30 tahun. Perbedaan BOT dan BOO adalah jika BOT setelah masa kontrak habis aset akan dikembalikan ke pemerintah dan jika BOO setelah masa kontrak habis tidak dikembalikan ke pemerintah.

Konsep yang dibanggakan oleh Emil itu mendapat kritik dari pengurus HTI Bandung, salah satunya Yuana Ryan Tresna. “Titik kritisnya ada di akad kerjasama. Selama jangka waktu itu swasta yang mengoperasikan infrastruktur tersebut, swatsa berfungsi sebagai pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kang Emil menggunakan pola BOT (build-operate-transfer) atau kang Emil menyebutnya BLT (build-lease-transfer). Ini masalanya,” tegasnya. Menurutnya, persoalannya berikutnya adalah yang dibangun adalah fasilitas umum. “Islam memiliki pandangan bagaimana pembangunan infrastruktur yang merupakan kepemilikan publik, kalaupun harus pinjam ada aturannya, tidak berbunga dan lain sebagainya. Tidak boleh juga ada investasi dan kepemilikan swasta. Kalau bukan fasilitas publik paling pointnya di akad,” tambahnya. Oleh karena itu, harus ada reorientasi pembangunan. “Membangun untuk apa, untuk kepentingan rakyat atau pengusaha? Islam memiliki konsep yang sempurna dalam pembangunan baik aspek paradigma maupun aspek teknis, termasuk bagaimana memosisikan kepemilikan individu-publik-negara dan aturan bagaimana melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Ringkasnya banyak kritik untuk konsep PPP ini,” tegasnya.

Pengurus HTI Bandung lainnya Eri Taufiq mengatakan, “PPP untuk mensiasati anggaran yang terbatas, maka pemerintah manggandeng swasta dalam  penyediaan fasilitas publik dgn waktu dan konpensasi.” Taufiq juga mengatakan bahwa isu sentral dalam  PPP adalah saving anggaran daerah untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang lebih strategis, pembangunan infrastruktur akan mendongkrak percepatan pembangunan ekonomi daerah, dan prospek kota Bandung sebagai kota ekonomi kreatif (wisata budaya, kuliner, hiburan) dapat segera terealisir.


“Secara umum, titik kritisnya adalah pergeseran fungsi pemerintah, semakin sulit dan mahalnya akses layanan publik bagi masyarakat karena diserahkan kepada swasta, tingginya biaya hidup dan biaya produksi karena semua berbayar sehingga produk lokal makin tidak kompetitif, impor barang produk luar akan membanjiri Bandung, sektor riil atau industri akan mati suri, digantikan dengan sektor hiburan. Olehkarena itu, wacana #BandungBarokah jadi  aktual untuk digulirkan,” tandasnya. 

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget