Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru



Oleh: Nasrudin Joha

Mungkin akan ada banyak yang mengklaim judul tulisan ini tendensius, tidak objektif dan cenderung mendeskreditkan Pemerintahan Jokowi. Tetapi perlu penulis sampaikan, telah ada putusan organisasi amnesti internasional yang menyebut Perppu Ormas sebagai dalih kapitalisasi kebencian berdasarkan radikalisme untuk membubarkan HTI.

Memang organisasi HAM yang bermarkas di London itu tidak menyebut spesifik HTI, tetapi faktanya HTI yang dijadikan tumbal pemerintahan Jokowi dengan mengkapitalisasi sentimen kebencian atas "Radikalisme" menggunakan Golok Perppu.

Pasca pembubaran itu, kapitalisasi radikalisme diintensifkan dengan melakukan berbagai tindakan yang lebih parah lagi. Pelanggaran HAM tingkat pertama diikuti pelanggaran HAM selanjutnya.

Pelanggaran HAM pertama adalah melakukan pembubaran ormas Islam tanpa prosedur pengadilan. Tentu, tindakan ini bertentangan dengan konstitusi atas pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Pasca pencabutan status BHP HTI, pelanggaran HAM selanjutnya adalah adanya perburuan (persekusi) kepada individu-individu baik di jajaran ASN, akademisi dan mahasiswa dengan dalih asosiasi HTI. Semua orang dituduh bersalah, hanya karena dianggap berafiliasi dengan HTI.

Sampai sampai muncul kesimpulan serampangan, setiap elemen anggota masyarakat yang mengkritik kebijakan penguasa yang dzalim dipandang sebagai "Kroni HTI".

Padahal keberadaan HTI tidak pernah merugikan keuangan negara, aktivis HTI tidak ada yang tersangkut kasus hukum dalam berdakwah, aktivitas HTI justru membina masyarakat dengan dakwah murni pemikiran, tanpa kekerasan tanpa fisik.

Tidak pernah ada kabar kader HTI kena OTT KPK. Tidak ada cerita anggota HTI menjadi korban Narkoba. Tidak ada info yang menyebut HTI menjual aset negara ke asing, menumpuk Hutang hingga 4000 T, HTI membiarkan TKA China masuk ke dalam negeri. Dll.

Tidak pula ada berita yang menyebut HTI memalak pejabat, meminta bantuan negara untuk operasional dakwahnya, tidak pula pernah mengedarkan kotak keliling untuk menghimpun dana publik. Baik di Masjid maupun di Mushola atau dari rumah ke rumah.

Satu-satunya yang dianggap 'kesalahan' adalah Khilafah. Khilafah selalu yang dijadikan dalih pembubaran, dalih radikalisme, anti Pancasila, bertentangan dengan UUD 45, dan sederet deklamasi koplak yang membosankan.

Padahal, Khilafah adalah ajaran Islam, Khilafah adalah bagian dari umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Khilafah milik seluruh umat, bukan milik HTI.

Bahkan, dengan dalih radikalisme, rezim terus mengintensifkan kriminalisasi kepada Islam, simbol dan ajarannya.

Padahal jika mau jujur, justru umat sangat jengah dan bosan dengan keangkuhan rezim yang tutup mata dan tutup telinga atas penderitaan yang dialami umat.

Umat justru mangkel (baca: jengkel) dengan kelakuan partai politik yang kadernya banyak kesandung kasus korupsi. Umat juga sudah emoh dengan kelakuan pejabat yang sering menyalahgunakan kekuasaannya.

Mestinya rezim ini berterima kasih kepada HTI. Masih ada elemen umat yang mengingatkan dan memberikan nasihat kebajikan. Bukan sebaliknya, mengintensifkan kebencian dengan menggerakan seluruh kuasa dan organ negara untuk meningkatkan pendzaliman.

Wahai rezim, bertaubatlah. Ingat ! Ajal kekuasaanmu sudah ada didepan mata. [].



Bdg.news. jakarta. Saksi ahli yang dihadirkan pihak eks Hizbut Tahrir Indonesia, dalam sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (22/2), yakni Prof KH Didin Hafidhuddin MA mengatakan, HTI berdakwah secara umum. Dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya.

"Sejauh yang saya ketahui, dalam melakukan aktivitasnya, HTI menyampaikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Aktivitas-aktivitasnya tidak keluar dari makna dakwah secara umum," kata Didin saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan pihak eks HTI di PTUN, Jakarta.

Didin yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu menyampaikan, secara umum dakwah adalah kegiatan mulia dan sangat penting bagi tegaknya ajaran Islam. Dia memandang, wujud kegiatan dakwah HTI bersifat umum antara lain dakwah tulisan melalui website dan buletin, dakwah lisan melalui ceramah, lalu dakwah perbuatan dengan membantu langsung korban bencana, misalnya saat tsunami Aceh 2004 dan gempa di Yogyakarta 2006.

Didin menyatakan, khilafah juga merupakan bagian dari ajaran Islam, di mana menyerukan khilafah adalah kegiatan dakwah. Oleh karena itu Didin menyimpulkan bahwa aktivitas HTI adalah aktivitas dakwah Islam, dengan demikian HTI adalah organisasi dakwah Islam.

Terpisah juru bicara eks HTI Ismail Yusanto menilai bahwa dalam pemaparannya di persidangan, saksi KH Didin menunjukkan bahwa pembubaran HTI adalah hal yang keliru. Sebab, HTI adalah kelompok atau organisasi dakwah.

"Beliau menyatakan HTI kelompok dakwah, menyebarkan agama Islam, da menyerukan khilafah adalah bagian dari kegiatan dakwah," kata Ismail seusai persidangan. Ismail menekankan, pembubaran HTI selaku organisasi dakwah akan menghambat dakwah itu sendiri dan akan dilaknat oleh Allah.

Sementara itu kuasa hukum Menteri Hukum dan HAM I Wayan Sudirta menegaskan makna khilafah yang dipercaya oleh HTI tidak dapat disandingkan dengan NKRI. Sebab dalam makna khilafah yang diyakini HTI, tidak ada pemimpin seorang wanita, sehingga menjadikan tatanan kehidupan menjadi diskriminatif.

"Khilafah yang disampaikan ahli tidak sama dengan khilafah dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Daulah Islam yang menjadi referensi HTI," kata I Wayan seusai pesidangan.

I Wayan menekankan bahwa HTI menyandingkan makna khilafah sesuai dengan konsep yang ada dalam buku-buku karangan Taqiyuddin an Nabhani, yang menjadi referensi bagi HTI. "Menurut HTI khilafah adalah kewajiban, sedangkan makna khilafah menurut ahli adalah sesuatu yang dapat didiskusikan dan menerima pluralisme," jelas I Wayan.

Adapun dalam persidangan tersebut pihak Kemenkumham selaku tergugat batal menghadirkan saksi. Rencananya saksi tergugat baru akan dihadirkan dalam sidang lanjutan Kamis (29/2) pekan depan.

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Dalam persidangan ini HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut.


Bdg.news. Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PUPR PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tapera maka akan dilakukan pembentukan BP Tapera pada akhir Maret 2018. BP Tapera sendiri, ditargetkan rampung pembentukannya tahun ini. Hanya saja untuk penarikan iuran sekira 3% belum akan dilakukan.

"Ini mungkin rapat yang kedua ya, yang pertama di Borobudur. Ini untuk melihat progres Taperanya kita harus membentuk, saya udah bikin LPP, BP Tapera, kemudian Perpres Taperanya juga akan ditandangan Presiden," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam pembentukan BP Tapera, di dalamnya ada peleburan Badan Pertimbanga Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (Asabri). Kedua lembaga negara ini, nantinya akan berada di bawah BP Tapera.

"Tanggal 23 Maret itu Bapertarum sudah, tujuannya pada hasil rapat yang kedua bulan yang lalu, Bu Menkeu sudah sampaikan yang penting kita harus bentuk kredibilitas Tapera dulu, tidak langsung berlaku untuk semua," tuturnya.

Pasalnya, pekerja sekarang sudah punya beban yang harus dibayar seperti Tunjangan Hari Tua dan lainnya. Jika BP Tapera ada maka iuran yang mesti dibayarkan PNS dan non-PNS sekitar 3%, terdiri dari 2,5% untuk pekerja, 0,5% pemberi kerja.

"Kalau itu dibebankan sekarang kan orang belum tahu apa BB Tapera, sehingga kita akan membentuk kredibilitas dulu, Bapertarum dan Asabri dilebur dulu menjadi BP tapera," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, penarikan iuran Tapera bisa dilakukan satu sampai dua tahun usai badan pengelola ini terbentuk. Untuk saat ini, pemerintah harus memperlihatkan kredibelitas BP Tapera.

"Kredibelitas baru kita ajak pekerja dan umum, baru bisa mengikuti Tapera. Tapi yang sekarang ini mungkin sampai Maret nanti karena Bapertarum sudah harus dilebur, itu kita ikutkan Bapertarum dan Asabri dulu," tuturnya.

Sekadar informasi, selain Tapera pemerintah melalui Kementerian Agama berencana memfasilitasi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berzakat melalui pemotongan penghasilannya. Saat ini, Kementerian Agama tengah mempersiapkan aturan mengenai pungutan zakat yang berasal dari gaji dan tunjangan yang beragama muslim.



Bdg.news. Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) bisa mempermudah izin yang diberikan kepada seluruh investor yang ingin menanamkan atau memperlias usahanya di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa kemudahan perpajakan.

"Saya minta dikalkulasi insentif apa yang bisa ditawarkan kepada investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya terkait dengan pemberian tax holiday, tax allowanceyang lebih menarik sebagai investasi dan saya minta ini segera dilakukan kalkulasi bersama-sama dan seluruh kementerian terkait," kata Jokowi dalam rapat terbatas di kantornya, Selasa (20/2).

Skema insentif pajak sebenarnya telah dimiliki pemerintah. Sayangnya berdasrkan sejumlah lapora skema ini pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievaluasi. Insentif lain dalam paket kebijakan yang telah disodorkan pemerintah nyatanya belum maksimal dijalankan dan harus terus dikawal pelaksanannya di lapangan. Sebab paket kebijakan ini akan menjadi langkah baik dalam perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Jokowi mengatakan, dalam kunjungannya ke sejumlah negara di Asia Selatan seperti India, Afghanistan, dan Sri Langka dia melihat negara-negara ini juga melakukan hal serupa seperti Indonesia dalam mempermudah arus investasi. Bahkan kebijakan yang diambil sangat progresif dan atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemudahan-kemudahan investasi di negaranya masing-masing. Mereka pun menawarkan skema insentif yang menggiurkan yang diberikan kepada investor.

"Artinya, jika kita kita tidak melakukan perbaikan, inovasi, dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka kita akan semakin ditinggal. Saya melihat beberapa kementerian sudah memangkas regulasi yang menghambat dan saya minta langkah ini diteruskan dan dilanjutkan sampai ke daerah," kata Jokowi. 

Dia pun telah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian terkait program single submission. Program ini jika dijalankan mulai awal Maret maka bisa mempercepat segala proses perizinan yang ada.



Oleh: Nasrudin Joha


Aduhai, Amboi betapa besar nian hasrat hati, mengunduh buah keberkahan diatas ladang kebajikan. Tentu saja, dari bibit kebenaran hakiki yang berasal dari Illahi Rabbi.

Kebajikan ladang kesahajaan, telah ditanam bibit busuk yang berbuah kerusakan. Benih sosialisme komunisme menebar buah anarki, benih kapitalisme demokrasi menebar buah tirani.

Umat negeri ini, dalam tempo dan waktu yang panjang, telah dibuai mimpi kesejahteraan demokrasi, telah ditipu oleh hujatan kesetaraan komunisme,

Umat hanya dijadikan objek penderita, dari berahi politik atas eksperimen ideologi. Soekarno mengadopsi sosialisme yang menghasilkan anarki, komunisme membantai atas dalih hukum materialisme sejarah, dialektika kelas yang mereka mimpikan sampai pada masyarakat tanpa kelas,

Soeharto mengadaptasi kapitalisme liberalisme, menjadikan negeri dipenuhi tirani. Tetap saja kesejahteraan jauh panggang dari api, olgarki kekuasaan menggurita di seluruh penjuru dan pelosok negeri, miris ! Koalisi (baca: nepotisme) kekuasaan telah menjadi kangker yang mengalir diseluruh sendi dan pembuluh darah negeri,

Hari ini, neo liberalisme, demokrasi liberal dipaksakan diterapkan kepada umat yang mayoritas muslim. Hasilnya? Kedzaliman, ketertindasan, tirani, ketidakadilan, pemaksaan kehendak, penguasaan aset umat oleh segelintir orang, pemerasan keringat umat dengan pajak yang memberatkan, predikat terorisme kepada umat, penyerangan masjid mushola, penyerangan dan penganiayaan pada ulama, kiyai dan ustadz, dan seabrek kerusakan lainnya ?

Aduhai kalian yang masih memiliki akal, aduhai kalian yang memiliki keyakinan atas iman, apakah hukum Jahiliah yang akan kalian tegakan ? Dan hukum siapakah yang lebih adil dari hukumnya Allah ?

Umat ini butuh kembali, kembali kepada ajaran Islam yang murni. Kembali pada kepemimpina Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah Khilafah: bukan kerajaan, bukan kekaisaran, bukan monarki konstitusi bukan pula Republik demokrasi.

Karena itu wahai umat, tebar lah benih syariat, pagarilah penubuhan Khilafah, jagalah agama Anda sebagaimana Anda menjaga istri, anak-anak dan keluarga Anda. Tuhan Anda telah mengabarkan, bahwa kebaikan dan kesejahteraan, hanya bisa wujud atas izin dan ridlo-Nya, yakni dengan menerapkan syariat Islam dalam bingkai Negara Khilafah.


Bdg.news - YLKI sindir pemerintah bangun infrastruktur kejar setoran dan mengabaikan keselamatan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata dikerjakan seperti sopir angkot (angkutan kota). Pembangunannya mengejar setoran dan mengabaikan keselamatan.

"Ya, seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Selasa (20/2).

Penegasan tersebut terkait dengan robohnya "bekisting pierhead" Tol Becakayu di dekat Pintu Tol Becakayu itu sehingga mengakibatkan tujuh orang mengalami luka dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit UKI, Selasa pagi sekitar pukul 03.00 WIB. Menurut Tulus, kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur yang terjadi secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu.

"Kecelakaan konstruksi terjadi sebagai terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," katanya.

Oleh karena itu, kata Tulus, pihaknya !menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan forensik "engineering". Hak itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

"Tim investigasi dimaksud sangat mendesak untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan," katanya.

Tulus juga menegaskan, jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. "Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," kata Tulus.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget