Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru



Tahun 2017 telah berlalu menyisakan banyak peristiwa yang tidak begitu saja terlupakan seperti berlalunya waktu. 2017 menyisakan Perbincangan tentang khilafah yang semakin meningkat intensitasnya pasca dibubarkannya ormas pengusung ide khilafah yaitu Hizbut Tahrir Indonesua atau lebih dikenal dengan nama HTI.

Khilafah yang sebelumnya hanya dibicarakan dalam forum-forum HTI kini merebak di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.

Dari rakyat biasa, ulama, cendekiawan, intelektual, pakar hukum, kalangan akedemisi bahkan sampai pejabat pemerintahan tak luput memperbincangkan. Sebut saja Menko Polhukam Wiranto menyebutnya dengan ideologi khilafah.

Ideologi khilafah ini menurut penguasa negeri ini mengancam keberadaan NKRI. Berbagai tokoh pun bersuara agar rakyat menjaga NKRI dari ancaman ideologi khilafah yang menurut mereka radikal.

Terlepas dari semua itu pro dan kontra adalah suatu hal yang biasa terjadi. Dalam hal ini pihak yang kontra dengan khilafah diwakili oleh rezim yang saat ini berkuasa didukung berbagai pihak yang pro terhadap penguasa.

Narasi klasik bahwa khilafah adalah ancaman, intoleran anti kebhinekaan, memecah belah, anti pancasila, radikal mereka dengungkan agar rakyat mendukung pemerintah dan anti terhadap khilafah. Walhasil khilafah tidak punya tempat di bumi indonesia.

Sehingga tidaklah heran jika secepat kilat ormas pengusungnya dibubarkan lewat perppu yang dengan cepat pula disahkan jadi UU. Siapapun yang bicara khilafah dituduh intoleran dan anti kebhinekaan, pengajian mereka dihadang dan dibubarkan.

Saat ini pemerintah menghadapi gugatan HTI di PTUN sebagaimana dilansir KOMPAS.com. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait strategi dalam menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam rapat tersebut hadir Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo, perwakilan Kejaksaan Agung, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas, Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra dan Forum Advokat Pembela Pancasila.

Dalam rapat tersebut pemerintah akan membuktikan konsep khilafah atau kedaulatan politik dengan berlandaskan syariat Islam bukanlah termasuk implementasi langsung ajaran agama.

Anggota Tim Kuasa Hukum Pemerintah, Achmad Budi Prayoga, mengatakan, pembuktian itu akan dibeberkan berupa dalil-dalil yang dirumuskan sejumlah ahli hukum tata negara seperti Azyumardi Azra dan Mahfud MD dalam persidangan lanjutan gugatan HTI.

Pertemuan tersebut mengingatkan kita akan 13 abad yang silam dimana kaum Qurais beruding untuk menghalagi dakwah Nabi, para pembesar Qurais itu berkumpul (kalau bahasa sekarang meeting) mencari cara bagaimana menghadang dakwah Nabi.

Ada yang mengusulkan bagamana jika Muhammad dikatakan gila, maka usul ini tidak diterima karena kenyataanya Muhammad tidak gila, bagaimana bila dikatakan Muhammad pendusta maka inipun terbantahkan karena Muhammad sejak kecil dijuluki al amin ( yang terpercaya).

Lalu muncul usulan jika dukun atau tukang sihir usulan ini juga ditolak karena Muhammad tidak pernah membawa buhul-buhul tali. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa Muhammad bisa melakukan sihir dengan ucapan sehingga harus dijauhi jangan mau mendengar ucapan Muhammad karena akan tersihir karena ucapannya. Begitulah yang mereka lakukan ketika mereka sadar bahwa agama baru yakni Islam dianggap mengancam eksistensi mereka sebagai pemimpin Qurais.

Agaknya rezim saat ini mengikuti jejak para pemimpin Qurais, mereka berusaha menghalagi dakwah yang menyerukan tegaknya khilafah. Mereka menganggap sebagai ancaman sehingga harus ditangani serius alias dibrangus persis seperti trio Abu (Jahal, Lahab dan Sofyan) yang menghadang dakwah Nabi.

Akan tetapi meski merelka membenci Islam Abu Jahal, Abu Sofyan dan Abu Lahab secara sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka begitu merindukan dan merasa tentram mendengar Nabi mengaji, sehingga membuat mereka kembali datang sampai tiga kali.

Tetapi kekerasan hati merekalah yang membuat mereka tidak mengakui ajaran Nabi. Nah sudahkah rezim penguasa negeri ini mencari tahu apa sebenarnya khilafah itu? Benarkah mengancam?

Tentunya informasi yang akurat adalah dari sumber yang terpercaya. Dalam kitab fiqh karya Sulaiman Rosyid bab terakhir di situ dibahas tentang khilafah, begitu pula kitab fiqh karya Wahbah Zuhaily, Ahkam ash Sultoniyah karya Imam Mawardi dan masih banyak lagi.

Tidak jauh membaca kitab fiqh karangan ulama ternama, jika rezim ini bersedia membaca Al Qur'an dan memahaminya pasti akan mendapat petunjuk bahwa Islam adalah kaffah yang wajib diterapkan, "dan barang siapa tidak berhukum dengan yang Allah turunkan maka menjadi orang yang dholim, kafir dan fasik".

Andaikan rezim ini membaca siroh Nabi juga akan menjumpai aktivitas kenegaraan Rosululloh baik dalam negeri maupun luar negeri begitu pula pada masa Khulafaur Rosyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah dan Ustmaniyah sampai kemudian dihancurkan Inggris lewat tangan Kemal Attaturk.

Sayangnya rezim ini belajar Islamnya ala Barat jadilah Islam moderat, ber-8Islam yang tidak bertentangan dengan budaya barat (sesuai kepentingan barat).

Selagi Islamnya adalah moderat maka khilafah yang merupakan cerminan Islam kaffah selamanya akan jadi momok bagi rezim sekuler di manapun. Mereka akan terus berupaya menghentikan kebangkitan Islam dengan tegaknya khilafah, tapi sejarah akan terulang usaha mereka tidak akan pernah berhasil, sebagaimana dalam firman Allah:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai." (TQS At-Taubah, ayat 32)

Jika rezim ini tidak mau bernasib sama dengan para pemimpin Qurais, dihinakan baik di dunia terlebih lagi di akhirat maka mereka harus belajar Islam seutuhnya, lengkap, sempurna bukankah Allah sudah menyempurnakan diin-Nya?

الْيَوْمأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat_Ku. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian" (TQS Al -Maidah: 3)

Selanjutnya pilihan ada di tangan anda, tetap menganggap khilafah sebagai ancaman? Atau belajar Islam sehingga paham bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang wajib untuk ditegakkan yang dengannya anda dan umat Islam akan mendapatkan kemuliaan disisi Allah.[MO]

Politik 2018: Isu Khilafah Tetap Membuat Cemas Rezim Sekuler
Oleh: Siti Maimunah
(Pengasuh Rubrik Fiqh Nisa Komunitas El-Mahira Jombang)
sumber: mediaopoisisi.com


Bdg.news -Bertepatan pada Ahad, 14 Januari 2018, Forum Ulama dan Tokoh (FUT) mengadakanan Mudzakarah Ulama dan Tokoh di Padalarang. Acara ini bertema “Menegakkan Ketatanegaraan Islam Sebagai Solusi Tuntas Masalah Palestina.” Acara ini dihadiri lebih dari 50 Ulama dan Tokoh.


Kegiatan ini membahas seputar permasalahan Palestina, yang dipaparkan oleh Ustad Asep Sudrajat. Beliau mengatakan bahwa, Permasalahan Palestian ialah dampak dari ketiadaan Khilafah Islamiyyah.
“ Persoalan palestina dan persoalan persoalan perampasan tanah kaum muslim oleh kafir di seluruh penjuru dunia, adalah dampak dari ketiadaan Khilafah Islamiyyah ”, Ujarnya.

Diakhir pembahasan, salah seorang Ulama, yaitu Ustad. Ali Muslim mengatakan, bahwasanya kelemahan umat hari ini dikarenakan Ketiadaan Syariah dan Khilafah.

“Sesungguhnya kelemahan umat islam itu 2 yang menjadikan terus menjadi terpuruk. Yang pertama bahwa jauhkan umat islam dari syariah, yang kedua ialah asingkan umat islam dari khilafah “, Ujarnya.
[MR]



Oleh: Abu Naveed
(Peneliti di Raudhah Tsaqafiyyah Jawa Barat)

A. Koalisi Empat Pasang Calon

Petarung pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) sudah terpetakan. Ada empat pasang yang muncul ke permukaan. Masing-masing partai juga telah menentukan figur pilihannya untuk diusung maju dalam perhelatan lima tahunan ini.

Partai Gerindra dan PKS yang membentuk 'Koalisi Reuni'. Koalisi ini awalnya akan mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu. Namun batal setelah Gerindra memutuskan untuk menarik dukungan kepada Deddy, begitu juga dengan PKS.

Setelah melalui pertemuan para petinggi partai di Jakarta, akhirnya koalisi ini memutuskan untuk mengusung pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang merupakan kader terbaik dari masing-masing partai. Koalisi ini juga diperkuat PAN.

Kemudian ada koalisi antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua partai ini sepakat menjalin kerja sama dan membentuk 'Koalisi Sajajar'. Koalisi ini juga telah resmi mengusung Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi untuk maju bertarung di Pilgub Jabar.

Selanjutnya ada koalisi yang dibentuk oleh Partai NasDem, PPP, PKB dan Hanura. Empat partai ini sepakat untuk berkoalisi meski sempat digoyang isu tarik menarik dukungan. Namun akhirnya ke empat partai ini memutuskan untuk tetap bersama dengan mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum.

Terakhir, secara mengejutkan PDIP yang awalnya dikabarkan akan mendukung Ridwan Kamil akhirnya memutuskan untuk mengusung calonnya sendiri. Dengan modal 20 kursi di DPRD partai berlambang banteng ini resmi mengusung Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar 2018.

B. Koalisi Pragmatis

Sudah terang bahwa koalisi yang dibentuk, lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis, untuk mencapai target pemenangan dan kepentingan pihak-pihak terkait. Tarik ulur dukungan terhadap pasangan calon, dan pasang surut rencana koalisi di antara partai-partai yang berkompetisi pada Pilgub Jabar adalah buktinya. Hal yang juga terjadi di berbagai daerah lainnya, hanya saja Jabar terlihat paling dinamis.

Istilah koalisi, sepadan dengan istilah al-tahâluf al-siyâsi yang secara etimologi berasal dari kata al-hilf:

الحِلْفُ العَهْد يكون بين القوم
“Al-Hilf: perjanjian di antara kaum.” (Ibn Manzhur, Lisân al-’Arab, (II/963))

Lebih rinci, al-Hafizh Ibn al-Atsir (Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts, (I/424)) mendefinisikan al-hilf:

أصل الحِلْف: المُعاقَدةُ والمعاهدة على التَّعاضُد والتَّساعُد والاتّفاق
“Asal-usul kata al-hilf: saling mengikat dan mengadakan perjanjian dalam hal bekerja sama, tolong menolong dan kesepakatan.”

Adapun istilah al-tahâluf, Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal’ah Ji (Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’, (I/122)) mendefinisikan:

التحالف : حلف كل واحد من الفريقين
“Al-Tahâluf: yakni kesepakatan satu sama lain di antara dua pihak (atau lebih).”

Realitas koalisi dalam politik praktis saat ini, dilakukan oleh sejumlah parpol yang bersepakat dan bekerja sama membangun suatu pemerintahan. Koalisi yang ada di antaranya koalisi Cagub dan Cawagub beserta perangkatnya, yang faktanya bertugas menegakkan sistem Demokrasi dan menjalankan sistem hukum yang ada.

C. Koalisi Pragmatis dalam Pandangan Islam

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk hukum berkoalisi yang realitasnya adalah bekerja sama mengangkat penguasa beserta perangkatnya dengan membawa banyak kepentingan partai sebagai determinan yang paling dominan, maka dapat ditimbang dengan panduan syar’i sebagai berikut:

Pertama, Larangan berhukum dengan selain hukum Islam (lihat: QS. Al-Ahzâb [33]: 36, QS. Al-Mâ’idah [5]: 44; 45; 47, -) dan kewajiban berhukum dengan hukum Islam (lihat: QS. Al-Nisâ’ [4]: 65, QS. Al-Mâ’idah [5]: 48, QS. Al-Baqarah [2]: 208, QS. Al-Nûr [24]: 51, -) dan nas-nas lainnya disertai banyak sekali penjelasan para ulama mengenai ini.

Kedua, Larangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, maka meskipun koalisi tersebut dibangun oleh partai-partai “berbasis massa Islam”, jika berkoalisi (saling tolong menolong) mengangkat penguasa yang pada akhirnya menegakkan selain hukum Islam, dan berorientasi pada kepentingan kelompok atau pemodal –bukan untuk kepentingan umat yang sejalan dengan rambu-rambu Islam-, maka hukumnya tetap haram karena nyata bekerja sama dalam kemungkaran.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 2)

Al-Hafizh Ibn Katsir (Tafsîr al-Qur’ân al-’Azhîm, (II/12-13)) menjelaskan ayat di atas: “Allah Swt. telah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk tolong-menolong dalam mengerjakan perbuatan baik, yaitu kebajikan (al-birr), dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, yaitu ketakwaan (al-taqwa). Allah Swt. juga melarang mereka untuk tolong-menolong dalam kebatilan (al-bâthil), dalam dosa (al-ma’âtsim) dan dalam hal-hal yang diharamkan (al-mahârim).”

Rasulullah -ﷺ- menegaskan:

«لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلام»
“Tidak boleh ada perjanjian (yang batil) dalam Islam.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ahmad).

Al-Hafizh al-Nawawi (Syarh Shahîh Muslim, (XVI/82)) memaknai hadis itu dengan menyatakan: Yang dimaksud dengan hilf[un] yang dilarang dalam hadits di atas adalah perjanjian untuk saling mewarisi [yang ada pada masa awal hijrah bagi orang-orang yang saling dipersaudarakan oleh Rasulullah -ﷺ- dan perjanjian pada segala sesuatu yang dilarang oleh syariah.

Ketiga, Setiap syarat dalam koalisi yang bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah adalah akad batil yang dibatalkan oleh Islam. Rasulullah -ﷺ- bersabda:

«مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَة شَرْط كِتَاب [الله] أَحَق؛ وَشَرْط الله أَوْثَق»
“Barang siapa membuat persyaratan (perjanjian) yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka syarat tersebut batal walaupun mengajukan seratus persyaratan, karena syarat Allah lebih benar dan lebih kuat.” (HR. Al-Bukhari & Muslim)

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-’Asqalani menjelaskan: “Sesungguhnya syarat-syarat yang tidak sesuai syara’ adalah batil, meski banyak jumlahnya.” (Ibnu Hajar Al-’Asqalani, Fath al-Bârî, (V/189)).

Keempat, Koalisi adalah sarana pemenuhan syarat bagi partai-partai untuk mengangkat Cagub dan Cawagub dimana keduanya adalah hakim yang bertugas menegakkan sistem demokrasi. Maka jelas sarana ini hukumnya haram, sesuai kaidah syar’iyyah:

الوَسِيْلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ
“Sarana yang menyampaikan kepada perkara haram maka diharamkan.”

Apa itu wasilah? Imam al-Jurjani mendefinisikan wasîlah yakni:

الوَسِيْلَةُ: هِيَ مَا يُتَقَرَّب بِهِ إِلى الغَيْرِ
“Wasilah yakni dimana suatu hal dihantarkan olehnya kepada hal lainnya.” (Al-Jurjani, Al-Ta’rîfât, hlm. 252)

Kaidah tersebut bisa diterapkan pada kasus ini karena: (1) Hukum yang menjadi tujuannya jelas haram dan keharamannya dinyatakan oleh nash; yakni keharaman menegakkan sistem kufur Demokrasi beserta perangkat sistem hukumnya. (2) Sarana (koalisi) tersebut berdasarkan ghalabatu azh-zhann mengantarkan kepada perbuatan mengangkat presiden dan wakilnya yang bertugas menegakkan sistem kufur Demokrasi dan sistem hukum jahiliyah.

D. Partai Politik Islam yang Seharusnya

Partai politik wajib berasaskan akidah Islam, dan dari akidah inilah terpancar berbagai peraturan yang diadopsi oleh partai, dan ia wajib terikat padanya dalam hal apapun mencakup metode, pemikiran dan uslub yang digunakan. Aktivitasnya adalah menyerukan al-khayr yakni al-Islam, menyuruh kepada yang ma’ruf dan melarang dari kemungkaran.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada al-khayr (al-Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Âli Imrân [3]: 104)

Parpol Islam, sudah semestinya menyerukan perubahan sistem berdasarkan metode perubahan yang dicontohkan Rasulullah -ﷺ- sebaik-baiknya teladan.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 21)

Parpol Islam wajib menyeru umat kepada penegakkan Islam kâffah dalam kehidupan, memperingatkan umat dari bahaya sistem dan ideologi rusak produk hawa nafsu manusia (Demokrasi, Kapitalisme-Neoliberalisme), mengadopsi permasalahan umat dan menjelaskan hukum syara’ atasnya, serta bersama umat menegakkan sistem politik dan kepemimpinan Islam yang menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai pedoman, WaLlâhu a’lam bi al-shawâb. []



Bdg.news. banjar. Persoalan Palestina yang berlarut-larut, termasuk upaya paksa pemindahan Ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada akhir 2017 lalu mendapat perhatian dari para ulama di Kota Banjar dengan mengadakan Mudzakaroh Ulama. Agenda ini dilaksanakan pada hari Ahad (7/1/2018) di Rumah Tahfidz Ar-Rohman, dengan tema “Palestina, Akar Masalah dan Solusinya”.

Pengasuh Pondok Al-Mabda Kota Banjar, Ustadz Husen Al-Banjari mengungkap fakta sejarah kesewenang-wenangan Israel terhadap Palestina yang berlangsung puluhan tahun hingga sekarang. Ia menjelaskan bahwa persoalan Palestina adalah persoalan perampasan, pendudukan, dan penjarahan tanah milik kaum Muslim oleh orang kafir; sama seperti yang terjadi di India, Rohingya, Asia Tengah, hingga Kaukasus.


Ia juga mengungkapkan bahwa solusi hakiki Palestina tiada lain adalah dengan penegakkan Khilafah dan pelaksanaan Jihad yang merupakan sebeuah kewajiban, sebagaimana disampaikan oleh ulama-ulama besar seperti Imam Manawi, Imam Qurthubi, dan Imam Ibnu Qudamah.

Lantas ia mengajak para ulama untuk turut aktif dalam upaya penegakkan Khilafah. “Berperan pro aktif dan produktif dalam memberikan kesadaran kepada umat akan penting dan wajibnya melangsungkan kehidupan Islam melalui thariqah mendirikan Khilafah Islamiyyah” tuturnya.

Hal ini diamini oleh pengasuh Rumah Tahfidz Ar-Rohman Kota Banjar, Ustadz Zaenal Arifin, S.Sos,I, M,Pd. Dalam pernyataannya ia menyampaikan bahwa solusi Jihad Fi Sabilillah sangat mungkin dilakukan karena kekuatan militer negeri Muslim saat ini sangatlah besar, namun hal ini tampaknya mustahil terjadi mengingat tidak ada satupun negeri Muslim saat ini yang menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai asas dan standar bernegara, termasuk mengadopsi Jihad Fi Sabilillah dalam politik luar negerinya,

“Penyelesaian tuntas masalah Palestina tidak lain adalah dengan mewujudkan kekuasaan Islam yang berlandaskan akidah dan syariah Islam, yaitu Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah, yang akan melancarkan jihad terhadap siapa saja yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin” tegasnya.



Bdg.news. Banjar. Majelis Riyadus Sholihin Kota Banjar mengadakan kajian dengan mengambil tema “Palestina, Akar Masalah dan Solusinya”. Agenda yang diikuti oleh lebih dari seratus peserta tersebut diadakan pada sabtu malam, 6 Januari 2018 di Mesjid Al-Multazam Pusdai, Kota Banjar.


Ustadz Husen Al-Banjari yang menjadi pembicara pada agenda ini memaparkan kondisi terkini Palestina yang terus didzolimi oleh Israel dan sekutunya. Ia mengungkap fakta Israel yang terus menerus mencaplok wilayah Palestina, sehingga wilayahnya semakin menyusut. Bahkan dengan penuh kontroversial Israel berani menyatakan bahwa Yerusalem sebagai ibukota baru Israel menggantikan Tel Aviv.

Fakta ini menjadi miris ketika negeri-negeri kaum muslim, terutama yang dekat dengan Palestina seperti Arab Saudi hanya diam dan tidak berbuat banyak. Menurutnya Ini akibat dari skat nasionalisme yang membuat umat Islam menjadi terpisah-pisah.

“Persoalan Palestina bukan persoalan bangsa Palestina saja, bukan juga persoalan bangsa Arab maupun Timur Tengah, akan tetapi ia adalah persoalan seluruh kaum Muslim” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan persoalan Palestina dan persoalan-persoalan perampasan tanah kaum Muslim oleh orang kafir di seluruh dunia, merupakan dampak dari ketiadaan Khilafah Islamiyyah.

“Persoalan Palestina muncul tidak bisa dilepaskan dari konspirasi negara kafir imperialis untuk mengalihkan perhatian dan konsentrasi kaum Muslim dari qadliyyah asasiyyah, yakni melangsungkan keh idupan Islam dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah”, tegasnya.


Bdg.news - Bertepatan pada tanggal 31 Desember 2017 Forum Ulama dan Tokoh mengadakan Mudzakarah Ulama dan Tokoh Sumedang yang diselenggarakan di pondok pesantren Tahfidzulquran dengan tema meneladani Roslulullah menyelesaikan problematika umat. Acara berjalan dengan lancar.

Para tokoh dan ulama membahas bagaimana menyelesaikan permasalahan umat dengan Islam. Islam adalah agama yang universal yang dibawa oleh Rosulullah saw untuk memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan manusia.


Pembahasan akhirnya mengerucut pada permasalahan terkait kondisi palestina hari ini. Mereka sepakat bahwa masalah palestina bukanlah masalah negeri Palestina semata tetapi merupakan masalah negeri negeri kaum muslimin. Permasalahan yang terjadi di Palestina adalah permasalah penjajahan yang dilakukan oleh Kafir Israel. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mengusir Israel dari bumi Palestina karena Palestina adalah tanah “khorojiah” milik kaum muslimin yg dibebaskan dengan jihad

Para tokoh dan ulama yang hadir sepakat bahwa solusi tuntas untuk permasalahan Palestina adalah Jihad. Namun jihad tidak bisa dilakukan tanpa institusi negara yg menggerakannya maka adanya institusi negara yaitu Negara Islam Khilafah. 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget