Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru


Bdg.News. Bandung. Kebakaran melanda mebel rotan milik ibu Desi bertempat di jalan Soekarno Hatta No 69 RW 01 Kel. Manjahlega Kec. Rancasari Kota Bandung sebelah rumah makan Ampera, Selasa (17/1/2017) pukul 13:12 WIB, beruntung tidak ditemukan korban meninggal dunia, namun sampai saat ini kerugian secara materil masih belum bisa diperkirakan.
Diperkirakan kebakaran terjadi akibat semburan api kompor yang mengenai botol tiner. Sebagaimana pernyataan Haryono, pegawai mebel rotan sekaligus saksi dalam kejadian tersebut mengungkapkan sesaat sebelum kebakaran terjadi, ia sedang menyalakan kompor kemudian setelah itu, Ali sesama pegawai mebel sedang membuka botol tiner bersebelahan dan tiba tiba langsung menyembur api di dalam botol tiner tersebut kemudian api tersebut merembet cepat ke bahan rotan-rotan serta barang mebel lainnya sehingga api semakin membesar kemudian membakar merembet ke samping dan ke belakang hingga ke rumah makam Ampera.
Diketahui Ali mengalami luka bakar di bagian kaki dan tangan sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit (RS)  al Islam dan hingga berita ini dimuat, api masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini Kepolisian setempat telah melakukan pengamanan korban luka dan penyelidikan atas peristiwa kebakaran tersebut. [Irfan]

   



BDG.NEWS, Jakarta - Salah satu Jaksa Penuntut Umum kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa janggal dengan Laporan Polisi yang dibuat anggota Polresta Bogor Briptu Ahmad Hamdani setelah.

Dalam mengetik laporan saksi pelapor bernama Willyuddin Dhani, Ahmad mengetik kasus Ahok terjadi pada 6 September 2016, padahal Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016.

"Apakah saudara tahu kejadian yang diduga menistakan agama itu?" tanya JPU ke Ahmad dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).

Menjawab pertanyaan tersebut, Ahmad mengaku tak tahu. Namun, dia baru mengetahui kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok setelah ada laporan dari Willyuddin.

Mengetahui LP yang dibuat Ahmad janggal, JPU kembali bertanya. "Biasanya yang dilaporkan itu kejadian yang sudah terjadi atau belum belum?" tanya JPU ke Ahmad.

Selanjutnya, Ahmad menerangkan, biasanya masyarakat yang melaporkan ke polisi berkaitan dengan kasus yang belum terjadi. Tentunya, jawaban Ahmad itu membuat pengunjung sidang keenam Ahok tertawa kecil.

Tak puas dengan pertanyaan Ahmad, JPU kembali menyakan hal serupa. Namun, lagi-lagi lelaki yang mengenakan kemeja berwarna hitam ini mengatakan warga yang melapor ke polisi terkait kasus yang belum terjadi.

"Yang belum terjadi," kata dia. Akhirnya, Ahmad mengoreksi jawabannya. Masyarakat yang melaporkan ke polisi setelah terjadi kasus atau peristiwa.

"Eh, yang sudah terjadi," jawab Ahmad.

Terkahir, JPU bertanya apakah Ahmad mengetahui pelaporan Willyuddin menyangkut nama Basuki Tjahaja Purnama. "Siapa Basuki Tjahaja Purnama?" tanya JPU ke Ahmad.

Setelah berdiam sekitar 20 detik, Ahmad pun menjawab. "Orang Jakarta, alias Ahok," kata dia.

Untuk diketahui, dalam laporan polisi dengan saksi pelapor Willyuddin, tertulis Ahok menistakan agama pada 6 September 2016. Adapun kejadian tersebut ditulis di kediaman Willyuddin, daerah Bogor, Jawa Barat.

Hal itu yang dipermasalahkan Tim Kuasa Hukum Ahok, mengingat laporan tak sesuai dengan fakta yang terjadi. Kejadian sebenarnya terjadi pada 27 September 2016 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.(suara)

Editor : Hadi Rasyidi


Menindaklanjuti tulisan opini sebelumnya, berikut akan saya sajikan solusi Islam atas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana yang ditulis oleh Arini Retnaningsih (Lajnah Tsaqofiyah MHTI) dalam tulisannya yang berjudulDarurat Kekerasan Seksual Pada Anak: Di Mana Tanggung Jawab Negara?”

1.     Dalam masalah ekonomi, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang luas agar para kepala keluarga dapat bekerja dan memberikan nafkah untuk keluarganya. Semua sumberdaya alam strategis adalah milik umat yang dikelola negara. Negara berkewajiban mendistribusikan seluruh hasil kekayaan negara untuk kesejahteraan warganegara, baik untuk mencukupi kebutuhan pokok, kesehatan, maupun pendidikan. Dengan jaminan seperti ini, para ibu tidak perlu bekerja sehingga bisa berkonsentrasi menjalankan tugas utamanya mendidik, memantau dan menjaga anak-anaknya.
2.    Negara tidak membiarkan adanya anak-anak yang terlantar seperti anak-anak jalanan yang rentan menjadi korban pedofilia. Negara punya kekuatan untuk memaksa orang yang wajib mengasuh anak bila mampu. Bila tidak mampu, negara wajib mencarikan pengasuh yang mau bertanggung jawab, atau negara menampung dan mendidik mereka dalam rumah-rumah khusus anak yatim dan anak terlantar.
3.  Negara wajib menjaga suasana taqwa terus hidup di tengah masyarakat. Negara membina warganegara sehingga mereka menjadi manusia yang bertaqwa dan memahami hukum-hukum agama. Pembinaan dilakukan baik di sekolah, di masjid, dan di lingkungan perumahan. Dalam hal ini, negara mencetak para ulama dan menjamin kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkonsentrasi dalam dakwah.
Ketaqwaan individu akan menjadi pilar pertama bagi pelaksanaan hukum-hukum Islam. Individu bertaqwa tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Orangtua juga paham hukum-hukum fiqh terkait dengan anak sehingga bisa mengajarkan anak hukum Islam sedari kecil, seperti menutup aurat, mengenalkan rasa malu, memisahkan kamar tidur anak, dan sebagainya.
Dakwah Islam juga akan mencetak masyarakat yang bertaqwa. Masyarakat bertaqwa bertindak sebagai kontrol sosial untuk mencegah individu melakukan pelanggaran. Jadilah masyarakat sebagai pilar kedua dalam pelaksanaan hukum syara’.
4.    Negara mengatur mekanisme peredaran informasi di tengah masyarakat. Media massa di dalam negeri bebas menyebarkan berita. Tetapi mereka terikat dengan kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi umat, menjaga aqidah dan kemuliaan akhlak serta menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Bila ada yang melanggar ketentuan ini, negara akan menjatuhkan sanksi kepada penanggung jawab media.
Untuk media asing, konten akan dipantau agar tidak memasukkan pemikiran dan hadharah (peradaban) yang bertentangan dengan aqidah dan nilai-nilai Islam. Dengan mekanisme ini, pornografi, budaya kekerasan, homoseksualisme dan sejenisnya dicegah untuk masuk ke dalam negeri.
5.   Negara mengatur kurikulum sekolah yang bertujuan membentuk kepribadian Islam bagi para siswa. Kurikulum ini berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di dalam negara, termasuk sekolah swasta. Sedangkan sekolah asing dilarang keberadaannya di dalam wilayah negara.
6.   Negara membuat aturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan hukum-hukum syara’. Aturan ini bertujuan mengelola naluri seksual pada laki-laki dan perempuan dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaan naluri ini yaitu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Karena itu, pernikahan dipermudah, bahkan negara wajib membantu para pemuda yang ingin menikah namun belum mampu secara materi.
Sebaliknya, kemunculan naluri seksual dalam kehidupan umum dicegah. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menutup aurat, menahan pandangan, menjauhi ikhtilat (interaksi laki-laki dan perempuan) yang diharamkan, dan seterusnya. Dengan metode ini, aurat tidak dipertontonkan dan seks tidak diumbar sembarangan. Terbiasanya orang melihat aurat perempuan dan melakukan seks bebas, akan membuat sebagian orang kehilangan hasrat seksnya dan mereka membutuhkan sesuatu yang lain untuk membangkitkannya. Muncullah kemudian penyimpangan seksual seperti pedofilia, homo dan lesbi. Inilah yang dihindarkan dengan penerapan aturan pergaulan sosial dalam Islam.
7.  Negara menjatuhkan hukuman tegas terhadap para penganiaya dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerkosa dicambuk 100 kali bila belum menikah, dan dirajam bila sudah menikah. Penyodomi dibunuh. Termasuk juga melukai kemaluan anak kecil dengan persetubuhan dikenai denda 1/3 dari 100 ekor unta, atau sekitar 750 juta rupiah, selain hukuman zina (Abdurrahman Al Maliki, 1990, hal 214-238). Dengan hukuman seperti ini, orang-orang yang akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak akan berpikir beribu kali sebelum melakukan tindakan.
8.   Anak-anak yang menjadi korban sodomi akan direhabilitasi dan ditangani secara khusus untuk menghilangkan trauma dan menjauhkan mereka dari kemungkinan menjadi pelaku pedofilia baru nantinya.
9. Negara mencegah masuknya isme dan budaya yang bertentangan dengan Islam atau membahayakan kehidupan masyarakat seperti liberalism, sekulerisme, homoseksualisme dan sejenisnya dari saluran mana pun. Media massa, buku, bahkan orang asing yang masuk sebagai turis atau pedagang dilarang membawa atau meyebarkan hal tersebut. Bila mereka melanggar, dikenakan sanksi berdasarkan hukum Islam.
Penerapan hukum secara utuh ini akan menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak secara tuntas. Anak-anak dapat tumbuh dengan aman, menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon pejuang dan calon generasi terbaik.
Namun, yang mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab seperti di atas, tidak lain hanyalah negara yang menerapkan sistem Islam secara utuh, yaitu Daulah Khilafah Islamiyyah.
Wallahu’alam





Oleh: Irfan wahyudin (Mahasiswa FPEB UPI)
Setiap orang tua menginginkan putra/putrinya tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan tingkat usianya. Namun, apa jadinya jika harapan tersebut sirna karena pihak tak bertanggung jawab telah merenggut massa depan putra/putrinya? Seperti kita ketahui kasus kekerasan seksual terhadap anak makin mencuat akhir-akhir ini. Berbagai portal berita bahkan menyediakan topik khusus guna membahas berita ini. sebagai contoh Republika.co.id memberitakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di kota Surabaya hingga Oktober 2016 tercatat sebanyak 224 kasus. Angka ini hampir sama dengan jumlah kasus kekerasan anak selama 2015 sebanyak 227, NTB mencatat tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak lebih dari 300 kasus bahkan berpotensi lebih tinggi karena masih banyak kasus yang belum terungkap, Merauke mencatat kasus kekerasan terhadap anak pada tiga tahun terakhir (selama 2013-2015) mengalami peningkatan ratusan kasus, bahkan Sleman yang telah direncanakan sebagai pilot preject kabupaten Ramah Anak tingkat nasional mencatat 157 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2016. Selain republika.co.id, merdeka.com memberitakan bahwa pemerintah Kota Bekasi mencatat jumlah kekerasan terhadap anak meningkat sepanjang 2016 mencapai 127 kasus. Pikiran-rakyat.com memberitakan bahwa kasusu-kasus kekrasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah meningkat dua kali lipat, tahun 2016 dilaporkan 54 kasus, sebelumnya hanya 16 kasus.
Sungguh perasaan orang tua mana yang tak sedih jika kasus tersebut melanda putra/putrinya? Putra/putrinya akan merasakan trauma yang berkepanjangan, bukan hanya kasus tersebut telah selesai di meja hukum, namun akan teringat sampai sang anak beranjak dewasa. Jika kita cermati berkembangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tiap hari makin meningkat, ibarat fenomena gunung es, hanya segelintir kasus yang terlihat di permukaan, diperkirakan masih banyak kasus yang belum terungkap. Menurut Retnaningsih (2014), Ada beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pertama keluarga. Keluarga dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pendidikan terutama pendidikan seks terhadap anak sehinga memudahkan pelaku untuk melakukan perbuatan bejatnya. Kedua adalah lingkungan. Lingkungan masyarakat yang permisif, tak acuh, membuat pelaku kejahatan bebas melakukan aksinya. Ketiga adalah negara. Pembahasan peran negara bukan sebatas sebagai pemberi sanksi. Lebih dari itu berkaitan dengan sistem apa yang diterapkan oleh negara.
Jika kita menelaah secara mendalam, negaralah yang semestinya menempati posisi sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kasus seksual kekerasan terhadap anak. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia menganut sistem demokrasi kapitalisme yang dengan sengaja membiarkan virus liberalisme merjalela. Kebebasan yang kebablasan dari cara hidup liberal telah menghalalkan berbagai sarana pemuas nafsu, tanpa memandang lagi akibat yang ditimbulkan. Tak hanya itu, negara membiarkan masyarakat berhadapan dengan serbuan pornografi dan pornoaksi dari berbagai media massa, terutama internet.
Dengan demikian, kasus kekerasan seksual pada anak pada dasarnya penyebabnya penerapan sistem demokrasi kapitalisme. Sistem yang rusak melahirkan kerusakan di semua lini kehidupan. Maka, penyelesaian yang dilakukan oleh negara tidak efektif jika hanya dilakukan secara parsial dengan menggencarkan pendidikan seks pada anak semenjak dini atau dengan memperberat hukuman terhadap pelaku. Perlu solusi komprehensif untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut. Satu-satunta solusi adalah dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah.
InsyaAllah penjelasan secara rinci mengenai tanggung jawab negara Khilafah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan akan dibahas pada tulisan selanjutnya.

Wallahu’alam       




BDG.NEWS, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyiapkan anggaran Rp 5 miliar bagi penghapal minimal 15 juz Alquran. Beasiswa itu masuk dalam program beasiswa Disdik Jabar yang menyiapkan anggaran Rp 40 miliar pada 2017 ini.

"Jadi beasiswa ini untuk yang hapal Alquran disiapkan total Rp 5 miliar bagi yang hapal minimal 15 juz untuk seluruh calon mahasiswa. Apalagi yang hapal 30 juz itu pasti bisa," kata ‎Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, di Bandung, Senin (16/1).

Dari Rp 40 miliar yang dialokasikan pada 2017 ini, menurut dia sebesar Rp 30 miliar dianggarkan untuk para calon mahasiswa yang berprestasi di bidang lainnya yang masuk dalam program PAGM (Penghargaan Atlet Guru Tenaga Medis).

"PAGM ini diberikan pada berbagai latar belakang. Misalnya mereka yang berprestasi di olahraga, tenaga medis, guru atau mungkin mereka yang memiliki kemampuan lainnya. Bisa kita masukan dalam program ini," ujarnya.

Adapun Rp 5 miliar lain pihaknya mengalokasikan mahasiswa asal Jabar yang tengah menempuh pendidikan di Mesir. "Kan ada mahasiswa yang kurang dana kita bantu juga."

Dia menyatakan, beasiswa yang dialokasikan Pemprov Jabar bisa digunakan untuk seluruh perguruan tinggi negeri di Jabar. "Semua yang di Jabar asalkan negeri itu masuk dalam beasiswa kita," ujarnya.

Gubernur Jabar Ahmad Herya‎wan mengatakan, alasan memasukkan beasiswa bagi penghapal minimal setengah juz Alquran. Dia meyakini, orang yang bisa menghapal 15 juz Alquran bukanlah orang biasa.

"Pasti dia memiliki kemampuan cerdas. Orang hapalin Alquran setengah juz aja susah koq. Apalagi 15 juz. Makannya kita ingin berikan jalur ini," terang pria yang akrab disapa Aher ini.(bandung.merdeka)

Editor: Hadi Rasyidi



Oleh : 
Lisa Erisca, S.Si.,Apt.
(Tim Media Muslimah DPD I HTI Jabar)

Wabah informasi hoax, khususnya di media sosial, dalam satu tahun terakhir telah menyita perhatian dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pesatnya perkembangan telepon pintar membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan, namun imbasnya informasi palsu ikut tersebar dengan mudah yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Bahkan, tidak sedikit tokoh masyarakat, institusi negara, dan ormas menjadi korban dari penyebaran hoax. Hal ini mendorong pemerintah membentuk Badan Siber Nasional (BSN) yang akan memproteksi kegiatan siber secara nasional. Dengan adanya badan yang ditargetkan sudah terbentuk pada akhir bulan Januari ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, masyarakat tidak akan bingung dengan informasi yang beredar (infohumas.com). Sebelumnya, Departemen Komunikasi dan Informatika RI telah melakukan pemblokiran 700.000 lebih situs, termasuk di dalamnya situs-situs hoax (kompas.com). Disinyalir satu situs hoax dikunjungi lebih dari 481 ribu kali tiap harinya (antaranews.com).

Upaya menangkal penyebaran berita hoax tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga berinisiatif menggalang potensi yang ada untuk melawan berita hoax. Berbagai komunitas anti hoax dibentuk untuk mengajak masyarakat agar lebih cerdas menyikapi media sosial dan bersama-sama melawan hoax. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan workshop soal perlawanan terhadap hoax. Bahkan, mereka menggandeng sejumlah tokoh masyarakat sebagai duta anti hoax. Masyarakat pun bisa melaporkan berita-berita hoax yang mereka temukan ke situs-situs yang telah mereka sediakan, termasuk melalui aplikasi Turn Back Hoax.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menuturkan, Turn Back Hoax merupakan langkah awal yang baik untuk membatasi peredaran berita hoax. Namun hal itu dianggap belum cukup. Menurutnya, masih perlu dilakukan langkah yang menyentuh sumber persoalan. Yakni, literasi baca yang rendah sebagai akibat dari edukasi yang juga rendah. "Untuk itu tentunya diperlukan tambahan pengetahuan dan peningkatan pendidikan di Indonesia," tuturnya. Ditambahkan pula oleh Ketua Bidang Kebijakan Strategis Mastel Teguh Prasetya, perlu ada kerja sama untuk meningkatkan literasi digital informasi masyarakat agar masyarakat bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang merupakan informasi hoax (radarpekalongan.com).

Maraknya peredaran hoax saat ini setidaknya dipicu oleh dua motif, yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin dengan membuat berita penuh sensasi yang pada ujungnya pengelola akan mendapatkan uang dari pihak Google. Selain itu, motif untuk menjatuhkan lawan politik, baik tokoh maupun kelompok juga marak. Hal semacam ini tentunya bisa memecah belah umat dan bangsa.

Berita Hoax, Mampukah Dihilangkan ?

Di alam demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat seperti sekarang ini, menghilangkan berita hoax di tengah-tengah masyarakat ibarat memotong rumput liar yang senantiasa muncul meskipun sudah dipotong berulang kali. Upaya pemerintah untuk menangkal berita hoax dengan cara membentuk BSN atau melakukan pemblokiran situs-situs yang menyebarkan berita hoax oleh Departemen Kominfo tidak akan berjalan efektif. Mengapa ? Karena akar permasalahannya yaitu sistem demokrasi-kapitalisme masih dibiarkan diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sistem ini menafikan peranan agama (Islam) dalam kehidupan dan menempatkan hak untuk membuat hukum dan peraturan berada di tangan manusia. Sistem ini begitu menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat. 

Dengan dibukanya kran kebebasan berpendapat yang dilindungi dalam sistem demokrasi, orang bebas berpendapat dan menyebarkan informasi apa saja. Tidak ada batas yang jelas antara berita yang benar dan yang salah karena standar kebenaran berada di tangan manusia yang sifatnya relatif. Akibatnya, banyak ambiguitas dalam menilai mana informasi yang layak sebar atau sebaliknya. Walaupun telah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur soal penyebaran informasi dan pemberian sanksi pidana penjara enam tahun dan denda Rp.1 miliar kepada siapa saja yang menyebarkan berita hoax walaupun hanya sekedar menyebarkan (forward), tidak semua orang dapat tersentuh aturan ini. Mengingat begitu banyaknya pengguna medsos dibandingkan jumlah SDM dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengawasi pengguna sosmed yang jumlahnya mencapai 132 juta pada tahun 2016 (kompas.com).

Dalam sistem kapitalisme dimana halal-haram ditinggalkan, orang akan melakukan apa pun untuk bisa meraih keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil-kecilnya, termasuk dengan menyebarkan berita hoax. Bisnis situs berita hoax dianggap menguntungkan dan tak perlu modal serta biaya operasional besar. Inilah sebabnya mengapa bisnis ini begitu menarik minat banyak orang. Pendapatan rata-ratanya bisa mencapai Rp.600 juta - 700 juta/tahun. Angka yang sangat menggiurkan dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini.

Rendahnya literasi digital masyarakat sehingga berita hoax dengan mudah diterima dan dilahap di masyarakat tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan negeri ini. Mahalnya biaya pendidikan menjadikan akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sulit didapat. Begitu juga dengan kurikulum pendidikan yang disusun dengan basis sekulerisme, sehingga output dari pendidikan bukanlah sosok yang menjadikan nilai-nilai agama (Islam) sebagai standar untuk menentukan benar-salah, baik-buruk, dan terpuji-tercela segala suatu, akan tetapi hawa nafsunya. Termasuk ketika mereka menilai kebenaran suatu berita.

Faktor ideologi pun tidak kalah pentingnya. Meskipun sering dikatakan bahwa media, khususnya media massa, harus netral dan objektif, tapi fakta di lapangan mengatakan sebaliknya. Media akan senantiasa berpihak mengikuti arah kebijakan sang pemilik media. Itu berarti tergantung kepada ideologi yang diemban si pemilik media. Media sebagai pilar keempat demokrasi akan menjadi penjaga eksitensi ideologi demokrasi-kapitalisme. Masih ingat bagaimana AS menggunakan media untuk "membohongi" dunia bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal sehingga menjadi alasan bagi AS untuk menyerang Irak pada tahun 2003? Begitupun dengan kasus terorisme yang diidentikkan dengan Islam. Media punya peranan besar - tidak terkecuali media sosial - untuk menyebarkan berita hoax bahwa terorisme identik dengan Islam. 

Pandangan Islam terhadap Berita Hoax

Islam sebagai dien yang sempurna, tentunya mengatur juga masalah ini. Di dalam al-Qur’an telah jelas diterangkan bahwa berita bohong atau hoax adalah modal orang-orang munafik untuk merealisasikan niat kotor mereka, "Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Dimana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya" (TQS. al-Ahzaab 33 : 60-61).

Sebagai seorang Muslim kita diperintahkan untuk tabayyun atau meneliti kebenaran sebuah berita sebelum mempercayai apalagi menyebarkannya, yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu" (TQS.al-Hujurat 49 : 6)

Ketika menerima atau mendengar berita bohong (hoax) dan menyebarkannya, terkadang kita menganggapnya sebagai hal yang kecil atau biasa, padahal itu di sisi Allah SWT adalah perkara besar, sebagaimana firman Allah SWT, "(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggap sesuatu yang ringan saja. Padahal dia di sisi Allah adalah besar" (TQS. an-Nuur 24 : 15).

Adapun bagi mereka yang menyebarkan berita hoax tanpa menyadari bahwa berita itu bohong, maka Allah SWT telah memperingatkan kita dalam surat al-Isra ayat 36 yang artinya,”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabannya".

Cara Islam Mengatasi Berita Hoax

Tanpa adanya ketakwaan individu, kontrol dari masyarakat, dan penjagaan oleh negara sebagai pelayan rakyat, maka keberadaan berita hoax akan senantiasa mengiringi sejarah perjalanan suatu masyarakat. Ketiga hal ini tidak akan kita temukan dalam sistem kapitalisme sekarang ini, tetapi hanya ada dalam sistem Islam dimana individu, masyarakat dan negara berjalan di atas satu koridor yang sama, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Semuanya harus tunduk pada aturan Al-Khaliq dalam seluruh aspek kehidupan sebagai konsekuensi keimanan mereka kepada-Nya. 

Di dalam sistem Islam, edukasi terhadap masyarakat, khususnya literasi digital, melalui sistem pendidikan yang dilakukan negara akan mendidik individu masyarakat dalam memilah berita atau informasi berdasarkan standar yang jelas dan pasti, yaitu aqidah Islam. Tidak terkecuali bagi insan media. Mereka harus memiliki framing yang jelas ketika menyajikan berita, yaitu berdasarkan sudut pandang Islam. Ada kode etik jurnalis yang harus dipatuhi sehingga berita yang disebar adalah berita yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, serta tidak bertentangan dengan hukum syara tentunya.

Masyarakat juga akan mengontrol berita-berita yang beredar karena aktivitas amar ma'ruf berjalan. Begitu pun dengan negara. Negara melalui Departemen Penerangan akan mengawasi media massa dan media sosial sehingga berita-berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah berita yang benar dan tidak bertentangan dengan aqidah dan hukum-hukum Islam. Jika media massa, termasuk media sosial, melakukan tindakan pidana maka negara dapat memberikan sanksi berupa ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syariah), kecuali pidana qadzaf (menuduh berzina) yang termasuk kategori hudud (hukuman yang ditetapkan kadarnya oleh syariah). Beberapa tindakan pidana itu adalah melakukan provokasi (tahridh), penghinaan (sabb), memfitnah (iftira'), menuduh berzina (qadzaf), menyebarkan gambar porno dan menyebarkan berita bohong.

Media massa dalam Islam akan menjadi alat konstruktif untuk memelihara identitas keislaman masyarakat, di samping sebagai sarana dakwah yang akan menampilkan kemampuan dan kekuatan Islam dalam mewujudkan islam rahmatan lil'alamin. Ini semua tentunya akan terwujud ketika sistem Islam diterapkan oleh sebuah institusi negara yang bernama Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam bi ash-shawab[]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget