Bandung News | Media Lokal Rasa Global

Terbaru



Menteri Kordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan China Development Bank (CDB) berencana akan membuka kantor cabang di Indonesia. CDB ini merupakan lembaga keuangan Tiongkok yang akan ikut membiayai kereta cepat Jakarta-Bandung. Sementara Agus Martowihardojo Gubernur BI menuturkan pemerintah mendukung dan memfasilitasi lembaga keuangan asing untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia guna mendukung kegiatan pembiayaan infrastruktur.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan biaya hingga USD 5,1 miliar (setara Rp 67,8 triliun dengan kurs Rp 13.300) di mana CDB menanggung pinjaman sebesar 75 persen dari total investasi. Sisa 25 persen berasal dari modal perusahaan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pemerintah sedang gencar membangun Infrastruktur, menurut Gubernur BI Agus Martowihardojo, pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Saati ini, alokasi anggaran untuk pembangunan Infrastruktur pembangunan dalam APBN 2017 sebesar Rp.387,7 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 anggaran Infrastruktur direncanakan naik 2 %, menjadi Rp.409 Triliun. Namun anggaran tersebut masih dirasa kurang mencukupi, sehingga harus mencari sumber-sumber pendukung, akhirnya pemerintah mendorong peran swasta dalam pembangunan Infrastruktur. Utang luar negeripun menjadi jalan pintas sumber pendanaan Infrastruktur.

Utang demi utang dari negara asing menjadi langganan, bahkan Bank Dunia telah menempatkan utang Indonesia kedalam level bahaya, sebab fluktuasinya sudah diatas 30 %. Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan jika beban utang luar negeri suatu negara itu fluktuatifnya mencapai 30 %, maka dalam level bahaya. Bank Dunia menempatakan Indonesia pada level tersebut, dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,08 %. Selain itu pakar ekonomi ini juga mengungkapkan bahwa selama negara didikte oleh asing, maka Indonesia sampai 2040 tidak akan mampu menghadapi kekuatan asing. Namun dengan peringatan level utang bahaya dari Bank Dunia, utang indonesia kepada negara China terus meningkat tajam, peningkatan ini terjadi sejak 2015 setelah Presiden Jokowi memimpin, dari data yang dirilis Bank indonesia tercatat jumlah utang ke China pada bulan Mei 2017 sebesar 15,491 miliar dolar AS atau sekitar Rp.206 Triliun.

Selengkapnya: http://www.muslimanalyze.com/2017/08/neoimperialisme-aseng-melalui-proyek.html



Menteri keuangan Sri Mulyani mengajak mahasiswa untuk patuh membayar pajak, atau setidaknya membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar bisa membayar pajak. Menteri ini juga terus mengungkapkan bahwa dalam keuangan negara, pajak begitu penting.

Pemetaan potensi wajib pajak bagi kalangan mahasiswapun sedang digalakkan oleh Dirjen pajak, nota kesepahaman peningkatan kerjasama perpajakan melalui menristek dikti sudah ditanda tangani oleh menteri keuangan bambang bojonegoro dengan Menristek dikti M. Nasir.

Tidak hanya mahasiswa, bahkan pelajarpun bisa juga wajib bayar pajak jika sudah punya penghasilan, hal demikian menurut pendapat dari Dirjen Pajak Ken Dwijugiastradi. Upaya menambah target pajak terus digiatkan oleh pemerintah, agar penerimaan dari sektor pajak bisa meningkat.

Dalam Perspektif ekonomi liberal sudah barang tentu akan menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan APBN, di tahun 2017 saja target penerimaan perpajakan mencapai Rp.1.498 T, naik 15 % dari tahun 2016 sebesar Rp.1.355,203 T, reformasi perpajakanpun akan terus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Mahasiswa sebagai pihak yang sebelumnya tidak menjadi sasaran pajak, sekarang menjadi target wajib pajak, hal ini hanya dengan alasan bahwa potensi mahasiawa menjadi potensi wajib pajak pasca lulus atau ketika sudah memiliki usaha sambil kuliah bahkan dengan alasan untuk mengingatkan para orang tua mahasiswa untuk rajin bayar pajak.

Spirit reformasi perpajakan sebagai upaya optimalisasi penarikan pajak memang menuai banyak hambatan, hambatan penarikan pajak hari ini adanya upaya mangkir dari wajib pajak, khususnya upaya mangkir pajak dari perusahaan super besar. Mentri keuangan bambang brodjonegoro melaporkan saat ini terdepat 2.000 penanam modal asing (PMA) di Indonesia yang selama 10 tahun terakhir tidak membayar alias mangkir dari kewajiban membayar pajak, akibatnya Indonesia mengalami kerugian hingga Rp.500 T dalam 10 tahun. Dia juga mengungkapkan bahwa ada 6.000 WNI yang memiliki rekening di satu negara asing hanya untuk menghindari pajak. Selain itu data mangkir pajak juga disampaikan oleh Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany bahwa ada 60 % perusahaan tambang tidak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Beginilah nasib negara yang mengadopsi konsep kapitalisme dalam pengelolaan ekonominya, maka negara ini akan membebankan beban negara kepada rakyatnya, dengan cara menarik pajak ke rakyatnya, namun jika dirasa masih kurang maka akan meminjam ke luar negeri. Artinya APBN fokus menggunakan dana pajak dan hutang luar negeri, selain mengambil dari sumber daya alam dengan jumlah sedikit karena kekayaan SDA diserahkan kepada asing dan aseng. Sungguh ironis!

Dalam perspektif Islam, bukan hutang, apa lagi pajak, yang menjadi sumber APBN, tapi hasil dari sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat akan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat, selain negera mendapatkan pemasukan dari sumber-sumber lainya. Hal inilah yang membedakan konsep APBN Islam dengan perspektif ekonomi liberal, dimana kekayaan alam malah justru diserahkan kepada asing maupun aseng, serta penarikan pajak kepada warganya dijadikan sumber utama pembangunan []

Mashun Sofyan - Analis MAin Bidang Politik Ekonomi


Bdg.news. Bandung - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam (FPMI) Jawa Barat menggelar aksi damai menuntut pencabutan Perppu Ormas No 2 tahun 2017 pada Rabu (16/8/2017) di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi tersebut dilakukan sebagai buntut dari pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Andika Permadi sebagai koordinator aksi menyampaikan tuntutannya bahwa perpu ormas harus dicabut karena tidak memiliki latar belakang yang jelas dan bertentangan dengan fakta yang ada selama ini.
“Kami menuntut pencabutan Perppu Nomor 2 thaun 2017. Alasan pemerintah untuk terbitnya Perppu tersebut tidak bisa diterima karena bertentangan dengan fakta yang ada” katanya.

Ketua FPMI Jawa Barat ini juga mengungkapan dengan adanya perpu ormas maka negeri ini bisa berubah menjadi diktator yang represif dan otoriter yang justru selama ini ditolak.
“Perppu Nomor 2 tahun 2017 mengandung sejumlah poin-poin yang akan membawa negeri ini kepada era rezim dictator yang represif dan otoriter” ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa dengan isi perpu ormas ini maka akan menjadikan rezim berkuasa hari ini bisa menghantarkan kepada rezim yang represif dan anti islam.
“Dengan diterbitkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 semakin menegaskan bahwa rezim yang berkuasa saat ini rezim represif dan anti Islam” tambahnya.

Dalam audiensinya dengan Komisi 1 DPRD Jawa Barat andhika mengajak kepada para anggota dewan untuk bersama-sama dengan pemuda dan mahasiwa menolak perpu ormas
“Kami meminta kepada anggota dewan, sebagai perwakilan rakyat untuk bergabung dalam barisan kami, dalam rangka menegakan keadilan dalam bermasyarakan dengan menolak Perppu Nomor 2 tahun 2017” tandasnya.

Beliau juga mengajak kepada seluruh koponen bangsa baik itu pemuda, mahasiswa, aparat kepolisian, dan masyarakat luas untuk terlibat dalam memperjuangan keadilan di negeri ini dengan cara menyuarakan pencabutan perpu ormas.
“Kami mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk pemuda dan mahasiswa untuk bersama-sama menyuarakan pencabutan Perppu No 2 tahun 2017 sebagai upaya menegaka keadilan untuk masyarakat dari kesewengan-wenangan pemerintah” pungkasnya.

Sejumlah tokoh mahasiswa menyampaikan orasinya di depan Gedung Sate serta DPRD Jawa Barat dan aparat kepolisian turut mengamankan unjuk rasa yang berlangsung tertib dan damai. []


Forum Tokoh dan Aktivis Muda : Indonesia Belum Merdeka!

Bandung - “Kita Muda, Kita Peduli Negeri”, Itulah tema yang dibahas dalam Forum Tokoh dan Aktivis Muda, Ahad, 13/08/17. Acara yang mengambil momen kemerdekaan Indonesia ini diselenggarakan oleh FPMI (Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam) Jawa Barat dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai lembaga.

Acara ini dipandu oleh tokoh mahasiswa yakni Fauzi Ihsan dan salah satu jurnalis muda, Saifal. Acara diawali dengan penayangan video tentang realitas Indonesia yang saat ini ternyata masih dalam keadaan terjajah. “Fakta rusaknya negeri ini sudah nyata, menafikkan kerusakan kondisi yang ada merupakan bentuk ketidakpeduian” ungkap Dhani selaku fasilitator dari FPMI.

Dalam sesi diskusi, muncul berbagai sudut pandang menarik dari berbagai tokoh dan aktivis muda.

Acara ditutup dengan beberapa hasil:

1. Indonesia sesungguhnya belum mendapatkan kemerdekaan hakiki. Meski sudah lepas dari penjajahan fisik, namun negeri ini ternyata menjadi objek penjajahan baru baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dll.

2. Pemerintah belum hadir untuk kepentingan rakyat, namun justru berbagai kebijakan zhalim lahir, mulai dari kenaikan harga listrik hingga langkanya garam.

3. Pemerintah justru menekan suara-suara kritis atas kebijakan zhalim yang dilahirkan. Salasatunya dengan lahirnya Perppu No. 2 tahun 2017. Perppu ini mengandung sejumlah poin-poin yang akan membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter. Hal ini menggiring kita untuk kembali hidup di zaman penjajahan. Oleh karena itu, Perppu ini harus dicabut.

4. Mengutuk segala bentuk kriminalisasi terhadap pihak-pihak kritis terhadap kebijakan pemerintah baik dari kalangan Ulama, Aktivis dan Pihak pengusung Ajaran Islam.

5. Mengajak para komponen kaum muda dan Mahasiswa Islam untuk terus kritis atas berbagai kebijakan neoliberal yang merusak negeri ini. Termasuk mengantisipasi berbagai fitnah dan kriminalisasi terhadap Ajaran Islam, agama yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini.

6. Mengajak seluruh komponen Pemuda dan Mahasiswa untuk bersatu dan bersinergi dalam membangun perjuangan untuk membebaskan negeri ini menuju kemerdekaan hakiki []


Bandung - Ahad, 13/08/17, Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam mengadakan Diskusi Para Tokoh dan Aktivis Muda dengan mengusung tema “Kita Muda, Kita Peduli Negeri”.

Acara ini dipandu oleh tokoh aktivis mahasiswa Bandung Raya, Fauzi Ihsan dan salah satu Jurnalis muda, Saifal. Acara diawali dengan penayangan video tentang realitas Indonesia yang saat ini ternyata masih dalam keadaan terjajah. “Fakta rusaknya negeri ini sudah nyata, menafikkan kerusakan kondisi yang ada merupakan bentuk ketidakpedulian” ungkap Dhani selaku fasilitator pertama dari FPMI.

Mashun selaku fasilitator kedua dari BE Korwil BKLDK Jawa Barat memaparkan bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah bagaimana semua pilar merdeka. “Setelah dikatakan merdeka banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai. Kemerdekaan hakiki adalah segala pilar yang ada merdeka. Namun dalam kenyataannya, konteks negara tidak merdeka, konteks bermasyarakat begitu mengekor cara hidup hedonisme, dan konteks individu tidak menyandarkan pada rasionalitas dalam bersikap” tuturnya

senada dengan hal tersebut, para aktivis pun menyampaikan pandangannya terkait kondisi Indonesia yang memprihatinkan, “Permasalahan kemiskinan menyebabkan masalah lain seperti konflik sosial. Ekonomi neo liberal tidak berhasil atau dikatakan gagal” ungkap Elan selaku Ketua LDK KMM STKS sebagai salah satu peserta forum.

Begitu juga Tatang Hidayat selaku Ketua BE Korda BKLDK Kota Bandung menyoroti permasalahan pendidikan yang semakin mahal. “Pendidikan saat ini seperti perusahaan swasta” tandasnya. []



Bdg.news. Bandung - Ahad, 13/08/17, Tokoh dan Aktivis Muda, berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh FPMI (Forum Pemuda dan Mahasiswa Islam) dengan mengangkat tema “Kita Muda, Kita Peduli Negeri”.

Acara ini dipandu oleh tokoh mahasiswa Islam Jawa Barat yakni Fauzi Ihsan dan salah satu jurnalis muda, Saifal. Acara diawali dengan penayangan video tentang realitas Indonesia yang saat ini ternyata masih dalam keadaan terjajah. “Fakta rusaknya negeri ini sudah nyata, menafikkan kerusakan kondisi yang ada merupakan bentuk ketidakpedulian” ungkap Dhani selaku fasilitator pertama dari FPMI.

Selain merespon kondisi negeri yang dianggap masih belum benar-benar merdeka, para tokoh dan Aktivis Muda juga mengkritik pembungkaman suara-suara kritis dari kalangan umat Islam, “Kebebasan berpendapat sebenarnya sudah diatur. Tidak sedikit dari kalangan aktivis yang menyuarakan pendapat dianggap makar, bahkan dituduh anti NKRI. Maka jelas bagi kita semua harus bersatu” ungkap Ujay dari LDMI HMI Kabupaten Bandung.

Senada dengan itu Aji Teja selaku Ketua Gema Pembebasan Kota Bandung mengungkapkan, “Empat pilar digunakan sebagai alat legitimasi untuk menekan kelompok tertentu”.

Disisi lain, Ipank Fatin selaku Direktur Muslim Analyze Institute memaparkan bagaimana peran kaum muda dalam menyikapi permasalahan. “Peran dan langkah kaum muda muslim setidaknya mengambil estafet perjuangan kemerdekaan. Jangan sampai saat ini kita malah menjadi estafet penjajahan. Pemuda muslim harus membangun cara pandang kritis. Perjuangan Mahasiswa tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus bersatu dengan umat untuk sama-sama melakukan perjuangan di negeri ini” tuturnya []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget