Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru



bdg.news. Bogor - Pasca pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sejumlah pemerintah di daerah mulai bereaksi. Salah satunya Kota Bogor, Jawa Barat. 

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, pihaknya tengah melakukan kordinasi dengan pimpinan Muspida Kota Bogor untuk mengantisipasi pergerakan organisasi dakwah tersebut.

"Kalau sudah dibubarkan, berarti organisasi itu enggak boleh beraktivitas kembali, termasuk dakwah yang mengatasnamakan lembaga HTI," ujar Bima saat ditemui seusai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua PN Bogor Kelas I B, di Jalan Pengadilan, Kota Bogor, Jumat (21/7), dilansir Rmol Jabar (Jawa Pos Grup).

Meskipun demikian, Bima pun memperbolehkan individu yang tergabung dalam organisasi HTI untuk melakukan dakwah asalkan tidak mengatasnamakan ormas HTI.

"Kalau dakwah yang dilakukan individu itu boleh, asalkan jangan mengatasnamakan lembaga HTI," tegas Bima.

Sikap tegas Bima dalam menanggapi persoalan ini, didasarkan pada dicabutnya status badan hukum organisasi masyarakat HTI yang dilakukan boleh Kementerian Hukum dan HAM dengan alasan telah menyimpang dari paham Pancasila dan NKRI.
source. JawaPos.com



Bdg.news. Banten. Forum Ulama Aswaja (FUA) Banten, Senin (24/7) pagi, mendatangi gedung DPRD Banten di KP3B Palima. Puluhan ulama dari berbagai kabupaten dan kota se-Banten tersebut ingin mendatangi pimpinan atau anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, karena pimpinan dan anggota dewan tidak ada di tempat, mereka di terima Sekretaris Dewan Deni Heryawan di ruang kerjanya.

"Saya terima para kyai, ustadz untuk menyampaikan aspirasi. Ini rumah rakyat. Siapapun harus diterima," ujar Deni memulai diskusi.

Sebelumnya, setibanya di gedung dewan, puluhan ulama berkumpul di ruang lobi. Beberapa di antara mereka mencoba berkoordinasi dengan staf. Sekuriti gedung berupaya menjaga keadaan agar kondusif. Karena kaget dengan kehadiran ulama, sekuriti mencoba menghubungkan ke beberapa pihak.

Deni melanjutkan, para ulama yang datang dari berberapa tempat dipersilahkan menyampaikan aspirasinya, sehingga pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan.

KH Fathoni, ulama asal Citangkil, Kota Cilegon, didaulat menjadi juru bicara. Selain mengurai tentang FUA Banten, KH Fathoni pun menyampaikan keresannya mengenai negara yang selalu kisruh. "Tarif listrik naik. Garam langka. Freeport diperpanjang. Utang numpuk. Ini semua membuat kami resah. Negara kok amburadul begini," tuturnya.

Selain itu, yg jadi titik berat aspirasi FUA Banten, lanjutnya, terbitnya Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Dimana, Perpu tersebut telah merampas hak Ormas Hizbut Tahrir Indonesia untuk melakukan dakwah. HTI dibubarkan.
"Bukan tidak mungkin ormas Islam lainnya juga dibubarkan. Ini bahaya. Islam jadi sasaran pemerintah. Bahaya besar ini," tegasnya.

Diakhir pertemuan, KH Khalwati dari Pontang, Kabupaten Serang menyampaikan pernyataan sikap FUA Banten. Yang isinya adalah menolak Perpu No 2 Tahun 2017 dan agar segera dibatalkan. "Perpu Ormas telah menjadikan Islam dikekang. Pemerintah sewenang-wenang dan represif. Karena itu, FUA Banten meminta segera cabut Perpu Ormas," tandasnya. Kyai kharismatik ini pun menegaskan, bersama puluhan ribu ulama, ustadz, santri se-Banten akan melihat perkembangan tentang Perpu Ormas. Jika tidak ada pencabutan, pihaknya akan terjun ke jalan untuk protes keras. "Mohon perhatikan hal ini," tuturnya. (*)



bdg.news,Yogjakarta - Setelah menelan korban pertama, Hizbut Tahrir Indonesia resmi secara sepihak tanpa proses pengadilan dan tanpa surat peringatan dibubarkan pemerintah. Pembubaran ini langsung diumumkan melalui keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Pembubaran secara sepihak ini tidak lantas membuat kegiatan dakwahnya terhenti, Gubernur DIY,  Sri Sultan HB X, menegaskan akan menjalankan perintah sesuai dengan perintah pemerintah. Namun dia mengaku tidak akan melarang kegiatan dakwah ormas HTI.

"Itu (pembubaran HTI) urusan pemerintah pusat. Kalau pusat melangkah ya kita laksanakan kewajiban sebagai pemerintah daerah," kata Sultan di Bangsal Kepatihan, Kamis (20/7). "Ya enggak ada toh (pelarangan kegiatan). Hanya membubarkan organisasinya saja," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, netizen ramai mendukung pernyataan Gubernur DIY.
"Moga yogya selalu dlm lindungan Allah n pemimpinnya dimuliakan penghuninya damai sllu dlm prtlongan Allah. Amin kicau akun izal_ardi

Begitupun dengan akun kang_osman menuturkan Barokallah...panjang umur sultan .. semoga Allah merahmati anda. Dengan berada dalam garis yang di ridhai .. tidak memusuhi-Nya.

"Jogja memang istimewa,istimewa kota nya istimewa orang nya" tulis koko_ekslusif

Akun salmafio menuliskan terbaeq pak (emot tanda jempol)

Batal bubar

Sementara itu, wakil ketua DPR Fadli Zon menilai menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) batal berlaku jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dibatalkan parlemen.

"Seharusnya begitu (HTI bisa kembali) karena konsideran pencabutan dari badan hukum berdasarkan Perppu," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7).

Selain itu, menurut Fadli, dengan dibatalkannya Perppu, maka perlu ada aturan atau Undang-undang baru sebagai penggantinya, agar UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas kembali berlaku.

Atas dasar itu maka tak ada dasar hukum bagi pembubaran HTI. Terlebih, proses pengajuan badan hukum oleh HTI ditempuh melalui jalur konstitusional dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Sebuah organisasi ketika ajukan satu proses untuk mendapatkan badan hukum, pasti melalui proses seleksi, pengecekan. Saya kira organisasi seperti HTI pasti sudah menempuh jalan itu," kata dia.

Dengan asumsi tersebut, Fadli menilai pencabutan badan hukum atau pembubaran HTI merupakan abuse of power atau tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah.

Fadli pun khawatir pembubaran HTI dapat merembet ke ormas lain dengan hanya berdasarkan subjektifitas pemerintah tanpa menempuh proses hukum terlebih dulu. (Adi)


Oleh : Tatang Hidayat *)

Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Negeri ini memiliki tambang emas terbaik di dunia, tambang batu bara terbesar di dunia, cadangan gas alam yang melimpah, hutan hujan tropis terbesar di dunia, kekayaan bawah laut yang melimpah luas, kesuburan tanah terbesar di dunia, dan memiliki beberapa kekayaan fauna atau binatang (ilmugeografi.com, 20/6/2016). Tetapi dengan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki negeri ini, tidak membuat masyarakatnya hidup sejahtera.

Bagaimana tidak, hari-hari yang dilalui, bertambah pula tangisan di bumi pertiwi. Negeri ini semakin terjajah. Berbagai  permasalahan lengkap sudah mewarnai bumi pertiwi. Kehidupan di negeri ini sedang mengalami krisis multidimensional, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan dan hukum. Sehingga mengakibatkan kemiskinan, bertambahnya pengangguran, tindak kriminal, kezaliman, kebodohan, kemorosotan moral, instabilitas moneter, penguasaan sumber daya alam negeri ini oleh kekuatan asing dan aseng melalui kaki tangannya para komprador, maraknya korupsi di seluruh sendi di seantero negeri, kerusakan lingkungan dan meningkatnya penyakit sosial hingga prustasi sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di negeri ini.

Begitu banyak solusi yang ditawarkan oleh berbagai kalangan untuk memperbaiki problematika yang ada di negeri ini, salah satunya solusi yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian di negeri ini. HTI sebagai kelompok dakwah yang menawarkan Islam sebagai solusi atas semua problematika kehidupan di Indonesia diduga merupakan ormas yang anti Pancasila, meskipun sampai saat ini tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan di pengadilan.

Sebenarnya saya masih heran, mengapa HTI dituduh bertentangan dengan Pancasila? Karena, dari berbagai sumber yang saya dapatkan, justru aktivitas HTI paling lantang dalam menolak segala bentuk penjajahan dan kedzaliman yang menyebabkan penderitaan rakyat yang jelas-jelas penjajahan dan tindakan kedzaliman tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Apakah aktivitas HTI yang bertentangan dengan Pancasila seperti HTI menolak Papua lepas dari Indonesia (antarajatim.com, 16/12/2011), HTI menolak kenaikan harga BBM (tempo.co, 12/11/2014), HTI menolak kenaikan tarif dasar listrik (liputan6.com, 25/06/2010), HTI menolak asing kelola sumber daya alam Indonesia (poskotanews.com, 23/12/2015), HTI menolak LGBT (merdeka.com, 21/02/2016), HTI menolak liberalisasi migas (detik.com, 22/01/2012), solidaritas HTI terhadap muslim di Palestina, Suriah, Rohingya dll (detik.com, 01/03/2013), HTI menolak Komunis (hizbut-tahrir.or.id, 18/05/2016), HTI tolak negara penjajah Amerika (detik.com, 04/10/2013), HTI menolak pemerintah lepas tangan soal kesehatan (tribunnews.com, 21/11/2012), HTI serukan umat tentang persatuan (hizbut-tahrir.or.id, 19/08/2014), HTI menolak perdagangan bebas yang merugikan rakyat (hizbut-tahrir.or.id, 12/01/2010) dan masih banyak aktivitas lain yang dilakukan HTI dalam dakwah selama ini.

Jika HTI yang paling lantang menolak segala bentuk penjajahan di negeri ini disebut sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila, lantas seperti apakah sikap yang bisa disebut mengamalkan Pancasila? Atau siapakah orang yang paling Pancasilais? Apakah aktivitas pemerintah yang paling Pancasilais? Inikah aktivitas pemerintah yang sangat Pancasilais seperti pemerintah menaikan harga tarif dasar listrik (republika.co.id, 15/07/2017), pemerintah terus menerus membiarkan Freeport merampok emas Papua (sindonews.com, 16/10/2015), pemerintah yang menaikan harga BBM (tribunnews, 05/01/2017), melindungi LGBT (bbc.com, 19/10/2016), pemerintah terus berhutang riba sehingga hutang Indonesia diatas 4000 T (poskotanews.com, 21/07/2016), pemerintah menaikan harga pajak (eramuslim.com, 04/03/2016), dan pemerintah melunak kepada komunis (cnnindonesia.com, 12/05/2016).

Pemerintah ingin membubarkan HTI karena pemerintah menganggap Khilafah sebagai solusi yang selalu ditawarkan HTI untuk kebaikan negeri ini, sangat berbahaya dan akan mengganggu persatuan Indonesia. Alasan tersebut jelas mengada-ngada dan belum terbukti sampai saat ini, bahkan alasan tersebut jelas merupakan asumsi-asumsi yang jauh dari kenyataan. Karena, yang merusak dan menjajah negeri selama ini adalah bukan orang Islam maupun ajaran Islam. Tetapi asing dan aseng yang telah mengganggu persatuan dan merampok sumber daya alam di negeri ini melalui kaki tangannya para komprador.

Di sisi lain, Khilafah bukan ajaran HTI tetapi Khilafah adalah ajaran Islam. HTI akan ke-GR-an jika dikatakan Khilafah sebagai ajaran HTI, karena para ulama terdahulu telah membahas dalam berbagai kitabnya bahwa Khilafah adalah bagian dari Politik Islam. Kita bisa merujuk kepada buku Fiqh Islam karya ulama nusantara yakni H. Sulaiman Rasjid yang telah masyhur dikalangan sarjana muslim, di dalam buku tersebut dijelaskan bab Al-Khilafah yakni Khilafah adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam. Khilafah sebagai ajaran Islam pernah diajarkan dalam kurikulum Madrasarh Aliyah tahun 1994, begitupun sejarah Kekhilafahan Khulafaur Rasyidin diajarkan di pesantren-pesantren tradisional yang tercantum dalam kitab Khulasoh Nurul Yaqin.

Jika pemerintah membubarkan HTI yang dianggap karena ajaran Khilafah mengancam persatuan Indonesia, maka sungguh saya merasa sangat kecewa dan tersinggung. Karena, saya selaku mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu dalam bidang Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya ada mata kuliah Fiqh Siyasah (Politik Islam), begitupun mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Sejarah Pendidikan Islam dan tentunya menjelaskan tentang kekhilafahan mulai zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayah, Bani Abbasiyah hingga Bani Utsmaniyyah. Jika pemerintah mengkriminalkan Khilafah sebagai ajaran Islam, otomatis orang yang menyampaikan tentang Khilafah akan dikriminalkan juga. Oleh karena itu, bagi para dosen patut berhati-hati ketika menyampaikan berkaitan dengan Khilafah.

Sebenarnya, Khilafah bukan ajaran HTI, tetapi Khilafah adalah ajaran Islam. Jika pemerintah mengkriminalkan ajaran Khilafah, maka jelas pemerintah telah mengkriminalisasi ajaran Islam, dan itu akan menimbulkan efek yang kurang baik khusunya dalam bidang pendidikan agama yang didalamnya menjelaskan Syariah Islam. Khilafah merupakan bagian dari ajaran Islam yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqh. Jika Syariah ditolak, apakah pemerintah berani menutup Fakultas-Fakultas Syariah yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ?

Setelah melihat aktivitas HTI yang paling lantang dalam menolak segala bentuk penjajahan asing dan aseng yang berkerja sama dengan para komprador sebagai pengkhianat bangsa yang menjual berbagai macam aset negara, sikap penguasa yang semakin menyengsarakan rakyat, yang merusak, mengancam dan memecah belah NKRI yang jelas-jelas sikap tersebut anti-Pancasila. Maka HTI memang pantas dibubarkan karena mengancam kepentingan berbagai asing dan aseng berikut para komprador yang telah menjajah negeri ini dengan jajahan gaya baru yakni melalui neo imperialisme dan neo liberalisme.

Di sisi lain, dibalik wacana pembubaran HTI dan ormas Islam lainnya, terindikasi ada pihak lain yang berada di belakang pemerintah, yakni orang-orang yang menganut paham liberal yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Jadi ketidaksukaan mereka terhadap Islam karena memang berbeda ideologi, yang anehnya mengapa ide Islam yang akan memberikan solusi di negeri ini dijegal, tetapi kenapa ide-ide sekulerisme, pluralisme dan liberalisme yang telah merusak negeri ini bahkan paham tersebut  sudah difatwakan haram oleh MUI mengapa dibiarkan. Wallahu ‘allam bi ash-shawab.

*) Ketua Badan Eksekutif, Korda Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Kota Bandung
  

#perppu pembubaran ormas #pembubaran hti#khilafah


Oleh: Mashari A. Hamzah

Dalam tulisan ini, saya sedang tidak ingin membahas tentang pembubaran HTI secara sepihak oleh penguasa otoriter boneka asing. Biarlah waktu yang menjawab, apakah dibubarkannya HTI akan membuat perjuangan tegaknya Khilafah mati atau justru lebih banyak lagi bermunculan umat Islam yang menggantikan HTI untuk melanjutkan perjuangan demi teganya Syari'ah dan Khilafah.

Biarkan pula waktu yang menjawab bagaimana masa depan #RezimRepresifAntiIslam nantinya. Apakah akan semakin jumawa dengan kekuasaan otoriternya, ataukah Allah akan hancur leburkan kekuasaan mereka sebagaimana Allah hancurkan orang-orang dzolim terdahulu yang menghalang-halangi dakwah.

Dalam tulisan ini saya ingin mengatakan bahwa HTI telah mengajarkan kepada kita semua tentang arti perjuangan yang sesungguhnya. Lewat aktivitas-aktivitas HTI yang selalu dengan ciri khasnya yang elegan, smart, damai dan cantik serta ide-idenya yang cemerlang kita jadi punya rule model, HTI inilah model pejuang yang excellent.

HTI mengajarkan tentang metode perjuangan yang patut ditiru oleh semua ormas dan siapa saja yang ingin berjuang bagi kebaikan negeri ini.

HTI mengajarkan bahwa dalam berjuang harus memiliki visi dan misi serta metode perjuangan yang benar, yang dalam bahasa HTI disebut dengan fikrah dan thariqah. Jika kita amati, HTI begitu konsisten dengan dakwahnya yang selalu mengajak umat Islam untuk menegakkan Syari'ah dan Khilafah yang merupakan bagian dari visi dan misinya untuk melanjutkan kehidupan Islam. HTI sadar bahwa satu-satunya cara umat Islam bisa kembali berjaya dalam kancah perpolitikan dunia adalah dengan kembali menerapkan syari'at Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Begitu pula kita bisa melihat HTI begitu istiqomah dengan metode perjuangannya untuk melakukan dakwah pemikiran, diskusi intelektual dan dilakukan dengan cara-cara damai. Tak pernah kita lihat HTI melakukan kekerasan fisik. Bahkan ketika Tito 'keceplosan' sengaja membenturkan HTI dengan ormas lain ketika acara Mashiroh Panji Rasulullah (MaPaRa) beberapa waktu lalu, bahkan sampai ada yang mendapat kekerasan fisik, HTI tetap sabar dan tidak terprovokasi untuk membalas dengan kekerasan. Sebab, HTI selalu konsisten dengan metode dakwahnya.

Selain itu, HTI juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan sesaat, seperti yang kita saksikan banyak parpol yang dengan mudahnya berkoalisi, lalu jadi oposisi, lalu berkoalisi dan beroposisi lagi berdasarkan kepentingan partai. Semangat mendemo kenaikan BBM dan TDL selagi belum berkuasa, tapi menjadi yang paling semangat menaikkan ketika berkuasa. Kenapa semua itu terjadi? Kepentingan. Bagi HTI, perjuangan harus dilandasi dengan dorongan keimanan dan semata-mata mencari ridho Allah SWT. Para anggotanya berjuang dengan ikhlas, tidak dibayar, bahkan rela berinfaq demi perjuangannya. Ini yang membuat HTI mampu bersuara lantang menyampaikan kebenaran, sebab tidak terikat dengan kepentingan apapun.

HTI juga mengajarkan kita untuk tetap santun dalam menyampaikan pendapat. Dalam setiap forum, di acara ILC kemarin misalnya, kita bisa menyaksikan karakter anggota HTI yang santun dan cerdas. Nampaknya HTI benar-benar mampu mengamalkan dakwah sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl: 125 ini, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Sungguh, karakter bawaan HTI jauh dari kata-kata kasar, melotot, tunjuk-tunjuk apalagi marah-marah. Duh, makin cinta dengan HTI.

Masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari HTI dan para anggotanya. Sungguh sayang bila HTI menjadi korban kesewenang-wenangan penguasa hanya untuk melapiaskan syahwat segelintir kapitalis yang merasa terganggu dengan keberadaan HTI. Kita berdo'a semoga Allah memberikan kebaikan untuk negeri ini dan menegakkan Syari'ah dan Khilafah, meski tanpa kehadiran HTI. Aamiin ya Rabbal 'alamiin..

#SaveHTI
#SuratCintaUntukHTI
#LoveUHti
#WeAreHTI
#HTIDiHati
#HTIPejuangIslam
#Thanks4HTI



bdg.news- Jakarta, Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia lewat surat keputusan mentri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.,01.08.2017 Tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU.00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian perkumpulan HTI.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto kepada awak media dikantornya Crown Palace, Jalan Prof. Soepomo Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017) menyatakan pembubaran HTI oleh pemerintah adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata.
"Mencabut badan hukum HTI adalah bentuk kesewenang-wenangan dan kedzoliman secara nyata" menurutnya, HTI selama ini tidak pernah mendapat surat teguran maupun sanksi dari pemerintah atas kegiatan yang selama ini dijalankan.
"Sampai detik ini, kami belum menerima surat peringatan dari pemerintah, jadi kami tidak tahu apa kesalahan kami" tegas Ismail
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kepada pihak yang tidak setuju dengan Perppu Ormas, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum
"Kita negara hukum. Kita beri ruang kepada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,"tegasnya usai peresmian Akademi Bela Negara (ABN) oleh Partai Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, minggu (16/7/2017).
Namun, pernyataan Presiden RI ke 7 ini tampaknya tidak digubris pemerintah, terutama oleh mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan langsung mengeluarkan surat keputusan Pembubaran.
Hizbut Tahrir tidak pernah diberi kesempatan melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya lewat jalur hukum.
"Dalam kasus ini, pemerintah telah menghilangkan proses peradilan, dimana ormas tidak bisa melakukan klarifikasi atau pembelaan diri". Ismail juga menambahkan, pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan, yaitu dengan penerbitan Perppu Ormas no. 2 tahun 2017 dan mencabut badan hukum tanpa surat peringatan.
"Dengan mencabutnya badan hukum dan tidak memberikan surat peringatan kepada kami (Hizbut Tahrir.red) maka pemerintah telah melakukan double kesewenang-wenangan atau double kedzaliman" tutupnya. (Adi)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget