Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru





Bdg.News – DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat mengadakan Konfrensi pers pada 29 Mei 2017 di Kantor DPD 1 HTI Jawa Barat. Dalam konfrensi pers tersebut dihadiri oleh para advokat dan awak media. Konfrensi pers ini diadakan dalam rangka menolak rencana pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. 

Dalam konfrensi pers tersebut Humas DPD 1 HTI Jawa Barat, Ust. Luthfi Afandi., SH, MH, menyampaikan bahwasanya HTI belum dibubarkan dan HTI merupakan organisasi legal. Terkait tuduhan bahwasanya HTI tidak memberikan peran positif, Ust. Luthfi mengatakan bahwasanya banyak peran positif yang diberikan HTI untuk Indonesia. 

“dalam dakwahnya HTI mencetak SDM yang berkarakter dan Berahlak manusia. Bukankah ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia ditengah berbagai macam krisis moral”. Ujarnya

Beliau juga menambahkan bahwasanya HTI juga berperan aktif dalam mengkritisi perundang undangan yang liberal yang merugikan bangsa Indonesia.

“Peran aktif mengkritisi perundang undangn liberal yang merugikan bangsa dan Negara. Selain itu HTI juga, giat dalam sosialisasi anti narkoba, menentang gerakan gerakan separatisme dan upaya upaya disintegrasi”. Ujarnya.

Diakhir konfrensi pers tersebut, perwakilan advokat menyampaikan bahwasanya mereka siap menjadi garda terdepan dalam melindungi HTI secara hukum.

“Kami melindungi HTI dari kriminalisasi terhadap organisasi. Kami menjadi garda terdepan dalam melindungi HTI secara hukum”. Ujar Saji Sonjaya, SH, perwakilan Advokat Pembela HTI Jabar.

[Randy]




Bdg.News – DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat mengadakan Konfrensi pers pada 29 Mei 2017 di Kantor DPD 1 HTI Jawa Barat. Dalam konfrensi pers tersebut dihadiri oleh para advokat dan awak media. Konfrensi pers ini diadakan dalam rangka menolak rencana pembubaran Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia. 

Dalam konfrensi pers tersebut Humas DPD 1 HTI Jawa Barat, Ust. Luthfi Afandi., SH, MH, menyampaikan bahwasanya HTI belum dibubarkan dan HTI merupakan organisasi legal. Terkait tuduhan bahwasanya HTI tidak memberikan peran positif, Ust. Luthfi mengatakan bahwasanya banyak peran positif yang diberikan HTI untuk Indonesia. 

“Dalam dakwahnya HTI mencetak SDM yang berkarakter dan Berahlak manusia. Bukankah ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia ditengah berbagai macam krisis moral”. Ujarnya

Beliau juga menambahkan bahwasanya HTI juga berperan aktif dalam mengkritisi perundang undangan yang liberal yang merugikan bangsa Indonesia.

“Peran aktif mengkritisi perundang undangn liberal yang merugikan bangsa dan Negara. Selain itu HTI juga, giat dalam sosialisasi anti narkoba, menentang gerakan gerakan separatisme dan upaya upaya disintegrasi”. Ujarnya.

[Randy]




BDG.NEWS. CIAMIS--Sekitar 20 orang yang terdiri dari kalangan tokoh masyarakat, ulama, dan perwakilan ormas Islam mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada Jum'at, 26/05/2017, pukul 09.00 WIB. Mereka tergabung dalam Forum Ukhuwah, Tokoh, Ulama, dan Umat Islam (FUTUUI) Kabupaten Ciamis yang dikoordinatori oleh Kurnia Agus.

Maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi berupa Petisi Dukungan dari para tokoh dan ulama di Ciamis untuk menolak kriminalisasi ulama dan ormas Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Kurnia Agus (Koordinator FUTUUI), "Tujuan kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi dari tokoh, ulama, dan ormas Islam yang dituangkan dalam 4 butir petisi, diantaranya menolak kriminalisasi ulama, ajaran Islam, dan ormas Islam, serta menolak berbagai kebijakan pemerintah yang melahirkan UU neoliberal."

Delegasi rombongan FUTUUI diterima langsung oleh Nanang Permana, S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, didampingi oleh Asep Juju (Wakil Ketua Komisi I), dan jajaran pimpinan DPRD lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis menyambut baik kunjungan para tokoh, ulama, dan perwakilan ormas Islam tersebut. Beliau menyampaikan bahwa hal ini juga menjadi keprihatinan kita semua, apalagi sebagai seorang muslim. Apa yang menjadi aspirasi dari para tokoh dan ulama ini akan disampaikan sesuai prosedur yakni melalui Pemerintah Daerah.

Beberapa perwakilan tokoh dan ulama yang hadir menyampaikan berbagai aspirasinya, di antaranya:

Ajengan Anas (Tokoh Ulama Buniseuri Ciamis): "Saya atas nama perwakilan para ulama, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, selanjutnya, kedatangan kami semua ke tempat ini khususnya kepada Pimpinan DPRD, sebagaimana yang tadi diketahui dan terdengar oleh kita, bahawa jika benar-benar terus terusan ormas Islam dan ulama dikriminalisasi, mau bagaimana selanjutnya Indonesia ke depan? Padahal kita semua sudah tahu, jasa para ulama untuk Indonesia, sebagaimana kita belajar di sekolah, Indonesia merdeka hampir semua itu adalah jasa para ulama kiyai dan para ustadz. Dan sekarang mereka yang telah berjasa ini akan dikriminalisasi oleh pemerintah, untuk itu saya memohon kepada Ketua DPRD Ciamis, aspirasi dari kami semua disampaikan kepada pusat, sehingga beliau-beliau berpikir 180 derajat."

Ajengan Maman (Tokoh Ulama Saguling Ciamis): "Selanjutnya, apa tadi yang telah disampaikan, saya selaku warga masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Ciamis, merasa khawatir juga dengan adanya situasi dan kondisi terkini, bahwa para ulama dan ormas Islam sekarang sedang sangat disoroti. Sedangkan jika kita semua mengingat, apabila kita telah jauh dari para ulama, mau seperti apa akibatnya? Apa yang tadi telah disampaikan, kepada bapak-bapak perwakilan masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis, mohon untuk disampaikan kepada para petinggi yang ada di Jakarta supaya betul-betul memperhatikan nasibnya para ulama jangan sampai dikriminalisasi. Apa sebabnya? Nanti nasib anak-anak kita mau bagaimana? Pada kesempatan ini memohon kepada bapak yang punya wewenang tolong sampaikan, tolong rapatkan, sehingga ada solusi yang hasilnya "enak" untuk semuanya. Jangan ada istilahnya, kemenangan sepihak, tapi yang "enak" untuk semuanya, utamanya dari kalangan para ulama, dan kalangan ormas Islam yang sejatinya ingin memperjuangkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Juga bertujuan ingin memahamkan umat Islam akan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, alhamdulillah atas kuasa Allah, bisa duduk bersama, saling bertatap muka, juga punya unek-unek tolong disampaikan tolong dirapatkan, agar tercapai hasil yang "enak" untuk semua. Terus terang saya merasa khawatir mendengar adanya ini, mana yang harus diikuti. Untuk itu saya tidak akan banyak bicara, bapak-bapak sudah lebih tahu atas kondisi terkini. Ini bukti nyata kekhawatiran kami sebagai warga masyarakat."

Ust. Zaenal (Perwakilan PD PERSIS Kabupaten Ciamis): "Prinsipnya setuju sesuai dengan yang dipaparkan tadi. Sebab, yang namanya mengurus masyarakat itu, susahnya minta ampun, semua masyarakat menginginkan atas masyarakat sholeh. Tak ada satupun yang menginginkan masyarakat yang membuat kerusakan. Telah terdengar dan terlihat di media dan di yang lain, mengenai ormas Islam & ulama yang dikrimanalisasi. Hal itu memprihatinkan apalagi untuk masyarakat Persatuan Islam, sebab nanti akan ada "ujung" dari persoalan tersebut. Untuk itu saya atas nama perwakilan PERSIS, dan juga sama meminta kepada pimpinan dewan beserta staf, untuk bisa menjembatani menyelesaikan yang terjadi saat ini, yaitu kriminalisasi ulama dan rencana pembubaran HTI."

Ust. Ade (Perwakilan SII Kabupaten Ciamis): "Saya mewakili Syarikat Islam, punya pemikiran harus bagaimana untuk mengurus masyarakat di tempat masing-masing. Jika kebenaran terombang-ambing, jangankan masyarakat, dewan juga pasti bingung, mana yang harus diikuti? Oleh karena itu, saya menyerahkan minta dibereskan, soalnya makin kesini bukan semakin kecil boroknya malah semakin besar, dari mulai gencetan ekonomi, dan gencetan yang lain-lain. Rakyat tidak tahu makanya mewakilkan ke anggota dewan tolong dibereskan. Sudah terlalu banyak masalah, saya tidak akan cerita semua, anggota dewan pasti udah tahu permasalahan Ciamis, mendunianya seperti itu. Saya serahkan, gimana baiknya, posisi rakyat harus di mana, dan harus berbuat apa."

Ust. Asep Darkiman (Tokoh Ulama Rancah Ciamis): "Saya sungguh tidak mengerti, mengapa begitu rupa pemerintah dan Polri tega melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Padahal peran ulama sangat banyak berjasa. Contoh, Habib Rizieq yang mengubah paradigma para pemuda dan umat Islam dalam jihad Ambon, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, ada Ust. Bachtiar Natsir yang dituduh terlibat ISIS. Padahal beliau dalam rangka menggalang dana untuk membantu umat Islam di Suriah. Terkait stigmatisasi ajaran dan gagasan Islam seperti Khilafah, syariat Islam, jihad, dll seolah dipandang jelek dan najis. Padahal ajaran-ajaran tersebut adalah ajaran Islam yang terdapat dalam kitab-kitab pesantren. Di sinilah keprihatinan kita. Mari kita membuka mata hati kita tentang jasa apa yang sudah dilakukan oleh para ulama dan ormas Islam. Seperti di sekolah-sekolah dan kampus-kampus HTI berjasa memberikan peran mengubah paradigma mahasiswa yang materialis menjadi berpikir positif dan kritis untuk kebaikan bangsa ini. Selain itu, keprihatinan kami juga adanya perlakukan diskriminasi terhadap aktifis dan umat Islam. Misal, aktifis KAMMI yang mendapat perlakuan kekerasan. Bandingkan dengan sekelompok orang yang berdemo melewati jam malam dibiarkan. Mereka yang mengacungkan pedang di bandara menolak dan mengancam ulama dibiarkan. Ini jelas memprihatinkan."

Di akhir acara dilakukan penyerahan sejumlah ratusan petisi yang menolak kriminalisasi ulama dan ormas Islam kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, ditutup dengan foto bersama. [MI-Ciamis]




Bdg.News. Banjar. Ada yang istimewa pada kamis malam (25/05/2017) di Kota Banjar. Penyebabnya adalah adanya agenda pawai obor yang diadakan oleh MUI Kota Banjar dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan 1438 H. Nyala obor yang begitu banyak yang dibawa peserta bak lautan menjadikan malam menjadi indah.

Yang menjadi istimewa, pada pawai kali ini juga nampak banyak sekali bendera Rasulullah Saw, benderanya umat Islam (al-Liwa) dan Panji Rasulullah Saw, panjinya umat Islam (ar-Rayah). Bendera dan panji Islam tersebut dibawa dan kibarkan oleh para peserta dengan penuh kebanggaan.

Untuk diketahui, al-Liwa dan ar-Rayah memang bagian dari ajaran Islam karena memang terdapat dalam banyak hadist, diantaranya :

"Panji (rayah) Rasulullah saw berwarna hitam dan benderanya (liwa)-nya berwarna putih; tertulis padanya : La Ilaaha Illallaah Muhamad Rasuullah." (HR. Ath-Thabarani).



Perpaduan antara nyala obor dan kibaran al-Liwa dan ar-Rayah menciptakan pemandangan yang indah. Tak heran bila warga disepanjang rute pawai nampak antusias menyaksikan sambil mengabadikan aksi damai ini menggunakan handphone mereka. Bahkan para pengendara pun ada yang ikut merekamnya. Pawai semakin semarak dengan adanya pertunjukan drum band dari siswa sekolah.

Pesan dari pawai yang menurut salah satu panitia diikuti oleh ribuan peserta ini antara lain agar Ramadhan tahun ini berjalan dengan tertib. Juga ajakan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya yakni penolakan dari peserta aksi terhadap upaya kriminalisasi terhadap ulama dan menolak upaya pembubaran ormas Islam.

Peserta aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat Kota Banjar, seperti dari berbagai pesantren, majelis taklim, siswa anggota Pramuka, hingga masyarakat pada umumnya.



Pawai ini di mulai dari Mesjid Agung Kota Banjar, melalui Jl. Letjen Suwarto, Taman Bakti, Jl. Perintis, dan finish di depan Mesjid Agung.





Bdg.News. JAKARTA- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, HTI telah menunjuk praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator anggota tim kuasa hukum HTI.

Tim kuasa hukum ini dibentuk untuk menghadapi tuntutan pemerintah dalam sidang gugatan pembubaran HTI di pengadilan.

"Insya Allah besok akan ada konferensi pers yang diadakan di kantornya Pak Yusril di Kota Kasablanka. Konferensi pers pengumuman tim pembela HTI,"
ujar Ismail, saat ditemui seusai menghadiri sebuah diskusi di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Kami menyebutnya 1000 advokat bela HTI. Koordinatornya Pak Yusril," kata Ismail.

Selain Yusril, mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga akan menjadi anggota dalam tim tersebut.
"Di sana ada Pak Misdan, Pak Munarman, kemudian Lutfi Hakim dan banyak lagi," ujar dia.

Ismail menjelaskan, tim kuasa hukum HTI bertugas untuk mencermati apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Tim pembela ini tugasnya adalah mencermati, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bila diperlukan kemudian mengambil mungkin mengeluarkan pendapat atau pembelaan hukum," kata Ismail.

Tempuh jalur hukum
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Pernyataan itu disampaikan Wiranto pada 8 Mei lalu.
Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 UU Ormas, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Permohonan pembubaran Ormas tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.


Bdg.News. Bandung- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) menggelar unjuk rasa untuk menolak kriminalisasi ulama, aktivis Islam dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Aksi tersebut dilakukan sebagai buntut dari pidato politik Menkopolhukam, Wiranto yang menyatakan akan melakukan proses pembubaran terhadap organisasi HTI. Massa aksi yang berlangsung dengan tertib ini, berasal dari beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung.

Unjuk rasa massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam dilakukan di depan Gedung Sate Bandung dan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, (22/05). Fauzi Ihsan sebagai koordinator aksi menyampaikan tuntutannya bahwa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam telah mengadakan FGD para Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Islam di Jawa Barat dan menyatakan sikap menolak kriminalisasi ulama, aktivis Islam dan Ormas Islam.

“Kami menuntut Pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Ulama, Aktivis Islam dan Gerakan Dakwah Islam” katanya.
“Kami menolak rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ormas Islam Lainnya dan meminta kepada pemerintah untuk Instropeksi atas Kebijakan-kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap Ummat Islam, justru hal tersebutlah yang menjadi pemecah-belah Indonesia” ungkapnya
“Kami menuntut kepada Pemerintah untuk membebaskan para Ulama dan Aktivis Islam yang ditahan dengan tuduhan yang mengada-ngada serta menghentikan proses hukum yang direkayasa terhadap para Ulama” tambahnya.
“Kami menyerukan kepada masyarakat untuk turut berjuang bersama pemuda dan mahasiswa Islam melawan setiap kezhaliman dan kesewenang-wenangan rezim terhadap ummat Islam, Ulama kaum muslimin dan gerakan dakwah Islam serta menolak lahirnya rezim represif anti Islam” tandasnya.
Sejumlah aparat kepolisian turut mengamankan unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai. Serta, akses Jalan Diponegoro depan Gedung Sate dan depan Gedung DPRD masih bisa dilalui pengguna jalan. []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget