Duh, Masuk Tahun 2016, Indonesia Semakin Terjajah! Ini 8 Tandanya

Pimpinan Kampus STEI Hamfara, Ir. HM. Ismail Yusanto, MM membeberkan delapan bukti yang menunjukkan Indonesia semakin liberal dan semakin terjajah, Rabu (16/12) di Gedong Juang 45, Jakarta Pusat.
PertamaBPJS, bukti negara lepas tanggung jawab. Karena BPJS-SJSN hakekatnya adalahasuransi yang dipaksakan kepada seluruh rakyat. “sistem jaminan sosial semacam ini lahir dari sistem kapitalisme. Dengan mewajibkan seluruh rakyat dalam asuransi itu, negara hendak berlepas tangan dari urusan layanan kesehatan rakyatnya!” tegas Ismail dalam acara Halqah Islam dan Peradaban Edisi Refleksi Akhir Tahun 2015: Indonesia Makin Liberal dan Makin Terjajah.
Keduasemakin tingginya ancaman kekerasan terhadap anak. Menurut Ismail kenyataan tersebut buah dari sistem kehidupan sekularistik itu serta merupakan wabah yang ditularkan oleh peradaban Barat ke negeri-negeri muslim. “Itu mirip potret kehidupan di Barat. Sejak tahun 2000, di AS misalnya, setiap tahun lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan, dan ditinggalkan,” kata Ismail.
Ketiganilai tukar rupiah merosot pada titik terendah sejak krisis 1998. “Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalis yang menjadikan uangsebagai komoditas sehingga mengikuti hukum permintaan dan penawaran,” kata Ismail yang menegaskan uang dalam Islam haruslah berbasis emas dan hanya sebagai alat tukar saja.
Keempatmasuk jeratan rentenir Cina. Pada 16 September 2015, tiga bank milik negara yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI, mendapatkan pinjaman senilai total 3 miliar dolar AS dari China Development Bank (CDB). Masing-masing bank BUMN tersebut, menerima pinjaman sebesar satu miliar dolar AS yang 30 persennya dalam mata uang Renminbi dengan jangka waktu 10 tahun. Tingkat bunga pinjaman tersebut sebesar 3,4 persen untuk mata uang dolar AS dan 6,7 persen untuk mata uangRenminbi.
Tak cukup menjerumuskan ke dalam dosa besar riba, Cina pun mengikat pinjamannya dengan syarat lain yakni adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. “Inilah cengkeraman baru ala Cina, penjajah dari Timur,” beber Ismail.
Kelimadengan meningkatkan pajak dan mengurangi subsidi APBN 2016, pemerintah semakin kapitalis dan memeras rakyat.
Keenamkabut asap adalah bencana yang dibiarkan untuk membela para kapitalis sawit.
Ketujuhpemerintah melanggar UU dan merubah peraturan demi langgengnya penjajahan kapitalisme melalui Freeport di Indonesia.
Kedelapanpepesan kosong Pilkada Serentak.
Dalam acara yang yang dihadiri ratusan peserta tersebut mengundang pula pembicara lainnya yakni mantan Panglima TNI Djoko Santoso; Koordinator Gerakan Indonesia Bangkit (GIB) Adhie M Massardi; Ulama Yahya Abdurrahman, dan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. [] Joko Prasetyo
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget