Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru



Bdg.News. JAKARTA- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mengatakan, HTI telah menunjuk praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator anggota tim kuasa hukum HTI.

Tim kuasa hukum ini dibentuk untuk menghadapi tuntutan pemerintah dalam sidang gugatan pembubaran HTI di pengadilan.

"Insya Allah besok akan ada konferensi pers yang diadakan di kantornya Pak Yusril di Kota Kasablanka. Konferensi pers pengumuman tim pembela HTI,"
ujar Ismail, saat ditemui seusai menghadiri sebuah diskusi di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

"Kami menyebutnya 1000 advokat bela HTI. Koordinatornya Pak Yusril," kata Ismail.

Selain Yusril, mantan Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman juga akan menjadi anggota dalam tim tersebut.
"Di sana ada Pak Misdan, Pak Munarman, kemudian Lutfi Hakim dan banyak lagi," ujar dia.

Ismail menjelaskan, tim kuasa hukum HTI bertugas untuk mencermati apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Tim pembela ini tugasnya adalah mencermati, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bila diperlukan kemudian mengambil mungkin mengeluarkan pendapat atau pembelaan hukum," kata Ismail.

Tempuh jalur hukum
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI.

Pernyataan itu disampaikan Wiranto pada 8 Mei lalu.
Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 70 UU Ormas, permohonan pembubaran ormas berbadan hukum diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Permohonan pembubaran Ormas tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.


Bdg.News. Bandung- Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam (FPMI) menggelar unjuk rasa untuk menolak kriminalisasi ulama, aktivis Islam dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Aksi tersebut dilakukan sebagai buntut dari pidato politik Menkopolhukam, Wiranto yang menyatakan akan melakukan proses pembubaran terhadap organisasi HTI. Massa aksi yang berlangsung dengan tertib ini, berasal dari beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung.

Unjuk rasa massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam dilakukan di depan Gedung Sate Bandung dan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin, (22/05). Fauzi Ihsan sebagai koordinator aksi menyampaikan tuntutannya bahwa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Islam telah mengadakan FGD para Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Islam di Jawa Barat dan menyatakan sikap menolak kriminalisasi ulama, aktivis Islam dan Ormas Islam.

“Kami menuntut Pemerintah untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Ulama, Aktivis Islam dan Gerakan Dakwah Islam” katanya.
“Kami menolak rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ormas Islam Lainnya dan meminta kepada pemerintah untuk Instropeksi atas Kebijakan-kebijakan neoliberal yang menyengsarakan rakyat dan diskriminasi yang dilakukan terhadap Ummat Islam, justru hal tersebutlah yang menjadi pemecah-belah Indonesia” ungkapnya
“Kami menuntut kepada Pemerintah untuk membebaskan para Ulama dan Aktivis Islam yang ditahan dengan tuduhan yang mengada-ngada serta menghentikan proses hukum yang direkayasa terhadap para Ulama” tambahnya.
“Kami menyerukan kepada masyarakat untuk turut berjuang bersama pemuda dan mahasiswa Islam melawan setiap kezhaliman dan kesewenang-wenangan rezim terhadap ummat Islam, Ulama kaum muslimin dan gerakan dakwah Islam serta menolak lahirnya rezim represif anti Islam” tandasnya.
Sejumlah aparat kepolisian turut mengamankan unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai. Serta, akses Jalan Diponegoro depan Gedung Sate dan depan Gedung DPRD masih bisa dilalui pengguna jalan. []


Bdg.news. Jambi. "Kami menolak rencana pembubaran HTI",Ujar Dr. Hermanto Harun ketika ditanyakan tentang sikap terhadap rencana pembubaran HTI dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Agama dan Pembangunan sosial Fakultas Ushuludin UIN STS Jambi. Hal senada diungkapkan oleh Bahren Nurdin, pengamat sosial dan motivator terkenal di Provinsi Jambi, "kita (umat islam) harus mewaspadai adanya pihak yang memanfaatkan momentum pembubaran HTI dengan memetakan celah untuk melemahkan dan memecah belah umat islam". Pernyataan tersebut diungkapkan dalam acara yang digagas khusus sebagai forum tabayyun kalangan intelektual menyikapi rumor rencana pembubaran HTI.
Hadir sebagai narasumber M. Irfan Anshory sebagai perwakilan dari DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Jambi. Diskusi diawali dengan pernyataan resmi dari HTI terhadap rencana pemerintah yang akan membubarkan HTI. "Tuduhan-tuduhan pemerintah sama sekali tidak benar, terutama pernyataan bahwa HTI tidak berperan positif dalam pembangunan Nasional", ungkap Irfan. "Dalam perjalanan dakwah yang sudah lebih dari 20 tahun, HTI nyata-nyata telah berperan positif hususnya dalam pembangunan SDM yang dilakaukan dalam bentuk pembinaan terhadap ummat, pembentukan kepribadian islam anggota dan ummat secara umum agar mereka tidak terjerumus dalam tindakan kejahatan semacam korupsi, narkoba dan pergaulan bebas. Bahkan dalam beberapa kejadian bencana seperti tsunami Aceh dan pangandaran, gempa di jogjakarta, banjir di beberapa daerah dll. HTI ikut berperan untuk membantu korban bencana. Tidak terhitung HTI juga berusaha mencegah lahirnya UU yang disinyalir dapat merugikan rakyat, seperti UU Migas, UU SDA dll. Irfan juga menegaskan, bahwa tuduhan anti pancasila tidak berlaku bagi ormas yang mendakwahkan ajaran-ajaran islam seperti khilafah. Karena ajaran atau faham yang bertentangan dengan pancasila hanya meliputi faham atheisme, marxisme, komunisme dan leninisme. Sementara apa yang dituduhkan bahwa ajaran khilafah merupakan faham yang bertentangan dengan pancasila jelas tuduhan yang tidak benar karena khilafah merupakan ajaran islam yang tidak diragukan lagi. Tutur irfan.
Sikap peserta yang mayoritas adalah dosen di UIN STS Jambi, juga tidak ada yang membantah bahwa khilafah merupakan salah satu ajaran islam. Sekalipun sebagian mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang relevansi khilafah dimasa kini, dengan pandangan HTI yang justru memandang ajaran islam akan selalu relevan di manapun dan kapanpun.
Diskusi yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 Mei 2017 di buka dan sekaligus ditutup oleh Dekan Fakultas Ushuludin. Beliau mengungkapkan bahwa acara tersebut digagas untuk bersilaturahmi dan mengetahui lebih dekat gambaran HTI yang sedang diwacanakan untuk dibubarkan pemerintah. Di akhir acara, panitia beserta narasumber dan peserta sempat melakukan foto bersama sebagai bentuk hangatnya jalinan ukhuwah sesama muslim.



Oleh Kholil (Aktifis Lingkar Opini Rakyat)

Wacana HTI dan Khilafah begitu membahana. Apakah ini disengaja untuk menyambut Ramadhan? Ataukah sekadar isu pengalihan dari kekalahan melindungi jagoannya yang kalah? Entahlah. Di daerah saaja, semisal Bojonegoro, dukungan publik terhadap HTI kian mencuat, baik yang pro dan kontra. Memang tak bisa dipungkiri, HTI mampu mendapat simpati, meski ada yang antipati.

Bagi yang berpikiran jernih, kami ingin menyampaikan terima kasih. Thanks to HTI. Pasalanya tatkala merespon persoalan umat mereka turun ke jalan melakukan pembelaan. Meski rakyat sendiri tak mau tahu terkait dampak buruk kebijakan dzalim yang sering disasarkan kepada rakyat. Kami pernah mengamati HTI tentang penolakan kenaikan BBM. Mereka berpendapat bahwa BBM itu milik rakyat, pemerintah harus bisa mengelola dan diberikan pada rakyat, bukan rakyat disuruh membeli dengan patokan harga minyak dunia. Katanya sih kalo mau jual dengan harga minyak dunia tidak apa-apa ekspor bisa untung, tapi kalau mau jual krakyat dikasih murah dong jangan disamain.

Lagi-lagi mereka pernah melakukan demo penolakan Obama datang ke Indonesia. Kami pun bertanya-tanya, bukankah Obama itu tamu. Mbok yao, disambut dan dihormati. Ternyata kami baru tahu jawaban cerdas dari mereka. HTI beranggapan AS itu negara penjajah yang jelas-jelas memerangi saudara muslim di negara yang lain. Mereka menyuarakan jangan bersahabat dengan negara yang memerangi umat Islam. Akhirnya kami dong. Thanks to HTI.

Buletin Al-Islam HTI begitu mencerahkan dan mencerdaskan. Isinya singkat terkait masalah keumatan, lalu diberi solusi Islam. Pembaca pun akhirnya ngeh, termasuk kami yang lugu ini tahu bahwa Islam itu solusi. Bukan ancaman. Tulisannya tajam dan mengujam terkait kenaikan TDL dan pencabutan subsidi listrik. Seolah-olah kami bagai tersengat listrik, dijelaskan bahwa listrik termasuk kebutuhan energi yang harus diberikan secara gratis atau murah oleh negara. Begitu pun, HTI peduli pada upaya disintegrasi negeri ini. Kurangnya perhatian pusat terhadap gerakan OPM di Papua dikupas habis dan diberikan solusi islami. Dijelaskan bahwa Islam menjaga keberagaman dan memberikan kerahmatan bagi seluruh alam. Top banget dah! Meski seminggu sekali, buletin HTI tetap dinanti jutaan umat.

Acara HTI begitu membebaskan belenggu umat. Kami pernah juga dapat undangan ikut acara pengusaha, umumnya acranya mengajarkan metode bisnis. Berbeda dengah HTI, kalau buat acara pengusaha menjelaskan tentang hukum-hukum dalam berdagang, melarang kita pinjam uang d Bank karena bunga itu dianggap riba, di antara mereka juga banyak pengusaha sukses. Kami pikir, ini ngajak bisnis dunia atau akhirat sih? Anyway, thanks to HTI yang menuntut pengusaha juga mampu berdakwah dan berjuang layaknya Abdurahman bin ‘Auf.

Malang tak dapat diraih, untuk tak dapat dibeli. Bencana alam pun melanda negeri ini. HTI pun tak ketinggalan kontribusi sebagai bagian dari negeri ini. Waktu bencana Alam besar di Indonesia yang terjadi di Sleman Jogja, di luar jawa kami lupa tempatnya, gunung Kelud meletus, bahkan Bojonegoro pun waktu banjir yang melumpuhkn kota bojonegoro kami temui tim dari bojonegoro mereka dari HTI. Kami pun terheran-heran, selain menyampaikan secara lisan, HTI juga menunjukan dengan perbuatan. Jempol dah untuk HTI. Salut!

Jika pelajar saat ini ditakut-takuti dengan istilah ajaib semisal radikalisme, terorisme, dan lainnya. Justru pihak penguasa tak mampu menahan derasnya liberalisasi di kalangan pelajar. Aneh bin ajaib kan? Dilarang dekat-dekat dengan Islam, malahan dibiarkan masuk ke kandang macan. Gagal fokus tuh. HTI tak lekang untuk terus mengajak remaja menjadi pribadi yang soleh dan solehan. Pelajar dan pemuda dijelaskan cinta suci yang hakiki dan akibat buruk: pacaran, tawuran, miras, narkoba, dan lain-lain. Mereka dididik oleh HTI dengan bagus dan tanpa pamrih. Thanks to HTI.

Kesimpulan kami, HTI telah mengambil peran positif di tengah-tengah umat. Namamu sudah dikenal. Budi baikmu tidak akan kami lupakan. Teruslah maju HTI. Kami sebagai aktifis mendukungmu. Ke depan kelihatannya HTI semakin di depan. Ayo yang lain menyusul dong! Thanks to HTI, Salut!


Berikut kami sampaikan hasil FGD Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Islam Jawa Barat, sebagai Bdg.news terima dari ketua BKLDK (Badan Koordinasi Lembaga Dakwah kampus) Kota Bandung

Perjalanan Pilkada DKI Jakarta telah menyita perhatian masyarakat Indonesia secara luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari kasus penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok yang kemudian direspon oleh ummat Islam dengan Aksi Bela Islam.

Respon ini membuat kelompok-kelompok liberal dan sekuler di Indonesia menjadi khawatir, termasuk media asing pun
menyoroti hal ini sebagai sesuatu yang membahayakan. Untuk itu, isu radikalisme, mengancam kebhinekaan, makar dan sebagainya pun marak digulirkan.

Kemenangan Anies-Sandi pun diopinikan sebagai kemenangan kelompok radikal,
intoleransi dan anti kebhinekaan. Mirisnya tuduhan-tuduhan seperti itu seakan dilekatkan kepada
Ummat Islam, Ulama kaum muslimin dan gerakan dakwah Islam. Upaya kriminalisasi Ulama,
aktivis Islam, dan ajaran Islam pun mulai nampak.

Termasuk yang terbaru adalah rencana Pembubaran Ormas Islam. Senin, 8 Mei 2017, Menkopolhukam Wiranto menyatakan akan melakukan proses pembubaran terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dengan alasan bahwa HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional; terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas; kegiatan yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Namun, penghakiman sepihak dari pemerintah tersebut dinilai melangkahi proses hukum yang berlaku, terkesan hal ini merupakan agenda politik untuk membungkam gerakan dakwah
Islam ini dimana HTI konsisten kritis terhadap pemerintah. Bahkan seakan seperti tumbal atas kekalahan Ahok, yang justru menunjukkan bahwa rezim saat inilah yang radikal dan pemecahbelah rakyat, selain menjadi pengalihan isu atas kebijakan liberal yang dijalankan.

Untuk itulah, Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) mengadakan FGD para
Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Islam di Jawa Barat terkait isu tersebut dan memperoleh hasil
sebagai berikut :
1. Pemuda dan Mahasiswa Islam menyayangkan sikap pemerintah yang gegabah dan represif.

2. Pemuda dan mahasiswa Islam menolak rencana pembubaran ormas Islam, dalam hal ini HTI.

3. Pemuda dan mahasiswa Islam harus bangkit dan terjun ke tengah-tengah masyarakat
memberikan kontribusi positif.

4. Opini penolakan pembubaran ormas Islam harus disebarluaskan agar menjadi suara publik dari
ummat Islam.

5. Dakwah Kaum Muda dan Mahasiswa Islam harus terus Berjalan.

6. Pemuda dan Mahasiswa Islam harus bersatu melawan setiap Kezhaliman dan kesewenang-wenangan rezim terhadap ummat Islam, Ulama kaum muslimin dan gerakan dakwah Islam.

Bandung, 13 Mei 2017
Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam


Bdg.News. Bandung. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 1 Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat (Jabar), Muhammad Riyan, mengaku, pembubaran Hizbut Tahrir berkaitan dengan vonis hukuman penjara kasus penistaan agama oleh tersangka Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pernyataan tersebut Ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara pertemuan Ulama dan Tokoh Jabar bertajuk “Tolak Rencana Pembubaran HIzbut Tahrir Indonesia” yang diselenggarakan oleh DPD 1 HTI Jabar, bertempat di Masjid Thoriqussalam, JL. Babakan Ciparay. Kota Bandung, Senin (15/5/2017). Ia menjelaskan, Sekitar bulan Oktober, ketika suasana pilkada mulai naik atmosfirnya, Hizbut Tahrir menyelenggarakan acara Aksi Tolak Pemimpin Kafir yang difokuskan di Monas, Jakarta. Ketika itu masyarakat belum banyak yang memahami pentingnya menolak pemimpin kafir dan memilih pemimpin muslim. Kurang lebih satu bulan setalah aksi tersebut, Ahok diduga melakukan penistaan terhadap Islam dan penghinaan terhadap ulama di Kepulauan Seribu. Kemudian lanjut Ia menjelaskan, Umat Islam menunjukkan sikap yang jelas dengan melakukan beberapa kali Aksi Bela Islam sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam dan ulama serta penolakan pemimpin kafir. Hingga akhirnya dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) Jakarta, Ahok kalah karena umat islam lebih banyak memilih pasangan calon dan wakil gubernur muslim. Meskipun, lanjut Ia menjelaskan, alangkah idealnya memilih pemimpin muslim yang menerapkan aturan Islam.

Singkat cerita, satu hari menjelang putusan hakim atas dakwaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok akan dibacakan, pada selasa, (9/5/2017), pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan (MENKOPOLHUKAM), Wiranto, menyatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Lebih lanjut Ia menilai, putusan hakim menjatuhkan hukaman dua tahun penjara terhadap Ahok, dikompensasi dengan rencana pembubaran HTI oleh pemerintah. “Ini adalah kebijakan yang zalim. Hizbut Tahrir telah terdaftar secara legal di KEMENHUKHAM sejak tahun 2013. HTI menolak rencana pembubaran pemerintah” ucapnya.

Ia mengatakan, salah satu alasan pemerintah berencana membubarkan Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir tidak berperan positif terhadap pembangunan Indonesia. Ia menegaskan, Hizbut Tahrir sudah ada di Indonesia sejak dua puluh tahun yang lalu, Hizbut Tahrir berjalan bersama berbagai elemen berkontribusi terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) muslim agar memiliki kepribadian Islam. [IW]

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget